PDIP Minta Pemerintah & DPRA Jelaskan Urgensi “Raqan Poligami”

Yunia Shofiasti Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kreatif DPD PDI Perjuangan Aceh.

ACEHTREND.COM, Banda Aceh- Rancangan Qanun Hukum Keluarga, yang diajukan oleh Dinas Syariat Islam Propinsi Aceh dan sekarang sedang digodok di DPRA, haruslah benar-benar dibuat karena kebutuhan rakyat. Untuk itu, Pemerintah Aceh dan DPRA harus menjelaskan urgensi lahirnya qanun tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Yunia Shofiasti, Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kreatif DPD PDI Perjuangan Aceh, melalui rilis yang dikirim kepada aceHTrend, Senin (8/7/2019).

Menurut Yunia, di dalam Islam poligami (poligini) merupakan sesuatu yang dibenarkan. Tapi dalam prakteknya banyak hal yang harus dipenuhi. Dengan demikian, dia berharap DPRA dan Pemerintah Aceh tidak hanya mengejar popularitas, tapi juga menghasilkan kemanfaatan yang lebih besar atas produk hukum yang disahkan nantinya.

“Saya berharap Pemerintah Aceh bersama DPRA tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan terhadap rancangan qanun ini. khususnya Pasal 46 yang mengatur poligami. Karena akan mempunyai dampak yang luas terhadap keluarga, terutama kaum perempuan sebagai istri,” ujarnya.

Dia memberikan contoh, misalnya syarat kemampuan lahir, ini perlu dikaji untuk suami yang bekerja di sektor informal seperti pedagang kecil, petani, nelayan dan lainnya. Siapa atau lembaga apa yang akan diberikan kewenangan untuk menetapkan itu?

Pertanyaan yang sama untuk syarat kemampuan batin, siapa yang menilai ini, apa indikatornya?

Kemudian kalau memang qanun tersebut dikatakan untuk melindungi perempuan, justru pemerintah otomatis akan memboroskan anggaran untuk memenuhi keadilan apabila seorang aparatur pemerintah yang melakukannya. Kalau pendekatan perlindungan yang dilakukan, istri-istri & anak-anak yang lahir dari perkawinan juga harus diberikan hak/keadilan yang sama.

“Ini beberapa hal yang harus dijelaskan terlebih dahulu, sebelum mengambil keputusan, atau kalau memang sudah dilakukan kajian terhadap beberapa hal ini harus disampaikan ke publik secara jelas,” katanya.

Harapan Yunia, Pemerintah Aceh sebagai pengusul qanun ini harus mempertimbangkan lagi. Masih banyak soal lain yang lebih penting dari hal ini seperti kemiskinan, investasi dan pembukaan lapangan kerja yang jelas-jelas saat ini sangat membutuhkan perhatian.

KOMENTAR FACEBOOK