Razuardi dan Jalan Berombak Menakhodai BPKS

Razuardi (kanan) bersama Yan Fitri. Siang dan malam mereka bersama tim BPKS bekerja untuk mengejar target yang dibebankan oleh Pemerintah Aceh. (Foto dikutip dari FB Razuardi Essex)

Ditunjuk sebagai Plt Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), Razuardi Ibrahim langsung menghadapi persoalan besar. Badan yang sudah berusia nyaris 19 tahun itu dianggap belum memberikan kontribusi apa pun kepada Aceh. Lalu apa langkah dari mantan sekretaris daerah Bireuen dan Aceh Tamiang itu?

Ciri khas Razuardi yang tidak pernah lekang oleh waktu adalah respek kepada siapa saja. Birokrat penggemar sirih itu mudah ditemui. Semenjak berdinas di BPKS, ada hal lain yang menjadi nilai tambah pada dirinya. Yaitu nyaris tiap hari meng-update status Facebook, berupa laporan kegiatan serta cuitan-cuitan indah tentang Sabang.

Razuardi adalah seniman lukis, juga birokrat yang jago menulis. Ketika masih berdinas di Bireuen dia aktif menerbitkan “tabloid humas” yang bekerja sama dengan Aliansi Penulis Bireuen (Alibi). Ia juga sudah menulis beberapa buku, termasuk buku dengan judul: Kiat-kiat Sukses (semacam biografi singkat H. Saifannur).

Beberapa hari lalu, di awal bulan Juli 2019, aceHTrend menjumpai Razuardi di Kantor Perwakilan BPKS di Banda Aceh. Ditemani kopi dan penganan ringan, Razuardi bercerita banyak hal tentang tugas barunya di badan yang memiliki misi besar memajukan Aceh melalui Sabang.

Sejak dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000, Aceh kembali bercita-cita memiliki sebuah kawasan pelabuhan bebas. Harapan itu ditautkan kepada BPKS yang dibentuk untuk mengurus Sabang dan Pulau Aceh, dengan mimpi ingin mengembalikan Sabang ke masa emas.

Ketika diberikan mandat mengurus BPKS oleh Plt Gubernur Aceh Ir. Nova Iriansyah, Razuardi segera berhadapan dengan persoalan internal. Gaji staf BPKS sudah berbulan-bulan tidak dibayar. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sudah tidak ada, sehingga pencairan gaji tidak bisa dilakukan.

Tidak ingin berlama-lama. Begitu diberikan SK, selaku KPA Razuardi pun segera membuat spesimen keuangan. Alhamdulillah, pada bulan Februari 2019 semua staf sudah menerima gaji.

“Saya dimintai tolong oleh Plt untuk menyelesaikan masalah di BPKS. Soal macetnya gaji staf karena kekosongan KPA-nya. Saya masuk dan segera membenahi masalah tersebut,” ujar Razuradi sembari menyeruput kopi robusta encer.

Gaji adalah sesuatu yang sangat penting. Dengan lancarnya gaji staf, maka pekerjaan membenahi BPKS bisa dilakukan.

Setelah urusan tersebut kelar dan staf mulai kembali bekerja secara normal, Razuardi pun masuk pada tahap kedua misi yang dibebankan oleh Pemerintah Aceh, yaitu menyelesaikan agenda-ganeda lain yang masih belum selesai.

“Langkah kedua saya harus membuka rekening BPKS yang terblokir. Itu kita selesaikan,” katanya.

Kemudian Razuardi juga melaksanakan Sabang Marine Festival. Kegiatan itu sukses digelar. Para yachter internasional ikut ambil bagian pada acara yang digelar 26-30 April 2019.

Untuk memudahkan pekerjaanya, Razuardi meminta kepada PLt Gubernur Aceh agar memberikan staf berstatus PNS untuk membantu dirinya dalam melaksanakan tugasnya di sana. Nova meminta bekas kepala Bappeda Bireuen itu menghubungi dinas-dinas di Provinsi Aceh.

Syarat yang dipasang oleh Razuardi terlampau tinggi. Dia butuh staf yang berpengalaman menyelesaikan masalah, pekerja keras serta punya inisiatif dan gagasan. Hingga batas akhir, tak ada yang berani mengajukan orang. Akhirnya dia meminta Yan Fitri, koleganya selama bertugas di Bireuen, untuk ikut bergabung ke BPKS. Arsitek yang memiliki banyak job desain itu bersedia bergabung. Yan Fitri pun pindah dinas dari Bireuen.

Bersama tim, Razuardi bergerak cepat. Sengkarut masalah harus diurai satu persatu. Setiap hambatan yang ditemui dipelajari dengan saksama. kemudian diracik pola penyelesaian. Termasuk soal data lahan yang dimiliki oleh BPKS.

Selanjutnya, Razuardi dan tim melakukan revisi/review anggaran untuk 2019. Review anggaran yang dilakukan bertujuan untuk melihat skala prioritas serta melahirkan keadilan antara Sabang dan Pulo Aceh. Keberimbangan dan prioritas merupakan kunci untuk memperlancar kerja membangun BPKS.

Anggaran BPKS untuk tahun 2019 sebanyak Rp224 miliar. Terbesar diserap untuk pembangunan Pelabuhan Balohan. Pelabuhan ini dibangun dengan sistem tahun jamak dari 2017-2019. Kontraknya senilai Rp215 miliar.

Saat ini sudah memasuki tahun 2019, pembangunan harus dipacu. “Target kita harus selesai seperti di kontrak. Bila tak juga selesai, kita minta pertambahan waktu sekitar dua bulan di tahun 2020,” ujarnya.

BPKS sebenarnya terkena “pinalti” dari pemerintah pusat. Sebagai lembaga yang dibiayai oleh pusat, pada tahun 2018 serapan anggaran hanya mencapai 68 persen. Penyebabnya karena pembangunan Balohan yang macet. “Sebagai kepala, walau saya baru masuk pada Januari 2019, tapi juga harus mempertanggungjawabkan pembiayaan tahun 2018.”

Efek dari serapan yang tidak maksimal, tahun 2020 BPKS hanya mendapatkan Rp144 miliar.

Tahun ini BPKS di bawah komando Razuardi juga terus bergerak melakukan sertifikasi lahan. Tanah-tanah yang sudah dibeli di masa lalu, banyak yang belum memiliki sertifikat. Dari target 1.303 persil untuk tahun 2019, sudah tercapai sekitar 868 persil.

Tantangan Besar Mewujudkan Harapan

Untuk mewujudkan Sabang sebagai kawasan pelabuhan bebas, tidak bisa dilakukan tanpa persiapan yang matang. Banyak syarat yang harus dipenuhi. Termasuk luas pelabuhan, kedalaman teluk dan lainnya. Sehingga akan menarik minat pemodal yang akan memulai usahanya di Sabang.

“Intinya pelabuhan dan alat kelengkapan harus kita sediakan sesuai dengan kebutuhan para pemodal secara umum. Sehingga mereka merasa bahwa kita memang siap dan serius menyambut mereka untuk menanamkan investasi dan membuka keran usaha di Sabang,” kata Razuardi.

Untuk mempermudah komunikasi, Razuardi membuat buku pintar pelabuhan yang di dalamnya berisi sebuah data menyangkut fasilitas Pelabuhan Bebas Sabang. Sehingga untuk mengenal Pelabuhan Sabang, seseorang cukup dengan membaca buku tersebut. Selain itu promosi juga akan digencarkan.

“Fungsi buku pintar adalah untuk menjelaskan banyak hal kepada orang lain tentang Pelabuhan Bebas Sabang. Sehingga orang luar sudah memahami tentang kawasan ini sebelum memutuskan datang ke sini,” katanya.

Menurut Razuardi banyak hal yang mesti dilakukan untuk mengajak orang lain untuk datang ke Sabang. Sabang Marine Festival yang digelar beberapa waktu lalu adalah salah satu bentuk kegiatan tersebut. Festival itu pun tidak boleh berdiri sendiri, tapi tersambung dengan program serupa di tempat lain. Juga harus sesuai dengan jadwal libur para pelancong.

“Kita sukses menggelar Sabang Marine Festival. Tersambung dengan Phuket dan Langkawi. Padahal dana promosi tahun ini tidak banyak. Tapi kita terkoneksi dengan event serupa di destinasi wisata internasional yang ada di dekat Sabang.”

Masyarakat juga dilibatkan oleh BPKS untuk berpartisipasi. Warga diberikan ruang membuat acara kesenian, kuliner serta kampung seni.

“Menyatukan masyarakat dengan BPKS adalah salah satu kunci. Kita tidak boleh meninggalkan masyarakat, karena ketika bicara wisata bukan sekadar panorama, tapi juga kesenian, budaya kuliner dan perilaku manusianya,” katanya lagi.

Menjaga Batas

Walau mengemban misi memajukan Sabang dan Pulo Aceh, Razuardi tetap menjadikan aturan sebagai panglima dalam bergerak. Semua konsep yang disusun dia sesuaikan dengan kearifan lokal dan kekhususan Aceh.

“Keunggulan Sabang ada tiga, panorama alam yang tiada bandingan, ikan segar dengan jumlah banyak dan keramahtamahan masyarakat. Itu kunci keunggulan kita,” katanya.

Dengan tiga keunggulan itu, menurutnya, Sabang sudah menarik minat pelancong untuk berkunjung. Tidak perlu aneh-aneh menyediakan fasilitas yang bisa merusak marwah Aceh sebagai daerah yang melaksanakan Syariat Islam. Tugasnya justru melahirkan jalan tengah menghadirkan Sabang sebagai kawasan wisata bahari yang ramah bagi siapa pun, serta tidak menabrak langgam syariat.

Berpadu dengan Kelestarian Alam

Dalam minda Razuardi, sehebat apa pun Sabang dan Pulo Aceh dibangun dalam konsep pelabuhan bebasnya, menjaga kelestarian lingkungan adalah syarat utama yang harus dipatuhi oleh siapa saja.

Dengan luas 153 kilometer persegi, Sabang dibalut oleh hutan hujan tropis dan tanah berbatu dan karang. Salah satu masalah adalah ketersediaan air bersih yang semakin hari semakin menyusut. Keberadaan hutan merupakan kunci untuk menjaga pasokan air bagi warga Sabang dan pengunjungnya.

BPKS pun menetapkan bahwa kawasan dibagi menjadi 40:60, atau 50:50. Artinya setengah akan dipakai untuk pembangunan dan permukiman, setengahnya lagi sebagai kawasan hutan yang tidak boleh diganggu.

“Sumber masalah utama di Sabang adalah pasokan air bersih. Danau Aneuk Laot tidak bisa dijadikan sebagai sandaran utama, andaikan kondisi lingkungannya rusak. Ceruk danau tersebut tidak mampu mencukupkan kebutuhan air. Menjaga kelestarian hutan menjadi syarat utama untuk menjamin ketersediaan pasokan air bersih,” katanya.

Menurutnya, semua program termasuk event yang digelar, selalu ikut dihitung ketersediaan air bersih. “Jadi jangan sampai nanti, lebih banyak event ketimbang ketersediaan air di Sabang. Program memajukan kawasan ini harus sebanding dengan kerja keras menjaga kelestarian lingkungan hidup,” katanya.

Razuardi punya filosofi, uleu beumate ranteng bek patah, Sabang beumaju, rakyat (Sabang) bek apoh-apah. []