Melegalkan yang (sudah) Absah

Oleh Dian Guci*

Pagi itu saya ingin beli nasi gurih. Jadi, pergilah saya ke kedai di Jalan Iskandar Muda Banda Aceh. Ada koran terbitan gres, menggeletak dekat meja kasir di kedai itu. Sambil menunggu pesanan untuk sarapan, saya ambil sang koran. Bermaksud merintang waktu. Dan rangkaian huruf yang ngajeblag 80 pitch di halaman muka, menohok mata: “ACEH AKAN LEGALKAN POLIGAMI”. Sukses, mata saya sungguh dibetot agar langsung membaca naskah di bawah judul “ingar bingar” tadi.

Secara cepat saja, rangkaian kalimat ini, secara linguistik menunjukkan minimal tiga soalan. Pertama, etimologi kata “legalkan”. Kedua, pencantuman nama Aceh, sebagai daerah otonomi khusus yang menerapkan syariat Islam. Ketiga, kata “poligami” itu sendiri.

Legalkan yang legal

Dalam bahasa Inggris, menerangkan sesuatu yang sudah diterangkan, istilahnya adalah overexplain. Overexplain biasanya tidak membuat objek yang diterangkan menjadi lebih baik. Umumnya, yang terjadi justru sebaliknya. Rancangan Qanun (Raqan) Aceh tentang Hukum Keluarga yang disebut hendak melegalkan poligami, ini adalah kasus overexplain.

UU No 1 Tahun 1974 mengatur tentang lembaga perkawinan di Indonesia. Khusus mengenai poligami, diatur dalam Pasal 3 s/d 6. Pasal 3 ayat 1 menyebutkan “pada asasnya pria hanya boleh memiliki seorang istri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.” Sedangkan Ayat 2 berbunyi “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.” Pasal-pasal selanjutnya mengatur pelaksanaan “kehendak pihak-pihak yang bersangkutan” itu. Antara lain, mengajukan permohonan pada pengadilan setempat, serta menunjukkan bukti terpenuhinya syarat-syarat yang diperlukan untuk mendapat izin beristri lebih dari satu.

Syarat berpoligami dalam UU Perkawinan termasuk pembuktian ketidakmampuan istri untuk memenuhi kewajiban yang dilekatkan padanya sebagai istri dan/atau ibu dari keturunan langsung seorang lelaki.

Sementara dalam Raqan Aceh tentang Hukum Keluarga, Pasal 47 menyebut bahwa seorang suami yang ingin menikah lagi harus mengajukan permohonan pada Mahkamah Syar’iyah. Pasal 46-50 mengatur pelaksanaan teknis perkenan poligami, termasuk pelampiran izin (para) istri.

Bila kita baca dengan cermat, apa yang diatur oleh UU No 1/1974 dengan yang (hendak) diatur Raqan Aceh 2019 tentang Hukum Keluarga bab Poligami, subtansinya adalah sama. Syarat-syarat uzurnya istri, yang menyebabkan seorang suami dapat mengajukan izin perkenan poligami, juga sama. Artinya, dari segi perundang-undangan, poligami di Indonesia telah cukup lama berada pada ranah “legal”. Persoalannya bukan ketiadaan UU yang mengatur perilaku perkawinan lebih dari satu perempuan (poligini), sehingga perlu menggubah aturan lain. Melainkan usaha menggebrak sikap masyarakat yang masih menganggap remeh pentingnya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak.

Yang perlu dilakukan Aceh adalah mengawal pelaksanaan UU No 1/1974 di lapangan. Karena selama ini, permintaan lelaki untuk perkenan poligami ke Pengadilan, tercatat minus alias hampir tidak ada. Alasannya beragam, mulai dari “ribet”, “mahal” sampai pada “urusan nikah adalah hak yang tidak perlu campur tangan Pemerintah”. Sehingga mereka yang memutuskan untuk melaksanakan poligami memilih menikah “di bawah tangan” untuk menghindarkan segala keribetan tadi.

Sementara itu, UU No 1/1974 menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.” Persoalan timbul, ketika kemudian pernikahan yang dilakukan “di bawah tangan” dianggap seolah-olah ilegal. Padahal menurut UU di atas, adalah jelas bahwa sikap negara terhadap legalitas sebuah pernikahan merujuk pada hukum agama masing-masing. Dengan demikian, terjadi bias yang membingungkan di masyarakat, yang berujung pada kerancuan hak hukum.

Kendala lapangan yang sudah berkarat ini harus segera diatasi. Aceh sebagai daerah syariah seharusnya tidak memandang “nikah siri” sebagai pelanggaran hukum. Karena UU Indonesia sendiri mengakui sebuah pernikahan sebagai sah bila dilakukan menurut hukum agama masing-masing. Baik qanun atau UU No 1/1974, akan sama saja hasilnya bila kerancuan pelaksanaan di lapangan tidak dikawal dan dibenahi.

Artinya, bila Aceh menerapkan Qanun Hukum Keluarga, pelaksanaannya kelak tetap akan terbentur keengganan warga mengikuti langkah-langkah mengurus “pelegalan” poligami ini. Yang akan dirugikan, sekali lagi, adalah pihak perempuan dan anak.  Anak, yang merupakan hasil hubungan seorang lelaki dengan seorang perempuan, baik yang dicatat secara hukum mau pun tidak, selalu menjadi pihak yang paling dirugikan. Sebab bila perkawinan kedua orang tuanya tidak dicatat secara hukum, maka anak ini akan kehilangan haknya terhadap perwalian orang tuanya (cq ayahnya). Sementara perempuan yang pernikahannya tidak tercatat secara hukum, akan “tubruk tembok” bila kelak dalam perkawinannya itu ia menemui masalah yang harus diselesaikan secara hukum. Yang, dalam hal ini, bukan barang langka.

Inilah sesungguhnya yang harus diatur dengan cermat. Masyarakat awam di pelosok, di mana marak terjadi nikah di bawah tangan, memerlukan pendidikan menyeluruh tentang hak dan kewajiban dalam perkawinan.

Posisi Aceh sebagai daerah syariah

Mengingat posisinya sebagai daerah yang menerapkan syariah Islam, Aceh sangat berkepentingan dalam mengedepankan ajaran Islam tentang posisi kunci kaum perempuan. Acuan umat tentang posisi perempuan selama ini adalah hadis nabi “man aqunnannasu bi husni shahabah”. Kata “ummuka” yang mengacu pada “ibu” dalam hadis ini, berlaku bagi semua ibu. Tanpa kecuali. Termasuk bagi istri-istri, para ibu dari anak-anak para suami yang (menginginkan) melaksanakan poligami. Dengan demikian, adalah konsekuensi wajar dari pelaksanaan syariah bahwa para ibu yang suaminya hendak poligami ini, dijamin hak dan perlindungan hukumnya oleh pemerintah.

Perlindungan hukum, secara definisi, adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum ke dalam bentuk perangkat, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif,  lisan maupun tulisan. Ketimpangan hak perempuan sebagai akibat pelaksanaan poligami yang keluar dari jalur hukum, adalah pelanggaran juga terhadap ajaran Islam. Islam jelas-jelas menempatkan perempuan di posisi berhak penuh terhadap segala jaminan keamanan dan kesejahteraan lahir batin.

Maka yang lebih penting adalah menjamin hak perempuan Aceh terhadap perlindungan hukum. Termasuk jaminan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan sebagai akibat cara pandang patriarkis-misoginis.

Poligami adalah perkawinan dengan partner lebih dari seorang

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani “polugamus” (menikah lebih dari sekali),  berlaku bagi kedua jenis kelamin manusia. Poligami yang dilakukan laki-laki disebut poligini (menikah dengan lebih dari satu perempuan). Sedangkan poligami yang pelakunya perempuan disebut poliandri.

Berbeda dengan poligini yang umum dipraktikkan di seluruh dunia, poliandri hanya terjadi di beberapa wilayah khusus. Poliandri di abad modern masih dipraktikkan oleh etnik Pahari di wilayah Jaunsar-Bawar, Provinsi Uttarakhand, India Utara. Perempuan Jaunsar yang menikah dengan anak sulung laki-laki sebuah keluarga otomatis menjadi istri dari semua adik laki-laki suaminya. Adik-adik lelaki si suami masih boleh menikah dengan perempuan lain, yaitu bila si istri bersama tadi tidak dapat hamil, atau bila perbedaan usia antara si istri sulung dengan adik-adik suaminya terlalu jauh.

Kembali ke istilah poligami. Perbedaan penyebutan perkawinan dengan partner lebih dari satu berdasarkan jenis kelamin pelaku,  membuat kalimat “Aceh legalkan poligami” mengundang pertanyaan. Karena secara linguistik, kalimat yang tepat adalah “Aceh legalkan poligini”. Karena, jelas poliandri tidak akan pernah dilegalkan di Aceh. Bahkan, saya yakin, Indonesia pun akan menolak melegalkannya.[]

*Penulis adalah pengamat isu-isu perempuan dan anak

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK