ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Pemerintah Aceh akan melakukan judicial review atau uji materi ke Mahkamah Agung perihal Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2015 terkait izin eksplorasi perusahaan tambang PT Emas Mineral Murni. Ini merupakan upaya Pemerintah Aceh agar Pemerintah RI dalam hal ini Badan Koordinasi Penanaman Modal bisa mencabut izin eksplorasi perusahaan tambang tersebut.
Upaya itu diambil karena peraturan menteri yang menjadi dasar diterbitkannya izin PT. EMM oleh BKPM dianggap melanggar Undang-undang Pemerintah Aceh. Di mana, seharusnya izin tambang di Aceh dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh.
“Dalam peraturan menteri itu, Aceh tidak dikecualikan dan itu melanggar UUPA,” kata M. Jafar, Ketua Tim Percepatan Penyelesaian Sengketa PT. EMM dalam konferensi pers di Media Center Biro Humas Setda Aceh, Kamis (18/7/2019).
“Jika tim menemukan dampak negatif atas kehadiran PT. EMM di kawasan wilayah pertambangan, tim akan melakukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri. Tapi ini butuh waktu lama sehingga perlu data lapangan, dan saat ini sedang kita kaji dan penyiapan data,” ujar M. Jafar.
Salah satu contoh dampak negatif kata Jafar, ditemukan pencemaran air yang berdampak matinya ikan di sungai-sungai di kawasan sekitar pertambangan. Namun temuan tersebut haruslah diuji di laboratorium hingga penyebab matinya ikan di sana memang disebabkan oleh kehadiran perusahaan.
“Kalau ada dokumen dan pelanggaran itu bisa jadi bahan dan bukti kuat bagi tim untuk melakukan gugatan,” kata Jafar.
Yang pasti, sambung Jafar pemerintah tetap berharap izin tersebut dicabut.
“Kalau gubernur dulu yang mengeluarkan izin pasti pak gubernur sekarang akan langsung mencabutnya.”
Sementara itu, Kepala Biro Hukum Setda Aceh, Amrizal J Prang, mengatakan Pemerintah Aceh telah melakukan berbagai upaya agar izin PT. EMM bisa dicabut. Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah telah menjumpai Menteri ESDM hingga menyurati BKPM.
Kedua lembaga itu sepakat dengan Plt Gubernur Aceh, yaitu menolak sesuatu hal yang mengakibatkan rusaknya lingkungan, dalam surat itu, Plt Gubernur meminta BKPM meninjau kembali izin yang diberikan kepada PT. EMM.
“Surat itu dibalas, isinya mereka tidak bisa meninjau atau mencabut dengan alasan gugatan atas PT. EMM belum inkrah,” kata Amrizal.
Pemerintah Aceh katanya sudah sangat maksimal melakukan berbagai upaya seperti mencabut surat rekomendasi Pemerintah Aceh yang diberikan gubernur sebelumnya, termasuk meminta BKPM untuk mencabut izin. Namun pemerintah, hanya bisa mencabut rekomendasi izin, bukan mencabut izin.
“Izin itu hanya boleh dicabut oleh lembaga yang mengeluarkan izin atau dibatalkan pengadilan,” kata Amrizal.[]
Editor : Ihan Nurdin
