Balaisyura Nilai Peraturan Tentang Poligami Belum Tepat

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Balai Syura Ureung Inong Aceh (Balaisyura) menilai pengaturan khusus tentang pelegalan poligami (poligini) yang sedang digodok di DPRA masih belum tepat. Mengingat masih banyak masyarakat Aceh yang hidup dalam kemiskinan.

Presidium Balai Syura Suraiya Kamaruzzaman mengatakan, masih banyak hal lainnya yang lebih urgen dan menjadi prioritas untuk diatur. Ia mencontohkan, angka kemiskinan di Aceh yang menduduki peringkat nomor enam tertinggi di Indonesia, yakni 15,97 persen lebih mendesak untuk diatasi daripada mengatur tata cara berpoligami.

“Kami melihat peraturan ini tidak mengakomodir kepentingan perempuan, namun akan menyebabkan semakin maraknya praktik-praktik poligami di Aceh,” ujarnya.

Kebijakan ini dinilai hanya akan menguntungkan pihak-pihak yang akan melakukan poligami, tapi diragukan akan menguntungkan perempuan dan anak.

Karena dari banyak kajian menyebutkan bahwa anak-anak dan perempuan akan lebih sejahtera dan bahagia apabila hidup dalam perkawinan monogami, di mana hanya ada keluarga inti yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak.

“Persepsi yang terlalu maskulin dalam melihat poligami hanya akan menguntungkan pihak laki-laki dan dipakai dalam merumuskan kebijakan ini,” ungkap Suraiya melalui siaran pers yang diterima aceHTrend, Rabu (10/7/2019).

Seharusnya kata Suraiya, rancangan qanun ini diarahkan untuk kepentingan penguatan ketahanan keluarga, menyelesaikan persoalan-persoalan kesejahteraan keluarga, bukan fokus pada melegalkan praktik poligami yang menyebabkan istri dan anak yang dalam banyak paktik malah menjadi terlantar.

Secara hukum kata dia, pengaturan dan pelegalan poligami telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan syarat-syarat khusus. Pengaturan kembali tentang poligami dalam rancangan qanun ini, akan menjadi tidak produktif dan tumpang tindih dan menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaannya.

Balaisyura menilai pengaturan tentang poligami dalam rancangan qanun, malah menempatkan perempuan dalam posisi yang tidak setara, dan menafikan kesejahteraan dan keadilan bagi perempuan dan anak, dan hanya memperhatikan kempentingan laki-laki.

Alasan pengaturan poligami untuk menyelesaikan persoalan nikah siri, dan perlindungan perempuan dan anak dalam pernikahan siri sangat tidak beralasan.

“Untuk penyelesaian nikah siri, seharusnya kebijakan penghapusan nikah siri yang harus dibuat, bukan sebaliknya poligami yang dilegalkan dan beberapa pasalnya malah sangat diskriminatif dan merugikan perempuan dan anak,” katanya.

Suraiya menambahkan, jika pun eksekutif dan legislatif yang sedang membahas raqan keluarga, memuat pasal poligami dengan tujuan untuk perlindungan perempuan dan anak, meskinya pengaturan poligami fokus untuk mengatur cara mencegah problem sosial poligami seperti penelantaran nafkah keluarga, apa sanksinya kalau ditelantarkan dan apa skema pemenuhan nafkah jika terjadi penelantaran.

Dalam pembahasan rancangan qanun ini, pihak legislatif sangat minim melibatkan perempuan untuk menyuarakan pendapatnya terkait dengan masalah dan kebutuhan perempuan dan anak untuk penguatan ketahanan keluarga seperti penigkatan perekonomian keluarga, peningkatan kulaitas pendidikan, kesehatan, dan kehidupan sosial lainnya.

Baca: Tuai Pro dan Kontra, Ini Draf Lengkap Raqan Hukum Keluarga yang Mengatur tentang Poligami

Berdasarkan hal di atas, Balai Syura mendesak pemerintah Aceh untuk menijau kembali pengaturan tentang pelegalan poligami di dalam kebijakan daerah, dan lebih fokus mengatur pencegahan nikah siri dan berbagai upaya lain, untuk menyejahterakan masyarakat, termasuk anak-anak, perempuan dan kelompok rentan lainnya.

Suraiya juga menambahkan, bila membaca raqan tersebut yang terlihat justru memudahkan para pelaku poligami di mana yang diatur di KHI ada tiga persyaratan harus terpenuhi baru boleh poligami, namun raqan tersebut dibuat menjadi salah satu dari tiga yang terpenuhi sudah boleh melakukan poligami.

Selain itu, kalau di KHI jika istri tidak setuju bisa membawa kasus sampai ke kasasi, tapi kalau di raqan kalau jika istri tidak setuju, maka Mahkamah Syariah berhak memutuskan. Jadi isi pasalnya lebih berpihak kekeinginan para pelaku poligami dari pada upaya perlindungan perempuan.

“Sebaiknya qanun keluarga tidak hanya bersifat normatif, seperti mengurusi persoalan pernikahan, perceraian dan poligami, namun juga dituntut agar memasukkan indikator-indokator ketahanan keluarga yang dapat diukur untuk kesejahteraan keluarga, termasuk perempuan dan anak,” tutur Suraiya.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK