Terkait Aduan Warga Soal Limbah PLTU Nagan, Nurzahri Sebut Penyelesaiannya di Kabupaten

Ketua Komisi II DPRA Nurzahri @aceHTrend/Taufan Mustafa

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Perwakilan masyarakat Nagan Raya dan Aceh Barat akhirnya bisa bertemu dengan Ketua Komisi II DPRA Nurzahri untuk mengadukan persoalan limbah PLTU Nagan Raya yang dinilai telah mengganggu kenyamanan warga, Kamis (4/7/2019).

“Kita sudah bertemu dengan Ketua Komisi II DPRA dan meminta untuk memanggil para pihak terkait pencemaran limbah PLTU 1-2 Nagan Raya dan pencemaran udara akibat pembangunan PLTU 3-4 yang baru. Dalam hal ini masyarakat meminta ganti rugi kepada perusahaan, jadi kita minta pimpinan DPRA bisa memanggil pihak PLTU 1-2 yang kita anggap masih bandel,” kata Kordinator GeRAK Meulaboh yang mewakili masyarakat, Edi Saputra, saat dihubungi aceHTrend, Kamis (4/7/2019).

Karena, lanjut Edi, PLTU 3-4 yang sedang melakukan pembangunan gedung, sudah bersedia memberi ganti rugi ke masyarakat akibat pencemaran udara, seperti abu saat mengangkut material batu bara, sedangkan pencemaran limbah itu diakibatkan oleh PLTU 1-2 berupa pencemaran air oleh pembuangan limbah batu bara ke dalam aliran sungai.

“Dari limbah tersebut memang belum ada korban jiwa di masyarakat, karena warga tidak mengonsumsi air itu, hanya saja membuat ikan di sungai mati, kalau ikannya dikonsumsi juga akan bahaya, aliran sungai juga sempat ditembok warga waktu itu. Kalau efek lainnya yang kentara sekali dari debu pembakaran batu bara, dan aktivitas bongkar muatnya, debunya sampai masuk dalam rumah warga,” katanya.

Ia menambahkan, terkait pencemaran limbah di dalam air, itu juga sudah dilakukan uji laboratorium oleh pihak DLHK, dan hasilnya positif mengandung bahan kimia.

“Kita mengharapkan pemanggilan para pihak oleh DPRA dilakukan secepatnya, karena masalah ini sudah berlangsung tahunan, namun hingga saat ini belum ada titik terang,” katanya.

Sebelumnya, sambung Edi, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sudah pernah membentuk tim 19 yang diketuai kepala DLHK Nagan Raya, dan wakilnya dari Bappeda. Saat itu sudah melakukan pertemuan dengan pihak PLTU 1-2 untuk membicarakan tuntutan warga perihal ganti rugi. Hasilnya disepakati bahwa setelah hari raya akan duduk kembali, tapi sampai hari ini belum ada kejelasan.

“Macetnya ada di PLTU 1-2, mereka beralasan tidak punya wewenang membayar ganti rugi, wewenangnya ada di pusat, sehingga kita mengadu ke DPRA dan Komnas HAM waktu itu,” kata Edi.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRA, Nurzahri, mengatakan pihaknya sudah bertemu dengan perwakilan masyarakat Nagan Raya dan Aceh Barat. Ia juga sudah melihat dokumen yang dibawa warga. Penyelesaian persoalan ini kata ada di pemerintah kabupaten, bukan di provinsi.

“Dokumen yang ditandatangani semua di Nagan Raya, komisi amdal juga di sana, yang jadi pertanyaan kenapa ada warga kampung setempat yang mau tanda tangan terkait ada pertemuan awal sebelumnya antara perusahaan dengan masyarakat, dan yang bertanggung jawab untuk amdal juga di komisi amdal Nagan Raya, sehingga perkara ini harus diselesaikan oleh DPRK di sana,” kata Nurzahri.

Kemudian, lanjut Nurzahri, saat ini masyarakat tidak mengakui tanda tangan tersebut, untuk tindakan melapor ke Polisi juga tidak mau dilakukan. Dari DPRA katanya, dalam konteks pengawasan hanya bisa mengawasi kinerja pemerintahan di provinsi, tidak di pemerintah daerah.

“Sehingga kami sarankan kepada mereka untuk menghadap DPRK setempat, karena tanda tangannya dari DLHK Nagan Raya dan Aceh Barat. Sebab prosedur masalahnya di sana, kalau DPRA tidak ada kewenangan memanggil bupati, kemudian dari DPRA kalau hanya sekadar rekomendasi dari kami, ya akan kita buat, sedangkan untuk pemanggilan bupati dan perangkat dinas terkait termasuk pihak perusahaan, itu wewenang DPRK setempat,” katanya.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK