Korban Konflik Bersaksi di Hadapan Komisioner KKR Aceh

Para tamu undagan menghadiri Rapat Dengar Kesaksian (RDK) korban pelanggar HAM di Gedung DPRK Aceh Utaa di Lhokseumawe.@aceHTrend/Mulyadi Pasee

ACEHTREND.COM, Lhokseumawe – Saksi korban konflik Aceh pada periode 4 Desember-15 Agustus 2005 memberikan kesaksiannya dalam Rapat Dengar Kesaksian di Gedung DPRK Aceh Utara di Kota Lhokseumawe yang dibuat Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, Selasa (16/7/2019).

Suasana haru terlihat saat para saksi dihadirkan dengan didampingi keluarga dan panitia ketika memberi kesaksian yang dirasakan di saat masa konflik silam.

Ketua KKR Aceh Afridal Darmi mengatakan, kegiatan ini bagian dari pelaksanaan MoU Helsinki. Tujuannya bukan untuk merusak perdamaian, melainkan untuk menegakkan perdamaian. Selain itu juga untuk mencegah persepsi bahwa pemerintah dinilai tidak memenuhi janji dan mencegah ada hukuman baik dari politik dan hukum internasional.

“Hingga siang ini, baru tiga saksi yang memberi keterangan dengan mematuhi seluruh aspek kerahasiaan dan keselamatan korban, intinya mereka menceritakan tentang kekerasan dialami dan dugaan pembunuhan yang dialami oleh anak saksi tersebut,” jelasnya.

Kesaksian yang disampaikan tadi kata Darmi bukanlah hal baru karena peristiwa tersebut sebelumnya juga pernah ramai di media. Kasusnya sempat mencuat ke publik karena yang menjadi korbannya merupakan relawan dari LSM RATA. Hari ini kata Darmi, hanya mengulang kembali keterangan dan dijadikan dokumentasi resmi.

Dari saksi itu diharapkan, kekerasan yang dialami jangan pernah terjadi lagi. Namun juga ada harapan dari kesaksian jika saksi juga merawat anak yatim, maka itu diharapkan agar negara dapat menanggungnya. Ada juga kebutuhan untuk rehabilitasi rumah, karena pencari nafkah dalam keluarga korban menjadi korban maka keluarganya tidak ada lagi tempat tinggal.

“Ke depannya kita akan mengupayakan adanya reparasi kepada korban itu sejauh keuangan negara, tadi juga ada disampaikan oleh pemerintah Aceh Utara. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara akan dilibatkan di dalam reparasi,” katanya.

Menurutnya, itu sudah sesuai dengan perundang-undangan oleh pemerintah yang memiliki keuangan terkait itu, baik pemerintah daerah, provinsi, dan pusat.

RDK digelar selama dua hari pada Selasa-Rabu (16-17/7/2019) dengan menghadirkan 16 korban pelanggaran HAM masa lalu di Aceh. Ini merupakan sidang kedua yang digelar KKR Aceh, sebelumnya ada 14 korban memberi kesaksian di RDK pada 27-28 November di Anjong Mon Mata, Banda Aceh.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK