Azhari Idris, Dari Chevron ke BPMA

Azhari Idris, Plt Kepala BPMA. Foto: aceHTrend/Muhajir Juli.

Dari sebuah kampung nun di Bireuen, Azhari melanglang buana ke mancanegara. Nasib kemudian membawanya kembali ke Aceh, memimpin BPMA, lembaga hasil kesepakatan politik setelah GAM dan RI merajut damai di Finlandia.

Dengan kemeja warna putih lengan panjang, dilipat hingga batas siku, Azhari menyambut wawancara aceHTrend dengan senyum ramah. Lelaki berkulit kuning langsat tersebut mempersilahkan aceHTrend duduk di sebuah sofa di dekat pintu utama ruang kerjanya, Selasa (16/7/2019)

Azhari Idris, lelaki kelahiran Kutablang, Bireuen pada 28 Februari 1969, adalah Plt Kepala Badan Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi di Aceh (BPMA) yang ditunjuk oleh Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Dia dilantik pada 27 Juli 2018. Menggantikan Marzuki Daham, yang diangkat sebagai Kepala BPMA di awal-awal pembentukan lembaga itu, 11 April 2016-26 Juli 2018.

Bagi Azhari, BPMA bukanlah sesuatu yang asing. Ia terlibat penuh sejak lembaga tersebut dipersiapkan oleh negara setelah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Migas di Aceh, yang merupakan PP turunan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Dari HDC ke Chevron

Tahun 1993 Azhari menyelesaikan studi sarjananya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry, Banda Aceh. Selanjutnya menempuh pendidikan magister ke University of Sidney, Australia dan lulus tahun 1998. Kemudian kembali ke Aceh dan berkhidmat sebagai dosen. Di tengah badai konflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia, Azhari bolak-balik Banda Aceh-Bireuen, demi berbagi ilmu kepada mahasiswa Perguruan Tinggi Almuslim Peusangan, yang kini telah menjadi Universitas Almuslim.

Setiap akhir pekan, Azhari berangkat ke Bireuen dengan bus umum. Perjalanan tersebut tentu tidak mudah. Karena kondisi perang, perjalanan tak pernah bisa diprediksi walau lima meter ke depan. Semua serba tak pasti. Tapi semangatnya untuk berbagi pengetahuan dengan generasi muda di Bireuen, membuat dirinya mengabaikan berbagai potensi ancaman keamanan di sepanjang perjalanan.

Sembari berkhidmat sebagai dosen di Banda Aceh dan Bireuen, Azhari bergabung dengan NGO Hendry Dunant Centre (HDC), lembaga nirlaba yang bergerak pada isu perdamaian di berbagai kawasan konflik di dunia. Sebagai pekerja kemanusiaan dan perdamaian, Azhari dan tim HDC bergerak dari satu kampung ke kampung lain, dari rimba ke rimba, demi menjembatani komunikasi antara GAM dan Pemerintah RI, dalam rangka membujuk kedua belah pihak agar mau berdamai.

Tahun 2002, Azhari berkesempatan belajar ke Inggris, setelah mendapatkan beasiswa dari Soros Foundation, yang berbasis di Amerika Serikat. Ia kuliah di University of York, Jurusan Post War Recovery and Development dan berkesempatan mengikuti tim militer Inggris yang membangun upaya damai antara sipil dan militer di Kosovo, Bosnia dan beberapa wilayah Balkan lainnya.

Setelah lulus dari sana, Azhari kemudian hendak pulang ke Indonesia. Tapi karena Aceh sedang Darurat Militer ia membatalkan rencana pulang ke tanah kelahiran. Ia menghitung resiko keamanan karena sudah berkeluarga.

Azhari kemudian berkomunikasi dengan teman lamanya di HDC. Namanya Louisa Chan Boegli. Ia mengajak Azhari bekerja di Unocal, sebuah perusahaan minyak dan gas yang berbasis di Amerika Serikat. Si teman merupakan penasehat CEO Unocal. Azhari sempat mengelak karena tidak memiliki pengetahuan tentang migas. Tapi Louisa memberikan garansi, bila Azhari berminat, ia akan memfasilitasinya untuk sekolah lagi di bidang migas.

Usai lulus pendidikan, pada 2002 Azhari ditempatkan di Unocal Indonesia Company, yang berbasis di Kalimantan Timur. Ketika Azhari masuk, perusahaan tersebut sedang mengajukan utang kepada Overseas Private Investment Corporation (OPIC) untuk membiayai pengembangan lapangan laut dalam Indonesia. OPIC menolak karena Unocal diisukan melakukan pelanggaran HAM di wilayah kerjanya.

Azhari Idris (kanan) sedang menjawab sejumlah pertanyaan yang diajukan oleh Chief Executive Officer aceHTrend Muhajir Juli., Selasa (16/7/2019). Foto: Radhi Darmasyah.

Azhari segera ditugaskan oleh perusahaan untuk menangani persoalan dugaan pelanggaran HAM. Dia turun ke lapangan bertemu dengan masyarakat dan stakeholder untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di lapangan. Tunai tugas di sana, ia masuk tim Unocal yang melakukan lobby kepada Kongres Amerika Serikat. Upaya mereka berhasil, OPIC pun mengucurkan bantuan dana.

Tahun 2005 Unocal diambil alih oleh Chevron. Azhari secara otomatis menjadi bagian dari perusahaan minyak asal Amerika Serikat itu. Dia kemudian ditugaskan ke Jakarta untuk bidang tugas penanganan manajemen resiko industry hulu migas dan geothermal untuk Indonesia dan Philipina. Kemudian karirnya kian moncer hingga akhirnya berkesempatan memperdalam pengetahuan tentang geothermal.

Dipinang BP Migas

Masa-masa indah di Chevron akhirnya haruslah berakhir. Negara atas nama Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) pada 2010 mengajak Azhari bergabung. Permintaan itu tidak main-main, BP Migas menyurati Chevron meminta agar secepatnya lelaki murah senyum itu dirilis. Chevron tak kuasa menolak, Azhari pun siap sedia mengabdi pada negara.

Tahun 2011 BP Migas berubah nama menjadi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan Gas (SKK Migas). Belum begitu lama ia berada di sana, pada tahun 2015 terbitlah PP Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Migas di Aceh, yang merupakan PP turunan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Oleh Menteri ESDM, SKK Migas diperintahkan melakukan proses transisi pembentukan Badan Pengelolaan Minyak Bumi dan Gas Aceh (BPMA). Ketua SKK Migas Amin Sunaryadi kemudian memerintahkan Azhari untuk menyiapkan proses transisi itu.

Dibantu oleh Joko Siswanto, Azhari mempersiapkan semua hal untuk pembentukan lembaga tersebut. Dia bolak-balik Jakarta-Aceh, bertemu dengan para pihak di Aceh, membangun komunikasi dengan Kemenpan RB, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Bappenas hingga Kantor Kepresidenan.

“BPMA dibentuk karena hasil politik. Dibentuk hanya untuk menangani migas di Aceh dengan jumlah perusahaan yang terbatas. Saya harus membangun komunikasi sebaik mungkin dengan semua pihak, agar pekerjaan saya tidak terganggu dan bisa dipahami oleh semua pihak,” kata Azhari.

Memimpin BPMA

Setelah semuanya terbentuk dan BPMA menjadi sebuah badan, menteri ESDM kemudian menunjuk Marzuki Daham sebagai Plt kepala BPMA. SKK Migas menugaskan Azhari dan tim lainnya bersama Pemerintah Aceh melakukan seleksi terhadap calon kepala definitif. Sampai tiga kali seleksi, dan jabatan Marzuki Daham terus diperpanjang, tak ada kandidat yang cocok untuk diberikan kepada menteri.

Oleh Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, kemudian mengajukan nama Azhari sebagai Plt Kepala BPMA menggantikan Marzuki Daham yang sudah memasuki usia pensiun.

Menteri ESDM Ignatius Jonan kemudian menunjuk Azhari sebagai Plt Kepala BPMA dan dilantik 27 Juli 2018. [Bersambung]

KOMENTAR FACEBOOK