MoU Kosong Investor Asing di Serambi Mekkah

Sejak 2017 sudah terbaca, bila Aceh belum menarik di mata investor asing. Negeri yang sekian lama dikurung konflik bersenjata, seperti dikutuk untuk tidak maju.

Aceh yang meuceuhu sampo u Turki di masa lampau, terus direproduksi sebagai delusi, agar rakyat di Serambi Mekkah tenggelam dalam romantisme serta reaktif terhadap siapa saja yang datang dari luar. Kini, setiap tahun Aceh hanya dikenal sebagai daerah dengan korupsi tertinggi di Sumatra serta daerah yang selalu jadi tiga besar daerah yang gagal move on dari kemiskinan.

Menurut data yang dirilis Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sepanjang 2017 investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Aceh hanya mencapai 8,8 juta dolar AS dari 75 proyek. Angka tersebut berbanding terbalik dengan kerja-kerja yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Aceh, dalam melakukan promosi ke luar negeri.

Tahun 2018, badan tersebut mengajukan anggaran sebanyak 22 miliar rupiah. Pada tahun yang sama, calon investor asal negeri gajah putih IGO Company Limited, tidak pernah kembali ke Aceh Utara. Padahal mereka sudah menyatakan tertarik berinvestasi di bidang perikanan.

Pada 13 Februari 2018, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf di depan Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan kepercayaan diri penuh mengatakan bila sejumlah investasi dengan total nilai Rp15 triliun siap berjalan di Aceh.

Ia memaparkan, investasi yang akan berjalan seluruh investasinya datang dari sektor energi seperti panas bumi dan pembangkit listrik lainnya.

“Perusahaan yang antre (untuk investasi) banyak, terutama bidang energi. Dikumpul-kumpulkan semuanya ada sekitar Rp15 triliun,” kata dia usai bertemu Jusuf Kalla, Selasa (13/2/2018).

***
Sebelum Pilpres 2019, sejumlah Proyek strategis Nasional (PSN) dibangun di Aceh. Lewat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018, Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, untuk Aceh, Presiden Joko Widodo menempatkan 11 Proyek Strategis Nasional (PSN).

Kehadiran PSN tersebut sebagai upaya Presiden Joko Widodo untuk menyediakan infrastruktur Aceh, agar daerah ini segera mampu mengejar kemajuan seperti saudara-saudaranya yang lain. Sebagai daerah penghasil SDA di masa lalu, Pemerintah Pusat merasa perlu membangun Aceh. Karena tanpa infrastruktur yang memadai, Aceh tidak akan pernah menarik bagi investasi besar. Bila investasi besar tak masuk, mustahil Aceh mampu keluar dari problem klasiknya yaitu kemiskinan.

Tapi ikhtiar Jokowi dilawan oleh beberapa kelompok, dari yang mengaku religius hingga kelompok beraliran keras, bahwa Aceh tidak membutuhkan pembangunan infrastruktur. Mereka mengatakan Aceh tak butuh tol dan pembangunan lainnya. Mereka tak peduli karena mereka menganggap kalau sekedar membangun infrastruktur, maka Firaun lebih jago dari Jokowi.

Banyak pengamat menduga bila kelompok antipembangunan dengan mendompleng isu agama memiliki jejaring yang rapi di Aceh. Ketika wacana pembangunan hadir, mereka akan selalu peukacho ie dengan isu agama dan lingkungan hidup. Selama ini, Pemerintah Aceh selalu kalah bernarasi sehingga pemerintah selalu terkesan sebagai penjahat dan para pemain isu social justice sebagai pahlawan.

“Dulu mereka juga menolak jembatan layang dan fly over Banda Aceh. Bahkan mengkritik habis-habisan perluasan areal Masjid Raya Baiturrahman. Padahal kini semua warga menikmati hasilnya dan merasa ternyata Banda Aceh masih membutuhkan dua sampai tiga jalan layang lainnya,” ujar seorang pengamat pembangunan yang menolak namanya ditulis demi alasan keamanan, Senin (1/7/2019).

Sang pengamat juga mengatakan, kelompok antipembangunan Aceh juga selalu hadir di berbagai proyek besar di Aceh dengan dalih merusak lingkungan hidup, serta mengabaikan putra daerah.

Akibatnya Aceh semakin tidak menarik di mana pemilik modal besar. Investor nasional saja diganggu, apalagi yang luar negeri. Batalnya pembangunan Semen Aceh Indonesia, Rumah Sakit Siloam, dan sebagainya.

Plt Gubernur Aceh Ir. Nova Iriansyah pun sepertinya sudah agak lelah dengan semua gerakan sistematis itu.

Pada acara halalbihalal di Kantor Badan Penghubung Pemerintah Aceh di Jakarta, Minggu (30/6/2019), Nova mengeluhkan kondisi itu.

“Misalnya, pada tahun 2014 investor asing yang masuk ke Aceh lumayan banyak sekitar 51 investor, menurun di 2018 jadi 29. Ini jarang diungkap secara blak-blakan. Jadi kita harus sadari betul investor yang masuk itu menurun bukan bertambah,” imbuhnya.[]

KOMENTAR FACEBOOK