Dinilai Gagal Pimpin Banda Aceh, Aminullah Jawab Pakai Data

Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman menggunakan kain upuh ulen dan menirukan gerakan tari guel di lokasi CFD @ist

ACEHTREND.COM,Banda Aceh- Ketua dan Sekretaris Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Propinsi Aceh, Hendro Saky dan Akhiruddin Mahjuddin, Senin (8/7/2019) mengatakan duet Aminullah-Zainal Arifin, telah gagal memimpin Banda Aceh selama dua tahun ini. Tapi, melalui Kabag Humasnya, Aminullah menjawab dengan angka-angka capaian kinerja.

Dalam rilis yang dikirim ke aceHTrend, Hendro Saky dan Akhiruddin menyebutkan,
terdapat beberapa kemajuan yang dicapai oleh Pemko Banda Aceh. Namun beberapa persoalan pelayanan dasar rakyat belum terjawab dalam dua tahun terakhir ini.

Persoalan tersebut, di antaranya masalah pelayanan air bersih yang masih merupakan pekerjaan besar yang belum sama sekali mengalami kemajuan. Baik dari sisi distribusi pelayanan berupa penyambungan baru, ataupun infrastuktur pendukung penyediaan air bersih bagi masyarakat. Sehingga masalah air bersih masih menjadi keluhan terbesar bagi warta Kota banda Aceh. Dalam mewujudkan misi ini, SMSI menilai Aminullah Usman dan Zainal Arifin masih gagal memenuhi harapan warga kota.

“Begitu juga soal janji investasi dalam mengatasi persoalan energi, proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), yang sempat digagas pemerintahan sebelumnya, hingga saat ini belum terwujud, dan masih berupa komitmen antara Pemko Banda Aceh dan investor. Akibatnya, sebagai ibukota provinsi, ancaman kegelapan masih saja sering terjadi didaerah ini,” ujarnya.

Bicara janji Aminullah dan Zainal Arifin soal banjir dan genangan, hal ini sepertinya juga tidak terwujud, ini dapat dilihat, jika hujan deras mengguyur kota Banda Aceh, dipastikan genangan air disejumlah tempat terjadi. Bahkan genangan tersebut memerlukan waktu yang lama untuk kering. Sebut saja di kawasan Simpang Mesra yang kerap terjadi genangan, di kawasan Neusu, dan juga di ruas jalan lainnya.

Bicara kunjungan wisatawan, terjadi penurunan arus kedatangan wisatawan asing ke Banda Aceh, dari sejak 2017 hingga 2019. Dari data yang dirilis BPS, terdapat penurunan jumlah kunjugan turis asing hingga 53 persen.

Bicara investasi, dalam dua tahun terakhir, sebagai ibukota yang mengandalkan sektor jasa dan perdagangan, nyaris tidak ada investasi baru yang masuk ke Banda Aceh, baik sektor perhotelan, dan sektor pedagangan jasa lainnya.

“Sebagai daerah yang mengandalkan perdagangan dan jasa, Pemerintahan Aminullah Usman dan Zainal Arifin juga gagal dalam menaikkan pendapatan asli daerah atau PAD, ini dapat kita lihat pada 2018, target PAD sebesar Rp257 miliar, hanya mampu direalisasikan Rp229 miliar. Tentu saja, dengan minimnya perolehan PAD bagi ibukota provinsi ini, pembangunan daerah masih sulit diwujudkan.”

Pemko Menjawab dengan Data Pembangunan

Walikota Banda Aceh Aminullah Usman, melalui Kabag Humas Banda Aceh Taufik Alamsyah, dalam jawaban tertulis yang dikirim ke redaksi aceHTrend, Selasa (9/7/2019) mengatakan sejumlah keberhasilan telah dicapai sepanjang dua tahun pemerintahan Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman – Wakil Walikota Zainal Arifin. Atas keberhasilan keberhasilan tersebut, Pemerintah Pusat, pemerintah daerah dan sejumlah lembaga non pemerintah turut memberikan apresiasi dalam bentuk penghargaan.

“Penghargaan-penghargaan tersebut harus memicu kinerja Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) untuk meningkatkan pelayanannya,” kata Aminullah, seperti dikutip ulang oleh Taufik dalam rilisnya.

Ia menyebutkan sepanjang dua tahun terakhir, sektor pariwisata terjadi peningkatan drastis di Banda Aceh. Tahun 2017 wisatawan Nusantara yang berkunjung 272.079 orang dan wisatawan mancanegara 16.274 orang.

Tahun 2018, wisatawan yang berkunjung capai 393.400 orang. 372.053 di antaranya merupakan wisatawan Nusantara, 20.897 orang wisatawan mancanegara.

“Itu artinya jumlah kunjungan ke Banda Aceh meningkat 36 persen. Jadi tidak benar di Banda Aceh terjadi penurunan jumlah wisatawan hingga 53 persen,” kata Taufik.

Ia menyebutkan pihaknya terus berupaya memudahkan perizinan dalam berinvestasi, serta mempromosikan potensi investasi di Banda Aceh pada sejumlah pihak dalam forum formal maupun non formal.

Hasilnya, tahun 2018 pemerintahannya berhasil meningkatkan nilai investasi dan telah dituangkan dalam Laporan Kegiatan Penanaman modal (LKPM). Nilai investasi yang dicapai 248.650.675.993 miliar. Capaian realiasi nilai investasi ini melebihi target yang ditetapkan 198 miliar atau 15 persen.

Mempermudah layanan perizinan investasi, Pemko Kota Banda Aceh juga membangun Mall Pelayanan Publik (MPP) di Lantai 3 Pasar Aceh Baru. Sekitar 150 item pelayanan dan perizinan disediakan, termasuk dari Imigrasi, BPJS, Kepolisian, PLN, Pajak, Kadin hingga Garuda Indonesia.

“Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) saja membuka 97 jenis layanan dan perizinan di MPP, ditambah dengan instansi lain diluar Pemko,” sebutnya.

Aminullah Usman menyadari layanan dasar air bersih merupakan indikator penting sebagai kota modern. Tahun 2018, Pemko Banda Aceh telah membangun Sistem Distrik Meter Area (DMA) di Darussalam. Hingga Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy berhasil menekan tingkat kebocoran hingga 15 persen. Tahun ini akan akan dibangun DMA Tibang/Perumnas Lingke, DMA Jeulingke, DMA Kuta Alam, DMA Cinta Kasih Panteriek,

Selain itu, cakupan pelayanan air bersih untuk warga mencapai 94 persen atau 48.990 Sambungan Rumah (SR). Sebelumnya pada Januari 2018, 45.440 SR dan 43.295 SR tahun 2016.

Layanan air bersih dari PDAM terus mengalami perkembangan positif, indikasinya dapat dilihat dari komplain pelanggan yang terus menurun dari tahun ke tahun.

Warga Banda Aceh semakin optimis dengan layanan air bersih, indikasinya terlihat dari grafik penurunan komplain terhadap layanan. Tahun 2018 komplain masyarakat hanya 80 kasus, sebelum sempat tercatat 600 kasus di tahun 2015 dan tahun 2016 menjadi 400 kasus.

“Upaya penurunan komplain juga dilakukan dengan membentuk posko induk reaksi cepat di Jalan Sultan Mahmudsyah, Gampong Baru, Kecamatan Baiturrahman. Juga ada empat pos reaksi cepat lainnya yang tersebar di Banda Aceh,” kata Aminullah.

Pemerintah Kota Banda Aceh juga terus berupaya mengatasi genangan di musim penghujan. Ada sejumlah tantangan yang dihadapi, seperti masih adanya ruas jalan belum memiliki drainase namun bukan kewenangan pihaknya membangun. Ia mencontohkan jalan di Simpang Mesra tidak memiliki drainase di sisi kiri jalan.

“Untuk mengatasi permasalahan ini sudah diusulkan pembangunan drainase tahun depan,” kata Aminullah.

Sementara di ruas jalan yang di bawah kewenangan Kota Banda Aceh, pihak menghadapi tantangan masih tingginya kebiasaan membuang sampah ke dalam drainase, sehingga menyebabkan penumpukan sendimen dan lemak.

“Untuk pekerjaan rutin pembersihan drainase baik sedimen maupun sampah-sampah tetap kita lakukan dengan tenaga berm yang ada di Dinas PUPR, begitu juga pemeliharaan rutin,” jelasnya.

Terkait layanan publik, Pemerintah Kota Banda Aceh mendapat apresiasi berupa penghargaan Kepala Daerah Pembina Pelayanan Publik dengan Kategori Sangat Baik tahun 2018 dari Kemenpan RB RI, Predikat Kepatuhan Tinggi Terhadap Standar Pelayanan Publik dari Ombudsman RI pada Desember 2017. Lembaga anti korupsi kredibel di Banda Aceh, GeRAK Aceh turut memberikan apresiasi dengan memberikan Piagam Penghargaan Pelayanan Prima Pada Masyarakat tahun 2019.

Editor: Muhajir Juli

KOMENTAR FACEBOOK