Proyek Landasan Pacu Bandara di Langsa Diduga Rugikan Negara Rp9,3 Miliar

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Panitia Khusus (Pansus) DPRA Daerah Pemilihan 7, menemukan adanya proyek yang diduga merugikan negara sebesar Rp9,3 miliar. Proyek tersebut adalah pembangunan landasan pacu atau run way air strik di kawasan industri Kota Langsa.

Ketua Pansus Nurzahri kepada aceHTrend, Jumat (12/7/2019) mengatakan, proyek tersebut awalnya dibangun untuk landasan pendaratan pesawat Hana Karu Hoka Gata milik Irwandi Yusuf. Dananya bersumber dari anggaran APBK Langsa dan diduga bermasalah karena dikerjakan mendahului anggaran agar bisa digunakan oleh Irwandi Yusuf selaku Gubernur Aceh untuk kepentingan pelantikan wali Kota Langsa saat itu.

Selanjutnya, kata dia, pembangunan bandara perintis tersebut diambil alih oleh Dishub Aceh dengan alokasi anggaran Rp8,5 miliar pada tahun 2018. Proyek tersebut dimenangkan oleh PT Eka Jaya Lestari dengan nomor kontrak 13/KPA-BIDPEN/LGS/VII/2018 tanggal 10 juli 2018. Nilai kontrak sebesar Rp8,536 miliar untuk jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 175 hari mulai 10 Juli sampai 31 Desember 2018.

Dalam pelaksanaan kontrak, di addendum satu kali yaitu addendum nomor 18/ADD/KPA-BIDPEN/LGS/IX/2018 tanggal 13 September 2018 yang mengubah nilai kontrak menjadi Rp9,315 miliar lebih.
Proyek tersebut diselesaikan pada tanggal 20 Desember 2018 berdasarkan dokumen nomor 04.A/BAST-BIDPEN-PPHP/XII/2018. Dan telah selesai 100%.

“Ternyata setelah dilakukan audit chek fisik lapangan oleh BPK-RI, ternyata proyek tersebut tidak dikerjakan sesuai dengan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam dokumen, terdapat volume pekerjaan yang tidak cukup sebesar 10 persen,” katanya.

Ia menambahkan, volume yang tidak cukup dengan rincian LPA kelas A sebesar Rp416.231.056,9, LPA kelas B sebesar Rp32.494.326,21 dan AC-Mod sebesar Rp94.201.330,00 dengan total anggaran yang harus dikembalikan ke negara sebesar Rp542.926.713,11.

“Hasil pengecekan lapangan oleh Pansus 7 juga menemukan ternyata landasan pacu tersebut juga tidak dapat digunakan untuk pendaratan pesawat udara karena tidak memenuhi aspek keselamatan penerbangan, karena kondisi landasan yang bergelombang dan banyak terdapat genangan air yang pasti akan membuat slip roda pesawat apabila mendarat di sana,” kata Nurzahri.

Pasus Dapil 7 berkesimpulan negara telah dirugikan sebesar Rp9,3 miliar lebih, karena proyek tersebut tidak dapat difungsikan.

“Saat ini tim masih di lapangan dan selanjutnya temuan ini akan dirumuskan bersama menjadi laporan untuk diparipurnakan, kemudian setelah menjadi keputusan lembaga, temuan ini akan diteruskan ke pihak penegak hukum. Apakah ke Kejati, Polda Aceh, itu nanti, agar pelaku kerugian negara tersebut bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum,” katanya.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK