Tuai Pro dan Kontra, Ini Draf Lengkap Raqan Hukum Keluarga yang Mengatur tentang Poligami

Ilustrasi keluarga muslim

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) saat ini sedang menggodok Rancangan Qanun Aceh tentang Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsiyah). Raqan ini terdiri atas 200 pasal yang mengatur mengenai hukum keluarga, yakni ketentuan hukum Islam yang mengatur tentang hubungan perkawinan, keturunan (nasab), dan kekerabatan.

Secara garis besar, raqan ini terdiri atas beberapa bab, yaitu Bab I mengatur tentang Ketentuan Umum; Bab II tentang Ruang Lingkup Hukum Keluarga; Bab III tentang Pernikahan; Bab IV tentang Rukun Nikah; Bab V tentang Mahar; Bab V tentang Larangan Nikah; Bab VII tentang Perjanjian Pernikahan; Bab VIII tentang Beristri Lebih dari Satu Orang; Bab IX tentang Pencegahan Pernikahan; Bab X tentang Batalnya Pernikahan.

Selanjutnya Bab XI tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri; Bab XIII tentang Harta Kekayaan Dalam Pernikahan; Bab XIV tentang Pemeliharaan Anak; Bab XV tentang Perwalian; Bab XVI tentang Putusnya Pernikahan; Bab XVII tentang Akibat Putusnya Pernikahan; Bab XVIII tentang Rujuk; Bab XIX tentang Masa Berkabung; Bab XX tentang Sanksi; Bab XXI tentang Hukum Kewarisan; Bab XXII tentang Wasiat; Bab XXIII tentang Hibah; Bab XXIV tentang Peralihan; dan Bab XXV tentang Penutup.

Pembahasan raqan ini menuai reaksi pro dan kontra dari publik, terutama yang berhubungan dengan Bab VIII tentang Beristri Lebih dari Satu Orang atau populer dengan istilah poligami (poligini). Publik beranggapan masih banyak hal krusial lainnya yang perlu diurus berkaitan dengan kemaslahatan Aceh. Bahkan raqan ini juga mendapat perhatian dari pusat yang menilai, seharusnya DPRA tak perlu mengurus hal-hal yang masuk dalam ranah privat seperti poligami.

Bila mengacu dalam draf raqan tersebut, Bab VIII ini hanya terdiri atas empat pasal, yaitu Pasal 46, 47, 48, 49, dan 50.

Pasal 46 dijelaskan bahwa:

(1) Seorang suami dalam waktu yang bersamaan dapat beristeri lebih dari 1 (satu) orang dan dilarang lebih dari 4 (empat) orang.
(2) Syarat utama beristeri lebihdari 1 (satu) orang harus mempunyai kemampuan, baik lahir maupun batin dan mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
(3) Kemampuan lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan tempat tinggal untuk kehidupan isteri-isteridan anak-anaknya.
(4) Kemampuan tersebut harus dibuktikan dengan sejumlah penghasilan yang diperoleh setiap bulan dari hasil pekerjaan baik sebagai Aparatur Sipil Negara, pengusaha/wiraswasta, pedagang, petani maupun nelayan atau pekerjaan lainnya yang sah.
(5)Kemampuan batin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan, biologis, kasih sayang, dan spiritual terhadap lebih dari seorang isteri.
(6)Dalam hal syarat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, seorang suami dilarang beristeri lebih dari 1 (satu) orang.

Pasal 47 dijelaskan bahwa:

1) Seorang suami yang hendak beristri lebih dari 1 (satu) orang harus mendapat izin dari Mahkamah Syar’iyah.
(2) Pernikahan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga dan keempat tanpa izin Mahkamah Syar’iyah, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 48 dijelaskan bahwa:

(1) Mahkamah Syar’iyah hanya memberi izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari 1(satu) jika:
a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam Qanun ini; atau
b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, yang dibuktikan dengan keterangan dari dokter ahli.; atau
c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan, yang dibuktikan dengan keterangan dari dokter ahli.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan alternatif, artinya salah satu syarat terpenuhi seorang suami sudah dapat mengajukan permohonan beristeri lebih dari 1 (satu) orang meskipun isteri atau isteri-isteri sebelumnya tidak menyetujui, Mahkamah Syar’iyah dapat memberikan izin kepada suami untuk beristeri lebih dari satu orang.

Pasal 49 dijelaskan bahwa:

(1) Selain syarat utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), untuk memperoleh izin Mahkamah Syar’iyah harus pula dipenuhi syarat-syarat:
a. adanya persetujuan isteri atau isteri-isteri; dan
b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
(2) Persetujuan istri atau isteri-isteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan secara tertulis atau secara lisan.
(3) Persetujuan lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh isteri di hadapan sidang Mahkamah Syar’iyah.
(4) Persetujuan sebagaimana pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami, jika isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada khabar dari isteri atau isteri-isterinya paling kurang 2 (dua) tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat pertimbangan hakim.

Pasal 50 dijelaskan bahwa:

(1) Dalam hal isteri atau isteri-isteri tidak mau memberikan persetujuan, sedangkan suami yang mengajukan permohonan izin beristeri lebih dari seorang sudah mampu memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, hakim dapat mempertimbangkan untuk memberikan izin kepada suami untuk beristeri lebih dari seorang.
(2) Tata cara mengajukan permohonan beristeri lebih dari seorang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk lebih jelasnya, berikut kami lampirkan draf lengkap Rancangan Qanun Aceh tentang Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsiyah):

KOMENTAR FACEBOOK