Dekati Poligami, Jangan Jauhi

Fajran Zain

Topik poligami terbukti memiliki magnet yang besar sebagai subjek diskusi. Sesaat setelah Serambi Indonesia (SI) meng-headline-kan tema ini pada edisi Sabtu (6/7/19), sontak ratusan grup WA menjadikan ini trending topic akhir pekan. Banyak yang kontra walau ada juga yang membela dengan argumentasi yang unik. Lalu persoalannya di mana?

Istilah legalisasi sebenarnya kurang tepat untuk dipakai di sini, karena poligami itu sendiri sifatnya legal (lihat An-Nisa: 3). Hukum dasarnya adalah ibaahah (diperbolehkan). Hukum dasar ini yang harus diluruskan terlebih dahulu, agar kita tidak terjebak pada membenci dan lantas mengharamkan apa yang sudah menjadi ketentuan agama. Pun begitu, kebolehannya tidak bersifat permissive, melainkan kebolehan yang bertangung jawab dengan persyaratan yang tidak ringan, salah satunya berlaku adil.

Sayangnya makna keadilan ini ditafsirkan secara subjektif, lalu maraklah poligami di tengah-tengah masyarakat, baik secara terbuka maupun tertutup. Di sinilah makna penting mendikusikan isu ini secara terbuka untuk menemukan jawaban yang menentramkan bagi semua. Kata legalisasi seperti dalam tajuk SI tersebut lebih tepat kita sebut dengan istilah pengaturan yang bertangung jawab.

Ada satu ketakutan masyarakat saat isu ini diangkat ke permukaan, seolah-olah pemerintah akan mengeluarkan regulasi yang membolehkan poligami. Padahal peregulasian juga bisa diarahkan pada pembatasan peluang-peluang yang ada serta penyediaan kepastian hukum dan menghadirkan khususnya bagi perempuan dan anak-anak. Faktanya tanpa regulasi yang jelas, praktik poligami terus berjalan, bahkan kian marak, terutama di kalangan para pejabat berduit, yang dengan kekuasaannya menjadikan hubungan kekeluargaan ini sebagai subjek transaksi komersial yang legal, bisa diatur secara terbuka atau tertutup (secara siri atau di bawah tangan), atau dengan tenggat waktu tertentu (nikah kontrak). Maka tanpa pengaturan yang tegas apakah rasa aman dan adil bisa terwujud? Di sinilah signifikansi peregulasian itu.

Sejauh naskah yang sudah ada, Raqan Keluarga (Ahwalu Syakhsiyah) sudah terlihat progressive sekali dan masih terbuka ruang untuk dikritisi lebih jauh. Misalnya dalam Bab III (Pasal 7-9) mewajibkan adanya pencatatan resmi untuk setiap pernikahan. Ini tentu sebuah langkah maju. Artinya penikahan yang tidak tercatat di KUA akan dianggap tidak sah, dan berlaku atas mereka hukum-hukum atas sebuah hubungan gelap. Bukankah pada saat yang sama hal ini telah menekan kemungkinan adanya nikah siri atau nikah di bawah tangan? Bukankah pada saat yang sama telah mengangkat harkat dan harga diri perempuan?

Lalu dalam Bab-8 (Pasal 47) kita akan menemukan kewenangan Mahkamah Syariyyah sebagai pemberi izin atas poligami. Mekanisme ini memberikan ruang kehadiran negara untuk mengatur wilayah privasi laki-laki untuk menambah jumlah istri, atas nama perlindungan hak dan pengayoman. Pasal 49 juga secara khusus mengatur tentang kewajiban suami untuk mendapatkan izin istri bila hendak berpoligami, hal yang belum pernah diatur sebelumnya sehingga suami bisa menikah secara resmi atau tidak resmi tanpa membutuhkan persetujuan istri. Otorisasi perizinan di tangan mahkamah dan istri yang sah akan menjadikan ruang gerak pelaku poligami terhambat. Memaksakan penikahan tanpa izin, dan melakukan pernikahan yang tidak tercatat, akan membuat pelaku terancam pidana.

Bayangkan apa yang terjadi selama ini, ketika hukum dasarnya ibaahah (boleh), lalu tafsir atas kebolehan itu tidak diregulasikan secara khusus, namun dibiarkan untuk ditafsirkan secara subjektif maka yang terjadi adalah poligami yang tidak bertanggung jawab. Yang lebih miris lagi, rakyat kecil dari kalangan ekonomi rendah sibuk memperdebatkan soal boleh-tidaknya, para politisi dan sebagian pejabat-pejabat di Aceh sedang menjalani hidup berpoligami tanpa terusik karena ada kuasa politik dan kuasa rupiah di tangannya. Apakah kita menutup mata atas fakta ini?

Tidak ada celah kecuali harus berani mendiskusikannya secara terbuka, memberi masukan-masukan yang konstruktif dan adil bagi semua, bukan malah menekannya masuk ke dalam level unconsciousness, tidak mau membahasnya, lalu sesekali meledak lagi. Bersikap nihilis, tidak memberi ruang sama sekali juga tidak mungkin, karena agama juga memberi celah untuk ini sebagai pintu keluar darurat (emergency exit) dengan permberlakuan syarat dan ketentuan yang tidak mudah.

Sebagai khatimah, saya ingat pada fakta bagaimana pemerintah di negara-negara nonmuslim yang meregulasikan aturan tentang perilaku seksual dan merokok. Seorang anak harus berusia 18 tahun, dengan menunjukkan KTP, untuk bisa membeli rokok. Bila ketahuan seorang anak yang merokok maka yang ditanyakan adalah dari mana dia mendapat rokok tersebut, lalu penjual akan dicabut izinnya atau orang tua yang lalai atas sikap anaknya akan dipenjara.

Kasus yang sama terjadi dalam hal mengakses gambar-gambar porno. Seorang profesor di Australia dipenjara karena mengakses situs porno menggunakan wifi universitas dan menyimpan foto-foto tersebut dalam komputer kampusnya. Negara tidak mencampuri soal kebebasan pribadi tetapi yang diatur adalah ketidakbolehan penggunaan fasilitas kampus untuk kegiatan seperti itu. Di negara-negara nonmuslim, video dan majalah-majalan porno (adult content) bisa dibeli dan disewa dengan mudah dengan menunjukkan KTP berusia diatas 21 tahun. Artinya masyarakat butuh peregulasian yang jelas atas kebebasan –yang merupakan hak dasar setiap manusia—agar kebebasan tersebut tidak berjalan liar. Semula saya berfikir, kenapa negara sangat permissive dan liberal dalam soal seksualitas, sebenarnya kalau kita masuk lebih dalam, negara sedang berupaya menekan terjadinya praktik-praktik ini secara lebih liar melalui proses regulasi yang diperketat.

Konon lagi untuk konteks poligami, di mana Allah tahu bahwa kontrol manusia terhadap aspirasi seksualitasnya yang sangat lemah. Allah tahu manusia lemah dalam urusan ini, bahkan dalam bulan Ramadan pun Allah tidak mewajibkan puasa total dalam hal ini, hanya saja waktunya yang diregulasi (Al-Baqarah 187). Nah, dalam konteks ini pula, mara gunakan kesempatan yang ada untuk mengawal proses peregulasian yang sedang berjalan agar muatanya benar-benar menjamin hak-hak setiap warga negara dan menghadirkan rasa keadilan khususnya bagi perempuan dan anak-anak, karena sikap antiregulasi akan berujung pada merebaknya praktik-praktik poligami liar yang berpotensi mengancam kehormatan lembaga perkawinan.[]

*Direktur Eksekutif – The Aceh Institute

KOMENTAR FACEBOOK