Terkait Raqan Hukum Keluarga, DPRA Akan Buat RDPU

Wakil Ketua Komisi VII DPRA, Musannif @aceHTrend/Taufan Mustafa

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Raqan Hukum Keluarga yang sedang digodok oleh Komisi VII DPRA masuk dalam program legislasi sejak akhir tahun 2018. Raqan ini terdapat sekitar 200 pasal yang mengatur di antaranya tentang perkawinan, perceraian, perwalian, termasuk tentang poligami yang langsung menuai perhatian publik.

“Jadi kami sebagai Komisi VII dalam Banmus DPRA diputuskan untuk membahas. Pembahasan itu sudah dimulai sejak awal tahun ini, drafnya juga sudah ada dari eksekutif, kita tinggal bahas,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPRA, Musannif, saat ditanyai aceHTrend, Sabtu (6/7/2019).

Poin poligami itu kata Musannif, diatur untuk melindungi perempuan dan anak dari hasil perkawinan siri seperti yang selama ini terjadi. Poligami kata dia, dasarnya dalam hukum Islam diperbolehkan berdasarkan penjelasan dalam Alquran. Hal inilah yang membuat pernikahan siri marak terjadi sehingga melemahkan posisi perempuan yang dinikahi dan anak yang dilahirkan nantinya.

“Jika tidak kita atur ini bahaya, makanya kita tidak bahas kawin siri, tapi kawin yang tercatat secara negara. Makanya diwajibkan untuk ada izin dari istri pertama, kalau hukum Islam tidak diatur izin itu. Sehingga ada persyaratan-persyaratan bagi yang bisa berpoligami. Syaratnya sedang dibahas,” jelasnya.

Ia menambahkan, dalam hukum Islam laki-laki boleh menikahi hingga empat orang istri. Bila ingin menikah untuk yang kelima kali maka salah satunya harus diceraikan terlebih dahulu.

Selain itu dalam raqan ini juga mengatur tentang kursus pranikah, syarat administrasi bebas narkoba bagi yang mau menikah.

“Ini mau diatur soal meminang, mahar, gimana posisi laki-laki meminang, contohnya laki-laki yang ingin mundur atau perempuan juga. Jika menimbulkan prokontra, nanti akan dibuat RDPU bagi berbagai pihak, nanti direncanakan tanggal 1 Agustus 2019 RDPU. Jadi kita lihat di situ bagaimana nanti respons berbagai lembaga yang kita undang, termasuk mengundang LSM yang selama ini menyuarakan isu gender,” katanya.

Hal lain yang diatur dalam raqan tersebut, yaitu soal isbat nikah, karena masih banyak orang yang setelah kawin siri, sampai saat ini belum terdaftar khususnya mereka yang menikah di masa konflik.

“Juga akan diatur persoalan isbat nikah, yaitu bagi pelaku kawin siri yang anaknya sudah lahir, tapi tidak terdaftar di negara, sehingga itu juga akan diatur. Seperti pada saat setelah tsunami, ada masyarakat yang nikah siri, karena tidak ada penghulu saat itu,” katanya.

Tahun 2019 ini, di Komisi VII DPRA, ada dua raqan yang akan dibahas untuk tahun ini, di antaranya terkait Raqan Hukum Keluarga dan revisi Raqan Majelis Adat Aceh. Keduanya merupakan usulan eksekutif.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK