Dilema SiLPA di Aceh

Muazzinah Yacoub. Foto: ist.

Oleh Muazzinah*

Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah wujud kinerja pemerintah dalam menunjukkan keberhasilan menjalankan program pembangunan yang telah direncanakan. Jika realisasi APBD tidak maksimal, maka akan terjadinya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). SiLPA yaitu selisih penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Beberapa daerah di Indonesia selalu mengalami SiLPA. “Prestasi” untuk daerah paling tinggi SiLPA jatuh kepada Provinsi Aceh dan DKI Jakarta (Antaranews, 20 Juni 2019).

Kenapa serapan anggaran Aceh tidak maksimal. Siapa yang harus bertanggung jawab. Bukankah pemerintah selalu “bekerja keras” meningkatkan dana untuk pembangunan di daerah baik dana dari pemerintah pusat dan peningkatan pendapatan daerah. Permasalahan perkembangan SiLPA di Aceh membuat rasa kurang percaya terhadap kinerja pemerintah, pada  tahun 2017 SiLPA sebesar Rp.1,2 T (AcehTrend, 1 Januari 2018), pada tahun 2018 hampir Rp2,3 T (Kompas, 20 Juni 2019). Tingginya SiLPA beberapa tahun tersebut tentu akan menyebabkan realisasi APBA rendah untuk memenuhi output yang jelas antara perencanaan pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat, penganggaran serta pelaksanaan program pembangunan. Logika berpikir awam pun terganggu ketika adanya anggaran namun tidak bisa “dihabiskan” maka ini menunjukkan kinerja pemerintah lemah karena perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Minimalisir SiLPA

Ada beberapa hal yang perlu dijadikan “pusat perhatian” oleh pemerintah untuk meminimalisir terus menerus angka tingginya SiLPA di Aceh. Pertama, sinergi dan konsistensi  antara penganggaran dan perencanaan penyusunan program. Proses ini merupakan siklus saling berkaitan/bergantungan satu sama lain. Menimbulkan tanya apakah pelaksanaan mMusyawarah rencana pembangunan (musrenbang) hanya formalitas? Perencanaan dalam musrenbang merupakan pembahasan penilaian untuk menentukan prioritas usulan dalam usulan perencanaan pembangunan yang melibatkan berbagai komponen masyarakat. Hasil musrenbang merupakan cikal bakal tahapan penyusunan perencanaan pembangunan yang disinergikan dengan tahapan penganggaran dalam APBA. Sinergisitas di sini menjadi penting sebagai acuan untuk menghindari munculnya usulan “program siluman” pada sesi R-APBA yang disahkan ke dalam APBA.

Dalam hal ini DPRA mesti menjadi perwakilan rakyat bukan perwakilan kelompok untuk mewakilkan diri secara benar melihat bahwa R-APBA  ketika disahkan menjadi APBA benar-benar usulan program sesuai dengan musrenbang supaya tidak SiLPA. Bermakna misalnya jika program pembangunan tidak diakomodir oleh pihak DPR, maka akan muncul program pembangunan baru yang diusulkan atau menjadi “siluman” yaitu ketidaksesuaian antara program usulan dalam musrenbang sehingga menyebabkan tidak sesuai waktu pengerjaan/penyelesaian pelaksanaan program tersebut dan bisa juga tidak berjalan sama sekali.

Kedua, Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) kerja “ekstra”. Bermakna jangan sampai dana untuk belanja pegawai terserap dengan baik namun berbanding terbalik dengan hasil pembangunan dan pelayanan yang baik. SKPA dalam bekerja merumuskan strategi perencanaan penganggaran, pengadaan barang/jasa harus “berani” tanpa perlu merasa khawatir melanggar hukum jika pekerjaan tersebut dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.  Jika pun kekhawatiran ini terjadi semoga hanya sebatas kekhawatiran pada kaitan dengan regulasi bukan menjadi sesuatu yang ditutupi untuk tarik ulur beberapa kepentingan sehingga “mandek” dalam realisasikan anggaran maka terjadilah SiLPA.

Ketiga, fungsi legislatif harus lebih masif. Dalam hal ini adalah optimalisas fungsi pengawasan/kontrol terhadap SKPA oleh DPRA harus sangat berjalan sebagai perpanjangan tangan rakyat. SKPA harus dievalusi kinerjanya karena jika proses pembangunan tidak dilakukan karena alasan yang jelas sehingga menyebabkan SiLPA. Maka pihak eksekutif harus diberi sanksi atas lalainya “mengurusi” anggaran rakyat.

Ketika pelaksanaan program dalam membentuk tim atau kepanitiaan misalnya untuk pelelangan, penetapan dan pelaksanan proyek pembangunan jika dijalankan sesuai kerangka aturan yang berlaku maka publik juga melihat keseriusan pemerintah dalam merealisasikan anggaran rakyat yang “dititipkan” untuk diatur oleh pemerintah.

Pada dasarnya pihak eksekutif dalam melakukan kerja untuk realisasi anggaran tidak perlu khawatir atas sesuatu yang salah jika dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku maka tidak akan menimbulkan terjadinya pelanggaran hukum, korupsi, tidak profesional dan sebagainya. Fungsi kontrol atas jalannya kerja SKPA juga tidak dilihat dari kacamata kepentingan tetapi murni kepentingan masyarakat. Jangan sampai benar-benar diawasi ketika kepentingan DPRA tidak diakomodir tetapi sebaliknya jika bisa “tarik ulur kepentingan” maka fungsi kontrol pun tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hakikatnya intsrumen untuk realisasi anggaran merupakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan rencana pengganggaran juga ditetapkan dan disepakati bersama.     

Hemat saya, pemerintah harus “berkasih sayang” dengan masyarakat untuk merealisasikan anggaran dengan cepat dan benar dalam pembangunan bukan saja realisasi anggaran belanja pegawai. DPRA juga harus masif melakukan secara pengawasan sehingga masyarakat “kuat”, pemerintah “siap” dan Aceh “hebat”. #AcehMeusaneut.

Penulis adalah Manager Partnership The Aceh Institute dan dosen FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh

KOMENTAR FACEBOOK