Menyoal Hukum untuk Pimpinan Pesantren Cabuli Santri di Lhokseumawe

AI (kanan) dan MY (kiri) pimpinan dan guru di Pesantren AN di Kota Lhokseumawe. Keduanya diringkus polisi karena dilaporkan telah memaksa sejumlah santri melakukan oral seks. (Ist)

Oleh: Fazzan, M.A., Ph.D.*

Tulisan ini berangkat dari pertanyaan beberapa kolega tentang dugaan pelanggaran Syariat Islam yang dilakukan oleh pimpinan dan guru salah satu pondok pesantren di Kota Lhokseumawe. Sebagian masyarakat menuntut agar pelaku yang telah ditetapkan penegak hukum sebagai tersangka pelanggar Qanun Jinayah Aceh tersebut dituntut dengan Undang-undang Perlindungan Anak. Qanun Jinayah yang telah ada dianggap tidak bisa memberi rasa keadilan, karena hukumannya terlalu ringan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya jawab dalam ulasan berikut ini.

Kategori Pelanggaran Syariah

Berdasarkan berita Serambi Indonesia, 11/07/2019, seorang pimpinan pesantren dan guru ditahan Polres Lhokseumawe karena diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadap para santrinya yang berumur 13 sampai 14 tahun. Dengan mencermati kasus yang terjadi, perbuatan tersebut telah diatur dalam Qanun Hukum Jinayah Aceh sebagai suatu pelanggaran Syariat Islam di Aceh, khususnya kejahatan pelecehan seksual dan liwath (sodomi). Sebagaimana termuat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah menjelaskan, Pelecehan Seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban. Liwath adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak.

Hukuman untuk Pelaku Menurut Qanun Aceh

Dalam Hukum Pidana Islam (Jinayah), kejahatan pelecehan seksual dan liwath dikategorikan ke dalam kejahatan ta’zir. Ta’zir adalah sebuah perbuatan yang sudah ditetapkan dalam nas (al-Quran dan hadis) sebagai suatu kejahatan namun belum ada nas yang menjelaskan sanksi di dunia untuknya. Atau sebuah perbuatan yang sudah ditetapkan sebagai kejahatan dalam nas beserta sanksinya untuknya namun ada suatu hal hukuman untuknya tidak bisa dijalankan menurut syariah. Atau sebuah perbuatan yang sama sekali belum dilarang dalam nas tetapi aturan negara menetapkannya sebagai suatu kejahatan demi kemaslahatan umum. Sanksi terhadap pelaku tindak pidana ta’zir bisa diberikan mulai paling ringan hingga paling berat, mulai dari teguran hingga hukuman mati. Berat dan ringannya hukuman sepenuhnya kewenangan hakim, dengan mempertimbangkan dampak dari kejahatan yang dilakukan.

Pelecehan seksual dan liwath merupakan bagian dari kejahatan yang sudah dilarang dalam nas yang belum ada sanksi tegasnya. Namun dalam Qanun Jinayah di Aceh, sekalipun pelecehan seksual dan liwath juga merupakan bagian dari ta’zir, sanksi terhadapnya sudah dibatasi (terbatas). Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 63, sanksi untuk tindak pidana liwath 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan. Terkait dengan kasus liwath yang melibatkan pimpinan dan guru pondok pesantren di Lhokseumawe melibatkan anak, bagi pelaku bisa diberikan hukuman tambahan, selain hukuman di atas, yaitu cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1. 000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Untuk pelaku juga dibebankan hukuman karena melakukan kejahatan pelecehan seksual yang melibatkan anak, sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 46, yaitu cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan karena pelecehan seksual yang dilakukannya melibatkan anak.

Jadi, bagi pelanggar syariah tersebut paling tidak bisa dijerat dengan pasal berlapis Qanun Hukum Jinayah. Sehingga bagi pelaku bisa dituntut dengan hukuman maksimal untuk tindak pidana pelecehan seksual dan liwath yaitu 290 kali cambuk atau 2.900 gram emas murni atau penjara selama 290 bulan.

Ranah Penyelesaian Kasus

Bila kita melihat aturan yang ada, kasus ini jelas merupakan ranah penegakan Qanun Syariat Islam, karena pelanggaran itu sudah jelas sudah diatur dalam Pasal 46 dan 63 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Karena alasan untuk penyelesaian kasus ini melalui perundang-undangan mengenai peradilan pidana anak jika terjadinya kekosongan hukum dalam qanun tidak wujud. Jadi jika kita melihat sisi ini, maka tidak ada kekosongan di situ. Karena pelecehan seksual dan liwath terhadap anak sudah diatur dalam Qanun Hukum Jinayah.

Menurut penulis, justeru Qanun Aceh yang memuat aturan tentang pelecehan seksual dan liwath terhadap anak, menjadi  lex spesialis karena qanun ini bagian dari penerapan Syariat Islam di Aceh yang diatur dalam Undang-undang Pemerintahan Aceh yang lahir setelah MoU Helsinki. Artinya, jika pelecehan seksual dan liwath terhadap anak terjadi di Aceh, maka harus dibidik dengan Qanun tentang Hukum Jinayah, bukan Undang-undang tentang Perlindungan Anak. Jika Undang-undang Perlindungan Anak menjadi  lex spesialis, maka keberadaan Syariat Islam yang diatur dalam Qanun Jinayah tentang pelecehan seksual dan liwath terhadap anak menjadi terabaikan. Dan ini bisa menjadi preseden buruk penerapan Qanun Jinayah ke depan. Bisa dianggap tidak konsisten dan kesamaan perlakuan di mata hukum terhadap pelanggar Syariah.

Terkait dengan tidak adanya rasa keadilan apabila tetap dibidik dengan Qanun Jinayah, karena dianggap hukumannya terlalu ringan, ini tidak sepenuhnya benar. Dalam Undang Pencabulan terhadap anak, Pasal 82 jo. Pasal 76E UU 35/2014 yang berbunyi, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Setiap orang yang melanggar dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana.

Jika kita mencermati kasus ini, di mana pelakunya adalah seoarang pendidik (pimpinan dan guru pondok pesantren), maka menurut Undang-undang tersebut pelaku bisa dituntut hukuman penjara maksimal 20 tahun penjara. Bila kita bandingkan dengan hukuman maksimal yang bisa dituntut untuk pelaku pelecehan seksual dan liwath terhadap anak dalam Qanun Jinayah dengan Undang-undang Perlindungan Anak tersebut, tentu ruang tuntutan lebih besar tersedia dalam Qanun Jinayah, yaitu 24 tahun 2 bulan (290 bulan). Jika dibandingkan dendanya memang yang diatur dalam Qanun lebih ringan. Jadi asumsi dibidik dengan qanun tidak terwujudnya rasa keadilan dan terlalu ringan tidaklah sepenuhnya benar.

Jadi, penyelesaian melalui qanun segala bentuk pelanggaran Syariat Islam sudah menjadi kesepakatan bersama, untuk itu harus dijalankan secara konsisten dan sungguh-sungguh, agar tidak menjadi permasalah dikemudian hari. Bagi pelaku harus dijatuhkan hukuman seberat-beratnya sebagaimana telah diatur dalam Qanun Aceh. Wallahu ‘Alam Bissawab.

*)Pengamat masalah Sosial dan Hukum. Email: fazzan.ma@yahoo.com.

KOMENTAR FACEBOOK