Kasus SPPD Fiktif Anggota DPRK Abdya, Belasan Saksi Diperiksa

Kepala Kejaksaan Negeri Abdya Abdul Kadir @aceHTrend/Masrian Mizani

ACEHTREND.COM, Blangpidie – Kasus dugaan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya (Abdya) terus dilakukan pengembangan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Abdya.

Pemeriksaan saksi dilakukan setelah adanya temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh atas kerugian uang negara mencapai senilai Rp1 miliar lebih.

“Kita sudah meminta keterangan dari belasan saksi untuk kasus dugaan SPPD fiktif ini. Selain dari beberapa anggota dewan, ada juga pihak instansi terkait lainnya,” ungkap Kepala Kejari Abdya, Abdur Kadir, usai menghadiri upcara HUT ke-73 Bhayangkara di Lapangan Pantai Perak, Kecamatan Susoh, Abdya, Rabu (10/7/2019).

Ia mengatakan, di antara belasan saksi itu, pihaknya juga telah meminta keterangan dari Sekretaris DPRK, Kepala Badan Keuangan Kabupaten, Sekda Abdya, serta sejumlah saksi lainnya di lembaga DPRK. Menurutnya, kasus tersebut telah ditingkat dari fullbacket dan fulldata ke tahap penyelidikan yang ditangani oleh tim intelijen Kejari Abdya.

“Saat ini kasus itu masih dalam kertas hijau, kalau sudah tertulis di kertas merah artinya masuk tahap penyidikan di Pidsus. Baru akan kita lakukan konferensi pers penetapan tersangkanya,” ujar Abdur Kadir.

Kajari menyebutkan, ada sekitar enam anggota dewan yang belum diperiksa. Namun pihaknya memastikan dalam waktu dekat ini akan tuntas pemeriksaan terhadap keenam saksi lainnya tersebut.

“Tidak ada cerita mempetieskan kasus ini, semua yang berkaitan akan kita periksa. Apabila sudah memenuhi syarat, baru segera kita tingkatkan ke penyidikan,” tegasnya.

Untuk masuk ke tahap penyidikan, pihaknya akan melakukan sesuai dengan prosedur dan aturan hukum dengan mengedepankan profesionalitas, bukan untuk mencari-cari kesalahan dan tidak menzalimi orang lain.

“Kita pastikan dalam tahun ini kasus tersebut akan tuntas. Untuk itu, kita juga meminta masyarakat termasuk media ikut mengawasi proses hukum yang sedang berjalan ini,” paparnya.

Ia manambahkan, kasus dugaan SPPD fiktif merupakan perkara pertama yang ditangani kejaksaan di Provinsi Aceh. Ia mengaku sudah berpengalaman dalam menangani kasus tersebut, apalagi sebelum bertugas ke Aceh, ia sudah pernah menangani kasus SPPD fiktif dengan total anggaran miliaran rupiah.
Apalagi dalam penanganan kasus ini, ia mendapat kepercayaan penuh dari Kejati Aceh.

“Kita masih dipercayai menanganani kasus ini sampai tuntas,” pungkas Abdur Kadir.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK