Sentral Aktivis Dayah Minta Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak Dihukum Berat

Tgk Miswar Ibrahim Njong

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Perilaku tak terpuji berupa tindakan asusila yang dilakukan oleh oknum AI dan MY, pimpinan dan guru di sekolah berbasis pesantren di Kota Lhokseumawe menuai kecaman dari banyak pihak. Tak terkecuali dari Sentral Aktivis Dayah untuk Rakyat (SADaR).

Sekjend SADaR, Tgk Miswar Ibrahim Njong, mengatakan kejadian itu telah mencoreng dunia pendidikan dayah, bahkan secara umum ikut merusak nama Aceh sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam. 
Pihak kepolisian diminta melakukan pengembangan terhadap kasus ini.

“Apakah perbuatan pelaku baru terjadi tahun 2018, atau sudah berlangsung lama. Kemudian, apakah pelakunya cuma dua orang atau ada pelaku-pelaku lainnya. Dan yang perlu dicatat, pelaku harus dihukum seberat-beratnya dan seadil-adilnya. Hukuman yang berat itu penting, sebab pelaku selama ini telah secara sengaja memanfaatkan simbol keagamaan untuk menutupi perilaku kejinya,” kata Tgk Miswar Ibrahim Njong kepada aceHTrend, Jumat (12/7/2019).

Kejadian ini kata dia, harus menjadi cambuk bagi semua pihak. Terutama sekali untuk Kanwil Kemenag selaku instansi yang memberikan izin operasional pesantren dan Dinas Pendidikan Dayah sebagai lembaga yang mengeluarkan rekomendasi pendirian pesantren.

Kedua instansi tersebut menurutnya jangan hanya menjadi “tukang stempel” atau penyalur bantuan saja. Akan tetapi harus ikut memantau secara berkala perkembangan dayah-dayah yang baru mendapatkan izin operasional. Jika perlu, harus ada semacam regulasi ketat yang mengatur tata laksana pendirian pesantren.

“Jadi, harus ada aturan yang jelas bahwa ada kualifikasi tertentu untuk dapat menjadi pimpinan pesantren. Sebab selama ini, siapa pun dengan gampangnya bisa mendirikan pesantren, padahal latar belakang pendidikan keagamaannya tidak jelas,” kata dia.

Kasus ini kata dia juga harus menjadi pengingat bagi wali santri agar selektif dalam memilih lembaga pendidikan untuk anaknya. Cermati dulu latar belakang pendidikan pimpinannya, pelajari metode pembelajaran, termasuk legalitas lembaga pendidikannya. Dengan demikian kejadian seperti ini dapat dihindari.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK