Di Aceh Timur, Pansus DPRA Temukan Proyek Amburadul dan Mata Anggaran yang Janggal

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Panitia Khusus (Pansus) VI Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang meninjau pembangunan proyek dari dana Otonomi Khusus tahun 2018 di Aceh Timur menemukan sejumlah bangunan proyek fisik yang dikerjakan asal-asalan alias amburadul dan tidak fungsional. Pansus turun ke lokasi pada 6-13 Juli 2019.

Ketua Pansus VI DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky, saat dihubungi aceHTrend mengungkapkan, salah satu proyek yang dikerjakan asal jadi adalah pembangunan instalasi farmasi di RSUD Sultan Abdul Aziz Peureulak di bawah Dinas Kesehatan Aceh. Proyek senilai Rp2.455.600.000 itu dikerjakan oleh rekanan PT. Tungkop Cut Jaya.

“PHO-nya dilaksanakan tanggal 20 Desember 2018. Gedung dua lantai seluas 20 M x 15 meter. Sementara pembangunan ruang radiologi pada RSUD Sultan Abdul Azis Peureulak dikerjakan CV. SYAZAR dengan nilai kontrak Rp1.149.717.000. Gedung satu lantai seluas 14 m x 15 m. Dari hasil peninjauan Pansus di lapangan pengerjaannya terkesan asal jadi,” kata Iskandar, Jumat (19/7/2019).

Tim Pansus VI DPRA menemukan ada beberapa sisi bangunan yang dibuat kurang baik, seperti plesterannya dan pengecatannya, serta pemasangan pintu yang kurang bagus. Beberapa sudut dinding ada yang sudah retak.

“Kita khawatir dengan bangunan ini. Padahal ini dimanfaatkan untuk pelayanan publik, apalagi untuk sarana medis, jika cepat rusak maka akan merugikan kita semua,” katanya.

Selain itu, lanjut Iskandar, pihaknya juga menemukan keanehan di mata anggaran pembangunan sumur bor pada RS Zubir Mahmud Idi yang bersumber dari Otsus APBA 2018, yakni paket pembangunan sumur bor lengkap RSUD Idi Aceh Timur, yang dikerjakan Aceh Pratama dengan nilai kontrak Rp634.810.000.

“Dari hasil peninjauan Pansus VI DPRA di lapangan kami menemukan pekerjaanya sudah selesai dikerjakan, dan pihak RS sudah menggunakannya,” jelasnya.

Namun, sambungnya, ada kejanggalan terkait anggaran sebesar itu yang hanya untuk pembangunan sumur bor dan pengadaan penampung air saja. Sementara bak/tower beton sudah terbangun sebelumnya.

“Kita pertanyakan masalah ini ke pihak RS Zubir Mahmud, tapi mereka juga tidak mengetahui detail, sebab ditangani provinsi. Sedangkan tim pendamping dari Dinas Kesehatan Aceh tidak mendampingi Tim Pansus VI sama sekali. Kita juga mencurigai kebijakan Dinkes Aceh tersebut, seperti melepas tangan dari masalah di lapangan,” sebut Al-Farlaky.

Sementara itu, tim Pansus VI juga turun meninjau proyek yang telah menyedot APBA setiap tahunnya yaitu pembangunan waduk Jambo Reuhat di Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur.

Iskandar menjelaskan, untuk menuntaskan proyek Jambo Reuhat pihak pemerintah melalui Dinas Pengairan telah mengucurkan anggaran yang lumayan besar setiap tahunnya. Tahun 2018 saja untuk pembangunan saluran air diplotkan anggaran Rp12 miliar lebih.

Ia mengatakan, ada beberapa item pekerjaan tahun 2018 di Jambo Reuhat, yakni peningkatan jaringan irigasinya dikerjakan oleh PT. Phonna Jaya Murfico dengan nilai kontrak Rp3.881.240.000, panjang saluran 1.750 m. Selanjutnya pembangunan bendungan oleh PT. Tiga Putra Kendali nilai kontraknya Rp3.640.173.000 untuk pembangunan tanggul/sayap bendung 281 m.

Lalu pembangunan saluran suplesi bendung di Jambo Reuhat dikerjakan oleh PT. Langsa Indah Lestari dengan nilai kontrak Rp6.582.648.000, saluran 1.500 m, box culvert 1 unit, serta plat beton 1 unit.

“Proyek ini sudah dimulai sejak 2014 lalu. Secara terus menerus terus dianggarkan agar dapat selesai sehingga airnya dapat manfaatkan petani di Kecamatan Banda Alam dan sekitarnya. Ada sekitar Rp20 miliar sudah digelontorkan, tapi sampai sekarang tidak fungsional sama sekali. Kita khawatir jika tidak berfungsi bangunan yang sudah ada akan ambruk sendirinya,” kata Iskandar.

Pihaknya menilai Dinas Pengairan Aceh menutup-nutupi pagu anggaran secara spesifik yang diminta tim Pansus.

“Berulangkali melalui staf kami minta rincian pagu yang diplot setiap tahun, tapi tidak diberikan juga. Kami menduga ada sesuatu di proyek besar ini,” kata Iskandar.

Iskandar mengatakan, rangkuman hasil pansus pertama disampaikan dalam sidang paripurna yang dihadiri eksekutif (SKPA). Selanjutnya tergantung respons eksekutif apakah akan memperbaiki hasil temuan atau tidak.

Tim ini beranggotakan Darmawan (F-PPP), Fatimah (F-Nasdem), Aisyah Ismail (F-PA), Tgk Usman (F-PA), dan Martini (F-PA) yang diketuai Iskandar Usman Al-Farlaky.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK