Editorial: KAB Jilid II, Demi Posisi atau Oposisi?

Pertemuan pimpinan parpol anggota KAB. (Sumber foto: MODUS ACEH)

Tak ada yang abadi dalam politik. Semua hal menjadi fleksibel, sesuai dengan arah angin berhembus dan riak gelombang. Dalam satu tarian, rentak irama bisa disesuaikan, asalkan semua sepakat.

Jauh sebelum manusia mengenal internet, indatu orang Aceh sudah membuat sebuah hadih maja: Politek, lam geurupoh manok na itek. Sebuah sindiran betapa dunia politik (praktis) tidaklah memiliki rumus pasti. Semua keputusan dan tindakan, diambil sesuai dengan kepentingan yang tentunya bermuara pada tercapainya misi masing-masing.

Lahirnya Koalisi Aceh Bermartabat (KAB) jilid II yang dinisiasi oleh Ketua DPA Partai Aceh H. Muzakir Manaf, membuat publik kelas bawah kaget. Betapa tidak, bila pada Pilkada Aceh 2017 Partai Aceh dan Partai Nanggroe Aceh (PNA) seperti air dan minyak, kini laksana gula, kopi dan air panas. menyatu saling memberi rasa dan aroma semerbak.

Secara keacehan, lahirnya KAB Jilid II tentu sebuah kemajuan komunikasi politik elit partai. Apalagi, KAB tetap dipegang oleh elit partai lokal yang dikomandoi oleh Mualem. Tentu, antara Gerindra, PAN, PKS, Partai Aceh, Partai Sira, dan PNA, bukanlah kumpulan individu yang bisa diikat layaknya anak kecil di Taman Kanak-kanak (TK). Mereka berhimpun karena ada kepentingan bersama yang bisa dicapai bila mereka bersatu. Apakah itu, hanya mereka yang tahu.

Pembangunan Aceh yang kini sedang dijalankan dalam konsep Aceh Hebat, sedang mengalami turbulensi serius. Sejak Irwandi Yusuf ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), satu tahun lalu, sampai sekarang belum terlihat jelas arah pembangunan Aceh.

Angka kemiskinan masih tinggi, penegakan hukum tidak berjalan ideal, angka korupsi Aceh belum berhasil keluar dari lima besar daerah terkorup di Sumatera. Bahkan, sudah dua tahun ini pula, target pembangunan ribuan rumah dhuafa belum bisa dilakukan. Menurut informasi, dapur perencanaan pembangunan Aceh mengalami masalah serius. “Koki-koki” yang ditempatkan di sana disinyalir tidak serius bekerja.

Belum lagi soal investasi yang semakin ke sini, semakin sedikit pula pemodal asing yang menaruh minat menanamkan modalnya. Bagi mereka Aceh tidak menarik, karena stabilitas politiknya tidaklah ideal. Turbulensi bisa terjadi kapan saja, tanpa bisa diatasi oleh pemerintah. Pemerintah pun kerap kali harus tunduk pada kekuatan-kekuatan swasta sosial yang nyaring bersuara dan bertindak, tanpa mampu diimbangi oleh Pemerintah Aceh.

Publik pantas berharap bila kelahiran KAB Jilid II tidaklah memiliki ruh yang sama dengan KAB Jilid I. Bila sebelumnya KAB lahir untuk mengawal kekuasaan, kini harus menjadi oposisi bagi Pemerintah Aceh.

Pemerintah Aceh memerlukan oposisi yang tangguh, konsisten dan solid, agar kinerja mereka meningkat. Selama ini dengan dana yang melimpah, Pemerintah Aceh seperti tidak memiliki apapun untuk membangun Aceh. Andaikan Dana Desa tidak mengalir ke tengah-tengah masyarakat, sungguh penderitaan rakyat akan wujud di depan mata siapapun.

Minus Demokrat, NasDem, PPP dan Golkar, KAB Jilid II memiliki taring yang lumayan. Walau semua petinggi partai tersebut memiliki catatan-catatan tersendiri di dalam benak rakyat, tapi setidaknya ke depan koalisi yang dibentuk, bukan sekedar menghasilkan komitmen berbagi kekuasaan. Tapi mampu melahirkan kekuatan yang mampu menjaga kekuasaan agar berjalan pada relnya dan bermaujud pada lahirnya keadilan bagi seluruh rakyat Aceh.

Apakah KAB Jilid II akan menjadi oposisi tangguh, ataukah hanya menjadi alat bergaining bagi petinggi partai untuk mendapatkan posisi tertentu? Waktu akan menjawab semuanya.

KOMENTAR FACEBOOK