Gabung Koalisi Aceh Bermartabat, Ini Harapan PNA

Samsul Bahri bin Amiren alias Tiyong (Ist)

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Kesepakatan bersama tujuh pimpinan parpol untuk membentuk Koalisi Aceh Bermartabat (KAB) disambut positif oleh Partai Nanggroe Aceh (PNA). PNA merupakan salah satu anggota KAB yang ikut hadir dalam forum pembentukan koalisi tersebut. Dalam pertemuan yang dipimpin oleh Muzakir Manaf (Mualem) itu, PNA diwakili oleh Ketua Harian DPP PNA, Samsul Bahri (Tiyong), dan Sekjen DPP PNA, Miswar Fuadi.

“Kami dari PNA menyambut positif pembentukan KAB ini. Harapan kami ke depan, KAB dapat membangun kesamaan visi dalam menyikapi berbagai dinamika politik dan sosial yang terjadi di Aceh. KAB harus benar-benar jernih melihat persoalan yang berkembang dan selalu mengedepankan kepentingan rakyat dalam berbagai kebijakan politiknya. Sehingga kehadiran KAB dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” kata Samsul Bahri melalui keterangan tertulis yang diterima aceHTrend, Rabu (10/7/2019).

Lebih khusus PNA berharap, KAB akan menjadi kekuatan politik yang solid berikhtiar dalam memperjuangkan revisi UUPA agar butir-butir MoU Helsinki dapat direalisasikan secara keseluruhan. Bagi PNA, revisi UUPA adalah agenda strategis dan prioritas yang harus diadvokasi untuk Aceh ke depan.

“Sehingga kita berharap, DPRA periode 2019-2024 dapat menjadikan ikhtiar revisi UUPA sebagai agenda utama di awal masa jabatan. Tentu saja KAB yang akan jadi motor penggeraknya,” kata dia.

Selain mewujudkan isi MoU Helsinki, PNA menilai revisi UUPA adalah solusi agar Dana Otsus dapat diperpanjang masa berlakunya. Bahkan mereka mendorong agar Dana Otsus ke depan dapat berlaku permanen. Dengan begitu Aceh tetap memiliki sumber dana yang cukup untuk membiayai berbagai program pembangunan strategis. Apalagi saat ini Aceh menjadi daerah termiskin di Sumatera.

“Kami khawatir jika Dana Otsus suatu saat dihentikan, akan terjadi turbulensi ekonomi, sosial, dan politik yang mengakibatkan Aceh semakin sulit bangkit dari keterpurukan,” katanya.

Kehadiran KAB juga diharapkan menjadi mitra strategis sekaligus kritis bagi Pemerintah Aceh di DPRA. KAB harus mengawal berbagai agenda eksekutif secara ketat, tapi konstruktif. Berbagai program pembangunan yang diusulkan oleh Pemerintah Aceh harus berbasis pada kebutuhan rakyat bukan keinginan SKPA.

“Sehingga harus dipastikan bahwa program tersebut benar-benar memiliki dampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan indikator dan parameter yang jelas, bukan sekadar mengejar output serapan anggaran seperti yang selama ini terjadi. Sebaliknya, jika ada program yang merugikan rakyat, maka KAB harus berada di garda terdepan dalam menolak kegiatan tersebut,” kata pria yang akrab disama Tiyong tersebut.

PNA meyakini kehadiran KAB di bawah pimpinan Mualem akan menjadi aktor utama dalam mengawal jalannya roda pemerintahan dan pembangunan di Aceh selama lima tahun ke depan. Dengan ikhtiar semua pihak yang bergabung dalam koalisi, berbagai harapan tersebut akan dapat terpenuhi.

“Semoga harapan agar Aceh Bermartabat dan Aceh Hebat akan terwujud dengan dukungan dan partisipasi aktif seluruh rakyat Aceh.”

Koalisi Aceh Bermartabat terdiri atas tujuh partai, yaitu Gerindra, PAN, PKS, PKPI, Partai Aceh, Partai SIRA, dan PNA. Koalisi yang disebut Mualem sebagai KAB jilid dua ini merupakan lanjutan dari KAB sebelumnya digagas sejak tahun 2014. Hanya saja, beberapa partai yang sebelumnya tergabung dalam KAB jilid satu tampaknya tidak bergabung lagi, yaitu Golkar, PPP, NasDem, dan Demokrat.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK