Reorganisasi, atau Bersih-bersih di PDIP Aceh

Oleh Muhajir Juli*

Sudah 192 purnama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak lagi mendapatkan tempat di hati rakyat Aceh. Sebagai partai besar dan mapan dengan ideologi marhaenisme, partai berlogo kepala banteng moncong putih itu kehilangan gezah di Serambi Mekkah.

Bila ditilik sejarahnya semenjak berpisah dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Faksi Partai Nasional Indonesia (PNI) mampu menjadikan PDIP sebagai lokomotif demokrasi di Indonesia dengan semangat ultra nasionalisnya yang begitu menggebu-gebu. Loyalitas kader serta diskriminasi terhadap Megawati Soekarnoputri oleh rezim Orde Baru, membuat partai tersebut besar dan disayang rakyat.

Pemilu 1999, PDIP Aceh berhasil menjadi pemenang nomor tiga dengan tujuh kursi di DPRD Tingkat I Propinsi Aceh dari total 45 kursi. Dua kader PDIP yaitu Karimun Usman dan Teungku Zulfikar Thayib Ali melenggang ke Senayan.

Semua capaian itu tidak terlepas dari reformasi 1998 serta janji Megawati pada 29 Juli 1999 di depan rakyat Aceh bahwa “Kepada kalian, saya akan berikan cinta saya, saya akan berikan hasil ‘Arun’-mu, agar rakyat dapat menikmati betapa indahnya Serambi Mekah bila dibangun dengan cinta dan tanggung jawab sesama warga bangsa Indonesia.”

Seusai kegemilangan itu, eskalasi perjuangan kemerdekaan yang digerakkan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dipimpin oleh Teungku Hasan Tiro di Swedia, semakin mendapatkan panggung. Setiap hari media massa mewartakan tentang kehebatan mereka mencoreng citra Pemerintah Indonesia di muka publik dunia.

Sebagai kepala negara, Megawati tentu berupaya mencarikan jalan penyelesaian terhadap masalah Aceh. Tapi GAM semakin membesar. Indonesia dikepung dengan isu pelanggaran HAM masa lalu. Menurut Ketua PDIP Aceh Karimun Usman, akhirnya, seusai kegagalan Tokyo Meeting, Presiden RI atas desakan Susilo Bambang Yudhoyono selaku Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Pemerintah menerapkan Darurat Militer di Aceh. Publik pun marah. PDIP menjadi bulan-bulanan. Partai itupun diboikot. Publik tak mau tahu seberapa besar kepeduliaan anggota DPRD PDIP Aceh kepada Serambi Mekkah.

Nila setitik rusak susuk sebelanga. Hancurlah sudah.

***

Setelah damai maujud di Aceh, PDIP tetap ada di Aceh. Tapi sudah seperti anak ayam kehilangan induk. Walau setiap pemilu mereka ikut serta dalam kontestasinya, tapi mereka justru tidak terlihat berkampanye. Bilapun ada, hanya sebatas seunujoh ureung gasin, alakadar dan seakan-akan tanpa gairah.

***

Beberapa minggu belakangan, tersiar kabar bila PDIP Aceh sedang berbenah. Mulai reorganisasi, serta mencari sosok ketua baru. Saat ini PDIP Aceh sedang memperbaiki mesin utama yang telah sekian lama berkarat.

“Apa yang kami lakukan tentu mendapat tantangan dari internal. Mereka tidak ingin diganggu karena sudah terlalu lama berpartai tanpa harus memenuhi target. PDIP Aceh tidak boleh lagi seperti macan sirkus. Harus dibangunkan kembali. Syaratnya memang reorganisasi serta perekrutan anggota baru,” ujar seorang kader.

Lalu benarkah bahwa sedang terjadi “reformasi” di tubuh PDIP Aceh? Atau sekedar kegiatan demokrasi biasa dalam rangka menjalankan AD/ART partai?

Tersiar kabar pula bila beberapa eks GAM juga berminat bergabung. Apakah ini aji mumpung memanfaatkan momentum? Semua masih kabur. Bisakah mereka menjadi ketua? Semua belum terjawab.

Akhirnya kita semua pantas menunggu hasil Konferda PDIP Aceh pada pertengahan Juli 2019.

Simak liputan kami di aceHTrend.

KOMENTAR FACEBOOK