Diskominfo Gelar Rakor SP4N Lapor

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Dinas Komunikasi, Persandian, dan Telematika Aceh mengadakan Rapat Koordinasi SKPA Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR), Senin (8/7/2019).

Kepala Dinas Komunikasi, Persandian, dan Telematika Aceh, Marwan Nusuf, saat membuka kegiatan itu mengatakan, penanganan pengaduan yang efektif dan memberikan penyelesaian bagi masyarakat berkontribusi secara langsung terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik dan memperkuat fungsi pelayanan publik.

Pengawasan pelayanan publik melalui pengaduan masyarakat juga dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, mengurangi potensi konflik sehingga membantu terciptanya rasa aman di tengah-tengah masyarakat.

“Namun dalam praktik pengelolaan pengaduan pelayanan publik di setiap organisasi penyelenggara belum terkelola secara efektif dan terintegrasi. Masing-masing organisasi penyelenggara mengelola pengaduan secara parsial dan tidak terkoordinir dengan baik. Akibatnya dapat terjadi duplikasi penanganan pengaduan bahkan bisa terjadi,” ujarnya.

Ia mengatakan, suatu pengaduan tidak ditangani oleh satupun organisasi penyelenggara dengan alasan pengaduan bukan menjadi bidang tugasnya. Sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional atau SP4N dibentuk untuk merealisasikan kebijakan “no wrong door policy”. Kebijakan ini menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menangani.

Terkait hal ini kata Marwan, penyelenggara dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik. Penyelenggara memberikan akses untuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan; dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Lapor atau layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan rakyat secara online yang dikelola oleh kantor staf kepresidenan (KSP), lapor! Telah ditetapkan sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 tahun 2015.

Ketentuan ini mengamanatkan agar seluruh pemerintah daerah yang telah menyelenggarakan pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi, terintegrasi dengan lapor! Baik pengaduan pelayanan publik antarinstansi, lintas instansi, dari unit terbawah sampai dengan unit teratas.

“Untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan meingkatkan efektivitas pengelolaan pengaduan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ombudsman RI dan KSP telah menandatangani memorandum of understanding  (mou) untuk memanfaatkan sistem Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau LAPOR.

Saat ini kata Marwan, Pemerintah Aceh melalui Dinas Kominfo dan Persandian telah berkontribusi dalam pelayanan pengaduan dan telah menindaklanjuti laporan pengaduan sebanyak 71 laporan kepada pemerintah provinsi, dan selesai 71 laporan masyarakat tersebut semua selesai kurang dari 5 hari.

“Dan ini tidak lepas dari hubungan baik dan kerja sama kita antara kita satuan kerja Pemerintah Aceh. Banyaknya pengaduan yang masuk melalui sistem lapor.go.id ini selesai sempurna dengan adanya tambahan data pendukung yang dilampirkan,” ujarnya.

Kegiatan ini dihadiri Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Inspektur Aceh, Kepala Biro Hukum Setda Aceh, Kepala Biro Humas Aceh, Kepala Biro Organisasi Setda Aceh, Tim USAID Cegah, dan lainnya.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK