Kemensos RI Diminta Sinkronkan Data Penerima PKH dengan Daerah

Kepala Dinas Sosial Aceh Drs Alhudri MM (Foto: Dinsos Aceh)

ACEHTREND.COM, Banda Aceh –Ketua beserta anggota Komisi VIII (delapan) DPR RI berkunjung ke Dinas Sosial Aceh, Selasa (2/7/2019). Kunjungan tersebut dalam rangka pengawasan Program Keluarga Harapan (PKH) yang menjadi program andalan Kementrian Sosial RI. Turut ikut dalam rombongan Kasubdit Kepesertaan Direktorat Jendral Jaminan Sosial Keluarga, Rinto Indratmoko, dan Humas Kementrian Sosial RI.

Baca berita terkait : Komisi VIII DPR RI : Penerima PKH Harus Tepat Sasaran

Tiba di Dinas Sosial Aceh, rombongan disambuT langsung oleh Kepala Dinas Sosial Aceh Drs Alhudri MM.

Alhudri MM dalam sambutannya meminta Kementrian Sosial (Kemensos) RI melalui Pusat Data Terpadu (Pusdatin) kementrian tersebut agar menyinkronkan data penerima PKH sesuai dengan kondisi masyarakat di daerah.

Sebab menurut Alhudri, PKH ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat yang kurang mampu, hingga waktunya mereka akan mampu.

Maka untuk itu hal yang paling penting adalah bagaimana pendataan dilakukan secara konkrit, jika ada penerima yang sudah mampu maka harus dikeluarkan segera dari data penerima PKH.

“Kita sangat berharap data PKH di Kementrian Sosial RI melalui Pusdatinnya harus disinkronkan dengan kabupaten/kota. Kalau ada yang sudah keluar tolong dikeluarkan segera dari data penerima jangan terus menerima padahal dia sudah mampu,” jelas Alhudri.

Alhudri mencontohkan seperti Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di Aceh yang sudah banyak digraduasi atau dikeluarkan (karena sudah mampu) dan akan digantikan dengan warga lain yang membutuhkan.

“Apalagi dengan bertambahnya anggaran di kementrian kita berharap untuk Aceh bertambah juga anggaran PKH, karena masih banyak keluarga kita yang membutuhkan,” kata Alhudri.

Desy Ratna Sari salah seotrang anggota DPR RI saat memeberikan bantuan sosial secara simbolis untuk penerima PKH (Foto: Dinsos Aceh )

Alhudri menambahkan, di Aceh penerima manfaat PKH dari tahun ke tahun terus bertambah seiring dengan bertambahnya anggaran, pada tahun 2018 lalu penerima manfaat sebanyak 299.173 keluarga dengan dana Rp544.173.404.505,- di tahun 2019 penerima manfaat PKH turun menjadi 287.674 keluarga dengan anggaran sebesar Rp1.232.005.183.623,-

Penurunan angka penerima bantuan sosial PKH menurun di tahun 2019 karena diantara mereka sudah berhasil graduasi atau keluar dari PKH karena sudah mandiri dan tidak ada lagi komponen yang menjadi syarat penerima PKH.

“Dana di tahun 2019 meningkat dari tahun 2018 karena semakin besar dana yang diterima oleh masing-masing penerima manfaat PKH dibanding tahun 2018,” tutupnya.

Hadir dalam pertemuan tersebut Penasehat Khusus Gubernur Aceh Bidang Sosial Fauzan Azima dan Maulana, para dan pejabat eselon Dinas Sosial Aceh. Sementara dari Komisi VIII, Ali Taher hadir H Iskan Qolba Lubis, Prof. H. Hamka Haq, Itet Tridjajati Sumarijanto, I Gusti Agung Putri Astrid, Adi Putra Darmawan Tahir, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, Bambang Budi Susanto, Lilis Santika, Lukman Hakim Hasibuan, H.H. Dja`far Shodiq, dan Pdt. Tetty Pinangkaan. []

KOMENTAR FACEBOOK