ACEHTREND.COM, Banda Aceh- Dua tahun sudah berjalannya masa kepemimpinan Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah. Akan tetapi dari 15 program prioritas Aceh Hebat, tidak memiliki progres yang menggembirakan. Dari sisi korupsi, kini telah tumbuh dan berkembang kelompok-kelompok baru yang dulunya tidak punya andil apapun ketika melakukan kerja pemenangan terhadap pasangan “Inova”.
Demikian disampaikan oleh Koordinator Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Askalani, SHI., menjawab acehTrend pada media awal Juli 2019.
Menurut aktivis antikorupsi itu, dari 15 program besar Aceh Hebat, segera menjadi stagnan begitu Irwandi Yusuf ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (3/7/2018) di Pendopo Gubernur Aceh.
Setahun tanpa Irwandi, pembangunan Aceh berjalan di tempat. Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah sibuk dengan kegiatan-kegiatan seremonial, yang tidak memiliki input berarti pada kesejahteraan rakyat.
“Bayangkan, satu tahun waktu yang kosong diisi oleh Plt hanya pada acara seremoni, acara yang sebenarnya itu tidak memberikan input besar pada peningkatan kesejahteraan publik. Ini agak beda memang momentumnya dengan sebelum dan sesudah ditangkapnya Pak IY. Jadi kalau setahun pada masa awal jabatan ada kenaikan (perubahan ke arah lebih baik-red),” ujar Askalani.
Askalani mencontohkan, serapan APBA 2019 senilai 18 triliun, sampai dengan kuartal kedua baru mampu dipergunakan sebanyak 20 persen. Lemahnya serapan juga berdampak pada tidak terdongkraknya ekonomi rakyat. Di sisi lain, Pemerintah Aceh juga semakin lemah dalam membuat kebijakan pembangunan.
Dia juga mengatakan, saat ini antara pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten dan kota di Aceh, seperti berjalan secara terpisah. APBA 2019 seakan-akan tidak terintegrasi dengan pembangunan yang dilaksanakan oleh kabupaten dan kota di Aceh.
“Bayangkan saja, pemerintah kabupaten itu harus mencari alternatif sendiri untuk mencari perbaikan ekonominya di tingkat lokal. Sementara dana APBA tidak dijadikan sebagai taktis untuk mendukung itu. Dari segi perencanaan Aceh masih bicara teknik menghabiskan anggaran dengan pendekatan tradisional budget.”
Preseden paling buruk yang dialami oleh Pemerintah Aceh, salah satunya gagalnya pembangunan ribuan rumah dhuafa pada tahun 2018. Oleh karena adanya pergub pengelolaan dana hibah bersumber dari dana otsus Aceh, membuat ribuan kaum dhuafa di Aceh harus gigit jari. Padahal sebelumnya sudah berkeyakinan bila mereka segera mendapatkan rumah dari Pemerintah Aceh.
“Itu hal yang paling buruk. Catatan merah yang harus dijadikan bahan evaluasi. Perencanaan pembangunan tidak dilakukan secara matang,” kata Askal.
Demikian juga dengan upaya menekan korupsi. Pola yang sebelumnya berkembang, kini bermutasi dengan gaya baru, pasca penangkapan Irwandi.
“Tren korupsi itu bukan menurun pasca OTT Irwandi, tapi berkembang, kalau kami bilang modusnya baru. Kemudian juga pihak-pihak yang terlibat juga orang-orang baru. Jadi kalau dulu misalnya kita ambil contoh, sebelum Pak IY ditangkap yang melakukan itu kelompok yang memiliki kepentingan. Kalau sekarang beda, jadi tren korupsi sekarang itu dilakukan oleh orang-orang borju yang sebelumnya itu tidak terlibat saat pemenangan. borjuis-borjuis baru yang di Aceh itu memang dari sejak dulu itu berkepentingan dengan APBA. Konon lagi misalnya lembaga-lembaga strategis sudah dikuasai. Jadi kelompok ini yang sekarang menjadi pemicu terjadinya peningkatan terjadinya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme,” imbuh Askal.
