DPRA Atur Poligami untuk Lindungi Hak Perempuan & Anak

Musannif, politikus PPP Propinsi Aceh, Wakil Ketua Komisi VII DPRA tahun 2014-2019. (Ist)

ACEHTREND.COM, Banda Aceh- Munculnya isu bahwa DPRA sedang menyusun qanun poligami, membuat publik Aceh kembali riuh. Menurut Wakil Ketua Komisi VII DPRA, Teungku Musannif, Sabtu (6/7/2019) bahwa pengaturan tentang poligami diatur dalam satu bab di antara banyak bab dalam Rancangan Qanun Aceh Tentang Hukum Keluarga, yang di dalamnya mengatur tentang perkawinan, perceraian, perwalian dan hal-hal lain.

Kepada aceHTrend, Musannif menjelaskan, DPRA dan Pemerintah Aceh merasa perlu mengatur tentang poligami, karena selama ini, tanpa diberi ruang pun di dalam aturan, praktik poligami marak dilakukan dan difasilitasi oleh qahdi liar.

Keberadaan nikah siri yang oleh karena aturan tidak boleh dicatat secara resmi, membuat perempuan dan anak menjadi rentan. Mereka akan besar kemungkinan menjadi korban, baik berupa korban kekerasan fisik maupun soal perwalian dan pembagian harta yang didapat dalam perkawinan. Juga tentang perlindungan hukum dan pemenuhan hak sebagai warga negara.

Poligami atau lebih tepatnya menikah lebih dari satu sampai empat kali dalam satu kurun waktu, merupakan hal yang legal dalam Islam. Pun juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada ayat (2) pasal 3: Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan.

“Pengaturan ini menjadi penting justru bukan mempermudah seorang lelaki menikah lebih dari satu kali dalam satu kurun waktu. Tapi demi terwujudnya keadilan serta pemenuhan hak istri kedua dan anak-anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan tersebut,” terang Musannif.

Di sisi lain, mencegah praktik qadhi liar juga tidak bisa serta merta, karena mereka juga memiliki alasan hukum di mazhab tertentu di luar mazhab Syafii, yang memberikan peluang bagi munculnya pernikahan tanpa saksi dan tanpa wali.

“Dengan diberikannya ruang dalam qanun, maka semua pernikahan akan dicatatkan ke Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini dengan serta merta akan menghadirkan keadilan bagi semua pihak serta juga melahirkan tanggung jawab secara nyata terhadap si lelaki yang menikah lagi,” ujarnya.

Raqan Hukum Keluarga, tambah Musannif, bukanlah inisiatif DPRA. Tapi usulan dari dinas Syariat Islam Propinsi Aceh. “Pun demikian, kelahiran qanun ini penting bagi pembinaan rumah tangga di Aceh. Serta untuk menjaga harkat dan martabat perempuan dan anak di Aceh.”

KOMENTAR FACEBOOK