Pemerintah Aceh dan Bendera Putih Investasi

Sepucuk surat–telaahan staf– yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Atap Propinsi Aceh, nomor: 1874/Dalak/VII/2019), tanggal 3 Juli 2019, mengguncang Aceh. Ada kesan bila dinas tersebut kewalahan dengan “perlawanan” pekerja LSM lingkungan hidup dan sekelompok mahasiswa yang terus memainkan isu lingkungan dan social justice.

Ada tiga hal yang disampaikan oleh Kepala Dinas PMPTSP Aceh Dr. Aulia Sofyan dalam telaahan staf tersebut. Pertama, maraknya aksi unjuk rasa oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan sekelompok mahasiswa terhadap kegiatan pertambangan di Aceh seperti PT Emas Mineral Murni (EMM) di Aceh Tengah dan Nagan Raya, PT Linge Mineral Resource (LMR) di Aceh Tengah, serta PT. Pining Sejati Utama (PSU) di Aceh Selatan, sangat mengganggu kenyamanan kerja Pemerintah Aceh dan iklim investasi di Aceh.

Kedua, tuntutan pengunjuk rasa mulai dari isu lingkungan, kekayaan Aceh diambil orang luar, tenaga kerja lokal tidak terserap, dan lainnya. Sehingga butuh pengaturan dan penataan lebih lanjut dengan prinsip saling menguntungkan antara investor, Pemerintah Aceh serta masyarakat.

Ketiga, perlu ditempuh moratorium sementara terhadap pertambangan mineral yang ada di Aceh dengan suatu peraturan gubernur yang diprakarsai oleh dinas teknis (Energi Sumber Daya Mineral).

Telaahan staf yang ditujukan kepada Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, oleh beberapa kalangan dinilai sebagai bentuk takluknya birokrat terhadap pegiat isu lingkungan hidup di Aceh. Apakah ini bentuk pengakuan kekalahan? “Narasi pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh, selalu kalah dengan narasi kerusakan lingkungan yang disampaikan oleh LSM. Hal ini dipicu oleh ketidakmampuan pemerintah menampilkan data yang kongkrit sebagai pembanding data miliknya LSM,” ujar seorang pejabat di lingkungan Pemerintah Aceh.

***
Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh, Muhammad Nur, dalam catatannya menyebutkan bahwa sampai saat ini ada lima ancaman terhadap keutuhan fungsi kawasan hutan di Aceh. Pertama, laju investasi Sumber Daya Alam (SDA) berbasis kawasan hutan. Kedua, ilegal logging. Ketiga, kebijakan yang menyasar. Keempat, pertambangan emas ilegal. Kelima, pembangunan infrastruktur/energi.

Selama 2018, telah terjadi 91 bencana ekologi dengan total kerugian lebih 969 miliar. Walau dibanding tahun 2017 yang mencapai 120 kali bencana dengan kerugian 1,5 triliun, tapi angka mencana banjir mencapai lima kali pada 2018.

Data Walhi Aceh, 2019.

Dampak buruk terhadap hutan dan lahan mencapai 24.910 hektare. Rumah warga yang rusak mencapai 897 unit. Serta jumlah manusia terdampak sebanyak 50.270 jiwa, termasuk di dalamnya 1.728 jiwa yang mengalami krisia air akibat kekeringan.

***
Sebagai daerah yang tertinggal karena konflik berkepanjangan, cita-cita pembangunan Aceh mengalami paradoks. Selain tingkat korupsi yang setiap tahunnya menjadi juara di Sumatera, juga angka kemiskinan yang tinggi, serta timbulnya pertentangan terhadap pembangunan infrastruktur dan sumber ekonomi berskala besar. Hampir tidak ada upaya pembangunan infrastruktur dan investasi yang tidak dihadapkan dengan isu kerusakan lingkungan dan ketimpangan keadilan.

Semen Indonesia Aceh, Rumah sakit Siloam, dan EMM adalah tiga contoh terbaru, ketika investasi menjadi pecundang dan harus keluar dengan kepala tertunduk sebab berhasil dicitrakan sebagai penjahat karena berbagai kekurangan dokumen yang seharusnya mereka miliki. Selain ada pula yang dibenturkan oleh isu agama pada beberapa kasus.

Orang-orang yang dipercaya oleh Pemerintah Aceh untuk melakukan komunikasi dengan jabatan ahli ini itu, selain banyak yang terlihat tidak mengerjakan tugasnya dengan baik, juga ada yang bermain dua kaki. Selain itu, mereka juga kekurangan kemampuan melakukan counter attack dengan data-data valid yang bisa mengubah persepsi publik.

Hasilnya sudah bisa dilihat. Aceh berhasil dikesankan sebagai kawasan yang kaya tapi dipenuhi dengan bajak laut dan bajak darat, dengan ketidakpastian hukum yang sangat tinggi.

Apakah Aceh sedang masuk ke labirin gelap tanpa ujung? Entahlah.

*Tulisan ini telah mengalami beberapa revisi redaksi pada 5/7/19, pkl 20:00 WIB.

*TS di atasĀ adalah hasil telaahan DPMPTSP Aceh dan keputusannya ada pada Gubernur Aceh setelah mendapatkan masukan dari stakeholder terkait, termasuk Dinas ESDM dan Biro Hukum Setda Aceh

KOMENTAR FACEBOOK