ACEHTREND.COM, Lhokseumawe – Polisi kembali menangkap seorang wanita berinisial JM (21) asal Bireuen yang diduga turut menyebar hoaks rekayasa polisi terkait kasus pelecehan seksual oleh oknum pimpinan dan guru dayah di Lhokseumawe. JM ditangkap di Banda Aceh pada Kamis (18/7/2019).
Kasat Reskrim AKP Indra T. Herlambang, melalui Kanit Tipiter Polres Lhokseumawe, Ipda Ahmad Anugrah Arif Pratama, menyebutkan JM ditangkap terkait perkembangan kasus penyebar berita hoaks, sedangkan satu orang lagi berinisal MS masih buron atau DPO.
Anugrah menjelaskan, awalnya MS mengirim pesan tersebut ke JM melalui chat pribadi, kemudian informasi itu diteruskan ke grup WhatsApp “Bidadari Syurga” sehingga beredar ke luar grup itu melalui tiga tersangka sebelumnya yang sudah ditangkap, yaitu HS (29), IM (19), dan NA (21).
“Hingga saat ini kita masih melakukan pengejaran terhadap pelaku, meskipun sudah melarikan diri ke luar Provinsi Aceh. Untuk saat ini sudah empat tersangka yang sudah ditangkap terkait kasus penyebaran berita hoaks tersebut,” ujar Ipda Ahmad Anugrah dalam konferensi pers di Mapolres Lhokseumawe, Sabtu (21/7/2019).
BACAAN LAINNYA
Empat tersangka itu berperan, JM mendapat informasi tersebut dari MS, melalui chat pribadi, kemudian JM mengirim dan meneruskan informasi tersebut ke dalam grup WhatsApp Bidadari Surga.
“Terkait penyebaran berita hoaks itu menimbulkan kegaduhan yang berdampak pada terganggunya proses penyelidikan terkait kasus pencabulan pimpinan dan guru salah satu pesantren di Kota Lhokseumawe,” katanya.
Kasus pelecehan seksual itu diduga dilakukan pimpinan pondok berinsial AI (45) dan seorang guru berinisial MY (26). Keduanya diduga melakukan pelecehan seksual kepada 15 orang santri.
Terkait perbuatannya, tersangka penyebar berita hoaks itu dikenakan pasal 15 Jo. Pasal 14 ayat (1) dan (2) UU No. 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana subsider, Pasal 45 ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 11/2008 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 19/2016 tentang informasi dan transaksi Elektronik (ITE). Dengan ancaman pidana paling lama 10 tahun kurungan penjara atau denda paling banyak Rp 1 miliar.[]
Editor : Ihan Nurdin
