Anjurkan Pembubaran Dinas Dayah, PDA Kecam Statemen Anggota DPRA

ACEHTREND.COM, Banda Aceh- Wasekjen Partai Daerah Aceh (PDA) Marsyuddin Ishak, menyayangkan statemen Wakil Ketua Komisi VII DPRA, Musannif, yang menganjurkan pembubaran Dinas Pendidikan Dayah Propinsi Aceh, dan pencabutan Qanun Pendidikan Dayah.

Dalam rilis yang dikirim ke redaksi aceHTrend, Sabtu (6/7/2019) Marsyuddin mengatakan kecewa terhadap pernyataan yang menurutnya tidak perlu. Karena tak kunjung cairnya dana hibah untuk dayah dan rumah ibadah bukanlah kesalahan mutlak Pemerintah Aceh. Tapi juga ada peran DPRA. Apalagi Musannif yang menjabat sebagai sekretaris komisi VII, seharusnya tahu persis bagaimana proses penganggaran tersebut.

“Salah satu tugas yang dibidangi oleh komisi VII terkait dengan dinas pendidikan dayah, ucapan membubarkan sebuah dinas, karena adanya keterlambatan sangat tidak patut keluar dari seorang sekretaris komisi tersebut.” kata Marsyuddin kecewa.

Dia melanjutkan “Dana hibah dayah yang bermasalah itu, terkait pokir atau aspirasi dewan yang dimasukkan oleh anggota DPRA dengan tanpa mengikuti regulasi dan mekanisme tata cara penganggaran hibah yang semestinya. Jadi jangan menyalahkan Dinas Pendidikan Dayah atau Pemerintah Aceh secara sepihak ketika kesulitan memprosesnya.” Ujar Marsyuddin.

Ia menambahkan, jangan karena ada nyamuk di dalam kelambu, malah kelambunya yang dibakar. Ataupun gara-gara kutu busuk di kasur, kasurnya dibakar. “Itu benar-benar tidak sehat. Seharusnya beliau yang tahu letak masalahnya membantu proses ini. Bukan mengeluarkan statemen aneh-aneh begini.” katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VII DPRA, Teungku Musannif, Sabtu (6/7/2019) mengatakan sudah dua tahun masa kepemimpinan Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah, proses hibah untuk lembaga pendidikan agama dan rumah ibadah tidak bisa dilakukan.

Kepada aceHTrend Musannif menyebutkan, bila terus-menerus tidak menemukan solusi terhadap masalah tersebut, Musannif menyarankan agar Pemerintah Aceh membubarkan Dinas Pendidikan Dayah Propinsi Aceh, serta mencabut kembali Qanun Pendidikan Dayah.

Sudah dua tahun berjalan masa kepemimpinan Irwandi-Nova, tapi masalah hibah tak kunjung selesai. Sehingga rencana pembangunan rumah ibadah seperti mesjid dan meunasah serta lembaga pendidikan agama seperti dayah tidak bisa dijalankan, karena ketiadaan dana.

“Ini sudah dua tahun, tapi masalah itu saja tidak bisa selesai. Lalu untuk apa kita memiliki seperangkat aturan seperti UU Nomor 44 Tahun 1999, UU Nomor 11 Tahun 2006 dan lainnya seperti Dinas Pendidikan Dayah, bila memberikan hibah saja untuk dayah, mesjid dan meunasah, samlai saat ini terkendala,” ujar Musannif.

Dia meminta Pemerintah Aceh tidak bertele-tele untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Karena hibah untuk lembaga pendidikan agama dan rumah ibadah adalah sesuatu yang penting dalam rangka mendorong pelaksanaan syariat Islam yang kaffah di Aceh.

KOMENTAR FACEBOOK