Memotong Comfort Zone Pegawai BPMA

Azhari Idris, Plt Kepala BPMA. Foto: aceHTrend/Muhajir Juli.

Usai dilantik sebagai Plt Kepala BPMA, kabar miring segera berhembus menerpa Azhari Idris. Mulai dari gugatan tentang kompetensi yang ia miliki, hingga tudingan praktik KKN ketika melakukan penerimaan pegawai BPMA.

Ketika pertama kali masuk kantor di kawasan Lampineung, Banda Aceh, Azhari dan 52 karyawan BPMA yang beberapa waktu sebelumnya direkrut, harus berhadapan dengan gedung kosong. Kantor yang diberikan oleh Pemerintah Aceh kepada dirinya adalah gedung tanpa mobiler. Sangat cocok untuk tempat syuting sinema horror.

“Kita hari ini gotong royong. Bersihkan semua ruangan dan halaman,” kata Azhari kepada seluruh pegawainya. Ada yang bersemangat, ada pula yang terlihat tidak percaya. Ketidakpercayaan itu karena ekspektasi yang dibangun selama ini sangatlah jauh berbeda dengan kenyataan. Bekerja di BPMA dengan segala fasilitas yang wah, eh ternyata hari pertama kerja justru harus bergotong royong. Padahal, dengan pengalaman kerja sebelumnya, di kampung sendiri, gotong royong seringkali tak ikut serta.

Azhari membaca hal tersebut. Tapi ia bergeming. Siapapun yang bergabung di BPMA, harus paham bila organisasi tersebut belumlah bonafit. Masih orok yang harus dibesarkan secara bersama.

“bagi yang tidak siap mental dengan kondisi ini, silahkan mundur,” kata Azhari setiap kali melihat ada pegawai yang tidak berselera.

Sebagai pimpinan, Azhari tidak ingin citra BPMA rusak. Walau masih belum memiliki mobiler dan alat pendukung kerja lainnya, dia tetap meminta seluruh karyawan masuk kantor setiap pagi.

“Setiap pagi Anda semua masuk kantor. Setelah itu saya akan berikan tugas yang harus dikerjakan di rumah atau di rumah kawan sesama pegawai. Jangan berkeliaran di warung kopi semasa jam dinas,” kata Azhari.

Satu persatu secara bersamaan Azhari memberikan bacaan tentang migas, baik materi peraturan perundang-undangan, buku panduan teori dan segala macam. Tugas karyawan membaca dan mendiskusikan dengan teman satu divisi tentang materi yang mereka baca.

Sementara itu Azhari bergerilya ke berbagai kantor dinas untuk meminta bantuan mobiler bekas. Tentu setelah mendapatkan izin dari Sekda Aceh kala itu. Pelan-pelan seluruh ruangan terisi dengan mobiler, walau belum begitu lengkap. Ketika mobiler milik BPMA masuk beberapa waktu kemudian, semua barang pinjaman dikembalikan kepada pemilik asalnya.

Manajer Bersertifikat

Soal kompetensi adalah hal yang paling sering digugat. Banyak orang mengira bila Azhari hanya alumni Bahasa Inggris IAIN Ar-Raniry dan University of Sidney. Jarang sekali yang mengetahui secara utuh profil alumnus University of York, Inggris itu.

Terlibat di sektor migas bukanlah sesuatu yang ujug-ujug atau karena kecelakaan sejarah. Azhari memulainya dari tahapan paling umum di dunia migas. Sebagai alumnus jurusan Post war Recovery and Development ia Secara perlahan memasuki labirin migas dari isu HAM, kemudian mengikuti satu persatu sertifikasi tentang dunia migas.

Secara spesifik, di antara puluhan sertifikasi yang ia miliki, yaitu Certified ISPS Code, Port Facility Security Manager, Certified in Capital Stewardship & Organizational Capability (Chevron Certification), Certified in Operational Excellence (Chevron Certification), Certified in Risk Management Professional, International Upstream Oil & Gas Management, Oil & Gas Project Evaluation, Analysis & Economic, LNG Operations & Support Facilities, Petroleum Engineering Skills for non-Engineers, Oil & Gas Engineering, Procurement, & Construction Process Certification.

Di samping itu dia juga memiliki belasan sertifikasi tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan resolusi konflik. Pengalamannya bekerja di HDC dan kuliah di University of York, memperkaya pengetahuan Azhari tentang HAM, konflik, perdamaian yang kemudian sukses mengantar dirinya bekerja di Unocal.

Menurut Azhari, secara global, pemimpin lembaga seperti BPMA, SKK Migas dan sebagainya tidak harus dari engineer teknik perminyakan. Karena mengurus organisasi berbeda dengan mengebor ladang minyak.

Seorang pemimpin lembaga seperti BPMA dituntut harus memiliki kemampuan manajerial. Baik pengetahuan tentang industri perminyakan dan gas, juga memahami secara baik tentang struktur belanja negara, memiliki kemampuan membangun komunikasi dengan lintas sektor dan sebagainya.

“Urusan soal pengeboran, analisa detail perjanjian jual beli migas, dan hal lainnya, tentu itu menjadi pengetahuan spesifik deputi dan kepala divisi di bawahnya. Seorang pemimpin lembaga tidak harus mengerti sedetail mungkin sampai ke hal-hal sangat mikro dalam urusan teknik mengikat baut,” ujarnya sembari tersenyum, Selasa (16/7/2019) ketika diwawancarai oleh aceHtrend.

Azhari mengatakan, pun demikian dia beruntung berhasil memahami secara detail bisnis migas dari A to Z. Sejak 2002 dia sudah bekerja di perminyakan dan gas serta mengikuti sertifikasi ke Amerika, Inggris dan negara-negara lain.

“Saya tidak tahu mengapa sejak di Unocal, Chevron hingga SKK Migas, saya selalu diberi kesempatan untuk mengikuti sertifikasi keahlian. Banyak sertifikasi yang saya ikuti. Mungkin pimpinan melihat saya memiliki potensi untuk dikembangkan. Saya jalani semua itu dengan senang hati. Saya tidak menyia-nyiakan kesempatan dan kepercayaan atasan. Alhamdulillah hingga kemudian dipanggil bergabung ke BP Migas, saya telah menjadi pribadi yang matang dalam bisnis perminyakan dan gas,” ujar Azhari.

BP Migas yang kemudian menjadi SKK Migas, seringkali mengutus lelaki asal Kutablang Bireuen itu menjadi speaker pada berbagai diskusi, seminar, workshop dan sebagainya di berbagai tempat di Indonesia.

Ketika diminta pulang ke Aceh untuk membangun BPMA, Azhari sebenarnya telah mempersempit ruang lingkupnya sendiri. Bila sebelumnya dia mengurus migas di banyak propinsi, kini hanya mengurus satu propinsi dengan jumlah industri migasnya yang terbatas.

“Pulang ke Aceh saya niatkan sebagai pengabdian. Makanya saya terima ketika diangkat menjadi Plt Kepala BPMA. Saya merasa bertanggungjawab untuk membesarkan lembaga ini. Kelak ke depan, bila telah mendapatkan kepala definitif, mereka tidak perlu lagi berjuang dari bawah,” kata Azhari yang mengaku belum tertarik mengikuti seleksi calon kepala definitif BPMA.

Dihumbalang Isu Tak Sedap

Pemerintah Pusat saat ini sedang giat membangun berbagai infrastruktur besar di berbagai propinsi di Indonesia. Apalagi di daerah-daerah yang sebelumnya belum disentuh oleh pemerintah. Akibatnya seluruh anggaran belanja negara dievaluasi. Yang tidak begitu penting menurut Presiden Jokowi, dipotong dan dialihkan ke proyek infrastruktur.

BPMA ikut mendapatkan imbas dari kebijakan Nasional tersebut. Dari 100 persen anggaran yang diajukan, dipotong hingga tersisa 60 persen untuk tahun 2019. “40 persen rencana anggaran yang kami ajukan, dipotong. Pemerintah benar-benar melihat sejauhmana menurut mereka program dibutuhkan. Hal yang menurut mereka tidak begitu penting, dicoret,” kata Azhari.

Mungkin itu yang menjadikan dasar informasi keliru bila BPMA sedang diujung tanduk. Bahwa dana operasional dan gaji tidak lagi mencukupi sampai akhir tahun. Azhari tertawa mendengar itu.

Menurut Azhari, sejak beberapa bulan ini ia mulai melakukan efisiensi anggaran. Hal ini membuat sejumlah pihak agak terkejut. Pegawai BPMA dipaksa keluar dari confort zone (zona nyaman-red). Bila sebelumnya bisa leluasa ke Jakarta, seperti kala BPMA baru dibentuk, tapi kini tidak dibolehkan lagi. Azhari melakukan seleksi secara ketat setiap rencana perjalanan dinas.

“Pada awal pembentukan BPMA kan karyawan sering ke Jakarta. Baik untuk training, alih data dan keperluan lain. Sekarang saya batasi secara ketat. Tidak boleh berangkat bila tidak sangat penting. Banyak hal yang bisa diselesaikan melalui telepon. Tak semua koordinasi dan rapat harus menghadirkan diri ke ibukota negara,” ujar Azhari.

Apa yang dilakukannya, bukan karena anggaran BPMA sedang sekarat. Tapi demi efisiensi uang negara. “Anggaran BPMA cukup sampai akhir tahun. Penganggaran BPMA direncanakan secara matang,” katanya.

Membentuk Tim Profesional

Sejak berdiri hingga hingga saat ini BPMA sudah dua kali melakukan perekrutan pegawai. Dua-duanya bekerjasama dengan Carier Development Centre (SDC) Universitas Syiah Kuala. Pada gelombang pertama, semua calon karyawan yang dinyatakan lulus syarat administrasi, diinterview oleh pegawai SKK Migas level manajer senior. Dari total 5000 pendaftar, yang lulus hanya 52 orang. Padahal masih ada slot 18 posisi yang masih kosong.

Untuk perekrutan kali kedua, juga demikian. Yang berbeda hanya pada interviewer. Interview dilakukan oleh Deputi BPMA.

“Tugas deputi mewawancarai tiga besar yang lulus syarat admnistrasi yang dibuat CDC. Memang tidak semua orang 100 persen bisa seperti keinginan kita. Di sinilah fungsi pewawancara untuk menemukan dan merasa apakah seseorang cocok atau tidak,” katanya. (Bersambung)

Baca juga: Azhari Idris, Dari Chevron ke BPMA

KOMENTAR FACEBOOK