Politik Lungkiek Pha

Suhaimi

Oleh Suhaimi*

Saya tidak tahu isu ini sudah mati tanggal atau belum. Yang saya tahu, ulasan-ulasan seperti ini harus terus ditulis mengingat kita mengidap kebiasaan buruk yang selalu menelantarkan sebuah masalah dengan masalah lain yang lebih baru padahal ia belum tuntas diselesaikan. Contohnya, polemik jalan-jalan anggota DPRA ke luar negeri yang sampai saat ini belum ada klarifikasi dan pertanggungjawaban dari para dewan yang terhormat itu. Padahal, anggaran yang mereka gunakan untuk traveling ke luar negeri tersebut sangat amat berharga jika digunakan untuk hajat masyarakat.

Kasus tersebut pernah sangat heboh dibahas oleh masyarakat sebelum akhirnya kalah pamor dengan kasus rancangan qanun yang “melegalkan” poligami. Wacana melegalkan poligami belum tuntas, isu baru dilemparkan ke publik, sehingga kasus-kasus sebelumnya tidak pernah diselesaikan secara tuntas. Begitu seterusnya siklus penyelesaian masalah di daerah kita ini. Demikian pula terkait berita viral tentang wacana “melegalkan” poligami beberapa waktu lalu.

Terkait rencana pembuatan qanun yang “melegalkan” poligami tersebut, anggota dewan dan Pemerintah Aceh yang terhormat berhasil menyuguhkan dagelan politik bagi masyarakat Aceh. Ditinjau dari judul saja, berita yang terpampang di salah satu media arus utama beberapa waktu lalu itu sudah tercium bau amis yang kelewat. Tutup mata dan bayangkan umpama ini, apa manfaat mewajibkan salat lima waktu yang jelas-jelas sudah diwajibkan Allah dan diketahui oleh semua orang? Kesia-siaan!

Dalam tulisan ini, saya sebutkan bahwa produk hukum yang digenjot oleh anggota dewan dan pemerintah Aceh dan ‘berhasil’ viral itu sebagai dagelan politik yang absurd dan antimainstream karena dua hal. Pertama, rancangan hukum tentang poligami tersebut jelas-jelas tidak lebih penting ketimbang membuat qanun lain, seperti qanun yang mengatur masalah listrik yang sehari bisa padam lebih dari seratus kali, qanun tentang terjaminnya ketersediaan air bersih bagi masyarakat, qanun tentang akses pendidikan murah bagi masyarakat yang kurang beruntung namun berkeinginan melanjutkan sekolah ke pendidikan tinggi. Atau qanun-qanun lain terkait kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, mengutamakan qanun untuk ‘melegalkan’ poligami daripada qanun-qanun lain yang jauh lebih penting adalah sesuatu yang sangat absurd. Tak ada keraguan sama sekali.

Kedua, rancangan qanun tentang poligami tersebut dapat disebut antimainstream. Kenapa? Karena hukum tentang perkawinan (termasuk masalah poligami di dalamnya) sudah diatur jauh-jauh hari oleh negara dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka, upaya menegaskan kembali hukum yang sudah dibahas di masa lalu tersebut dapat menjadi katalisator betapa Pemerintah Aceh serta anggota dewan yang akan habis masa jabatannya beberapa bulan lagi itu masih berpikir secara antimainstream, tetapi kuno. Ini adalah salah satu bencana bagi masyarakat Aceh yang memiliki segudang masalah yang lebih serius ketimbang masalah selangkangan alias lungkiek pha tersebut.

Pengalihan Isu (?)

Sejak berita tentang rancangan qanun ‘melegalkan’ poligami tumpah ke publik, berbagai pandangan muncul di tengah masyarakat. Media sosial tentu saja salah satu medium yang paling ramai memperbincangkannya. Beberapa netizen menduga, bahwa rancangan qanun tersebut adalah upaya buang-buang uang yang dilakukan oleh anggota parlemen Aceh di akhir masa jabatan. Betapa tidak, kita semua tahu, untuk merancang (dan mem-viralkan) sebuah produk hukum (qanun) yang baru dibutuhkan biaya yang tak sedikit. Sebelum qanun tersebut dibahas dalam rapat paripurna, berbagai biaya sudah duluan dibutuhkan. Bahkan biaya untuk pembuatan qanun tersebut sudah ada sejak ia ada dalam pikiran orang-orang yang duduk di tampuk kekuasaan.

Kemudian, uang terus bermuncratan ketika rancangan qanun tersebut diketik lalu dirundingkan antarsesama anggota dewan dan elemen pemerintah Aceh lainnya yang pikirannya memang sering tak tertebak dan nyeleneh. Setelahnya, uang tak berhenti mengalir hingga rancangan qanun tersebut “di-viralkan” ke publik. Barangkali, ‘para pakar’ yang merancang qanun poligami tersebut berpikir, bahwa rancangan qanun unfaedah ini akan membuat publik luput mengawal kasus-kasus lain yang penuh drama dan kontroversi. Maka dari itu, beberapa pihak, terutama netizen menduga bahwa, rancangan qanun poligami ini tak lebih dari sekedar pegalihan isu belaka.

Lantas kita bertanya, kasus apa yang coba ditutupi oleh anggota dewan dan pemerintah Aceh dengan mem-viralkan rancangan qanun poligami tersebut? Kalau untuk menutupi kemalangan Messi yang tampil buruk ketika berkiprah bersama Argentina, isu qanun poligami ini masih sangat amatir. Kelas kampung. Lantas kasus apa yang sebenarnya yang ingin diredam? Mari mundur ke beberapa waktu yang lalu, di mana kunjungan kerja (kunker) anggota dewan ke luar negeri secara berjamaah ramai diperbincangkan publik. Bukan tanpa sebab, kunker tersebut sangat kontroversi dan penuh drama. Selain tidak memberikan benefit apa pun untuk masyarakat, kabarnya anggota dewan juga menelantarkan tugasnya yang berkaitan dengan hajat rakyat demi kunker siluman itu. Saya, dan mungkin Anda yang membaca tulisan ini pasti kebingungan mencari manfaat yang didapatkan rakyat Aceh dari kunker anggota tersebut. Saya hampir pitam mencari manfaatnya.

Lantas, apa keterkaitan antara kunker anggota dewan ke luar negeri dengan rancangan qanun poligami ini? Tentu saja ada. Belakangan, publik mempertanyakan tujuan dan urgensi anggota dewan berkunjung ke luar negeri itu. Pembahasan terkait jalan-jalan kontroversi tersebut bertahan lama di perbincangan publik. Kasus memalukan inilah yang diduga ingin disembuyikan oleh anggota dewan dengan isu murahan rancangan qanun poligami. Meski kunker tersebut sudah dibahas sedemikian gosong oleh masyarakat baik di dunia nyata dan di dunia maya, belum ada penjelasan yang logis  keluar dari mulut anggota dewan tentang tujuan kunker tersebut.

Padahal, anggota dewan yang lebih pantas disebut traveler itu bisa saja mengklarifikasi isu miring kunker ke luar negeri tersebut dengan sikap jujur dan apa adanya. Misalnya, anggota dewan yang berkunjung ke Mesir mengaku saja ke media bahwa tujuannya bertandang ke sana hanya untuk berfoto selfie di depan piramida. Atau, mereka yang berkunjung ke Rusia berterus terang saja bahwa agenda kunjungan ke sana hanya ingin melihat langsung rupa taipan pemilik Chelsea, Roman Abramovic. Tidak lebih tidak kurang. Penjelasan-penjelasan macam itu lebih jujur dan masuk akal dibandingkan jawaban seperti, “kami ke luar negeri mencari konsep yang tepat untuk membangun Aceh”. Omong kosong!

Kemudian kita bertanya sekali lagi, kalaupun ingin mengalihkan isu, kenapa anggota dewan yang minim kontribusi itu memilih isu murahan layaknya poligami? Jawabannya tentu saja karena masyarakat kita “auto-meusambui” jika disuguhi dua perkara: agama dan selangkangan. Dalam hal ini anggota dewan harus diakui sangat jeli. Mereka mengolaborasikan kedua hal yang dapat membakar amarah rakyat Aceh itu sekaligus untuk menutup kontroversi kunker ke luar negeri beberapa waktu lalu. Atas upaya dewan tersebut sudah sepantasnya kita berikan tepuk tangan yang meriah.

Banyak PR

Pada dasarnya, tujuan tulisan ini tentu saja bukan menolak poligami atau mengolok-ngolok pemerintah (meski sebagian besar produk hukum yang mereka buat memang layak dipertanyakan), melainkan mengkritisi produk hukum yang manfaatnya tidak dapat mensejahterakan rakyat. Karena, dengan adanya qanun tersebut tidak dapat menyelesaikan masalah listrik, kemiskinan, air bersih , korupsi dan lainnya.

Selain itu, dengan atau tanpa qanun yang dibuat oleh Pemerintah Aceh tersebut, poligami memang sesuatu yang legal oleh negara dan agama. Meski tentu saja diikuti dengan aturan-aturan yang saya pikir tak semua laki-laki sanggup mengikutinya. Substansi tulisan ini adalah ingin membuka mata hati Pemerintah Aceh (itupun kalau mereka masih memilikinya), bahwa, kita memiliki pekerjaan rumah yang sangat kronis dan harus segera diselesaikan ketimbang mengurusi masalah selangkangan.

Percayalah, jika berita terkait poligami tersebut bertujuan untuk menutupi kontroversi yang telah terlanjur terjadi, maka itu adalah sebuah kesalahan fatal. Karena, menutup sebuah keburukan dengan keburukan yang baru hanya akan memperpanjang keburukan-keburukan lain yang dapat memperkeruh suasana Aceh yang sudah kondusif ini. Tinggalkan politik selangkangan dan mulailah melihat ke dalam Aceh yang lebih sunyi. Kita punya tugas mahabesar untuk menurunkan angka kemiskinan dan menekan jumlah pengangguran. Kita juga masih memiliki rakyat yang sampai hari ini menjalani hidup di tempat yang tak pantas disebut rumah.

Utamakan masalah-masalah serius seperti itu baru menoleh ke masalah-masalah lain yang tak terlalu penting. Perkara hukum poligami masih bisa dirujuk dalam undang-undang negara yang sudah dibuat puluhan tahun lalu. Kalau masih kurang percaya, Quran surah An-nisa adalah sebaik-baik rujukan yang bisa dijadikan referensi. Jangan buang-buang waktu dan uang untuk mengurusi hal remeh-temeh layaknya politik selangkangan yang sudah terlanjur viral itu. Karena di sini, di Aceh yang kita sayangi dan cintai ini, masih banyak perut-perut yang meronta dan perlu diperhatikan daripada memaksakan kehendak untuk memuaskan selangkangan. Salam literasi.[]

*Penulis adalah alumnus Antropologi Universitas Malukussaleh (Unimal) Lhokseumawe. Anggota komunitas Forum Aceh Menulis (FAMe) Chapter Lhokseumawe.

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK