Mafioso Adverto

Mural di salah satu sudut kantor media online aceHTrend. Media yang digawangi para jurnalis muda, menolak semua bentuk pressure terhadap kemerdekaan pers. Foto: aceHTrend/Muhajir Juli.

Oleh Muhajir Juli*

Pers Indonesia punya pengalaman buruk dengan Pemerintah Indonesia di bawah rezim Soeharto. Dengan Surat Izin Penerbitan Pers (SIPP) yang sepenuhnya berada di bawah kendali Menteri Penerangan, Orde Baru mencoba menjaga kekuasaan tiran. Tidak boleh ada kritik dari pers, seburuk apapun Soeharto dan kroninya mengelola negeri ini. Kejahatan mereka harus diwartakan sebagai prestasi seharum bunga mawar.

Oleh Soeharto, pers dipaksa tunduk sebagai “juru bicara” pemerintah yang hanya boleh menyampaikan “kabar gembira” yang penuh pariwara, bila tak patut disebut kebohongan.

Media-media yang mencoba memberikan sikap independen–berpijak pada tugas pers– sebagai pilar demokrasi, dipijak secara brutal. Kapan saja bisa ditutup oleh Soeharto, tanpa perlu penjelasan. Cukup dengan kalimat “Bapak tidak berkenan.”

Majalah Tempo yang kala itu digawangi Goenawan Mohamad, Kompas Yacob Oetama, Harian prioritas milik Surya Paloh, serta banyak media lainnya yang kritis dan independen, diberangus paksa, satu persatu.

***
Soeharto mati, Indonesia membuka keran demokrasi tanpa batas. pers dibebaskan dari kekangan. UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers lahir sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan Pokok Pers dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966.

Pers Indonesia bernafas lega. Efek bola salju pun segera terjadi. Banyak orang yang kemudian mendirikan media massa, baik yang vulgar, hingga yang tidak berimbang. Akan tetapi karena persoalan pendapatan, satu persatu kemudian rontok di tengah jalan. Ternyata mendirikan perusahaan media tidak hanya cukup dengan semangat. Pers yang sehat harus dibangun dengan kombinasi modal kapital, kemampuan redaksi dan hati nurani. Salah satu saja hilang, maka sebuah perusahaan pers akan kehilangan keseimbangan dan kemudian hancur.

Dicabutnya kewenangan bredel secara sepihak, bukan berarti pers Indonesia yang profesional sudah bisa bernafas lega. Ternyata bukan hanya Soeharto satu-satunya manusia bermasalah di Republik Indonesia. Bukan hanya anak buah Soeharto yang memiliki mentalitas buruk di negeri ini. Siapa saja, anak buah siapa saja, dalam ruang waktu apa saja, bila berasal dari “kepala ubi dimakan tikus” tetaplah perangai buruk Soeharto dan kroninya terus diulang-ulang.

Andaikan kewenangan pencabutan SIPP tidak dicabut, akan banyak Soeharto kecil di tiap daerah yang bertindak lebih beringas dari bekas tentara KNIL itu. Ternyata, di tengah gelombang “kebencian” terhadap Orde Baru, para penguasa era reformasi, kerap meniru Orde Baru dalam upaya menjaga citra politiknya.

Bagi pemerintah yang minim prestasi pers hanya dilihat dalam dua kelompok. Teman atau oposisi. Bila teman, maka tugasnya setiap hari mewartakan informasi yang baik-baik saja. Tentang pejabat tinggi tanam padi, tentang pejabat publik panen ikan. Tentang pejabat publik menjenguk rumah sakit dan sebagainya. Tak peduli sekalipun beras tetap mahal, ikan tak laku di pasar, rumah sakit pelayanannya sangat buruk. Semua yang buruk-buruk tidak boleh diberitakan. Kalau tidak dipatuhi, maka semua potensi kerjasama akan ditutup.

Menjadi media oposisi, maka pengelola media harus menerima kenyataan tidak mendapatkan slot iklan dan advetorial, sekalipun mereka juga punya hak di dalam anggaran daerah.

Dengan perilaku mafioso adverto seperti itu, banyak yang kemudian mengambil jalan pintas. Mencari kesalahan pemerintah sebanyak-banyaknya kemudian mewartakan tanpa jeda. Atau mengorek aib pribadi pejabat tinggi, kemudian mewartakannya ke publik. Hingga kemudian pejabat tinggi menyerah dan mengajak bertemu. Ujung-ujungnya terbangun deal.

kekuasan yang dibangun dengan konsep pencitraan yang demikian, tentu rapuh. Tidak kuat dan serba palsu. Pencitraan haram, mewartakan hebat padahal tak memiliki prestasi, merupakan sesuatu yang dilarang dalam agama apapun. Bahkan dalam ilmu politik sekalipun. Karena pencitraan palsu akan membuat petinggi tidak bica berkaca diri. Tidak bisa mengukur kinerja.

Para gubernur, bupati bahkan sampai kepala dinas harus berhati-hati dengan para mafioso adverto. Mereka yang selalu menjegal pers yang berimbang, hanya demi menyampaikan laporan Asal Bapak Senang (ABS), merupakan racun. Mereka adalah nila dalam belanga susu. Gara-gara merekalah kebenaran akan kabur dan berakibat pada hancurnya kinerja pemerintah.

Presiden, gubernur, bupati dan kepala dinas, membutuhkan pers yang jujur. pers yang berintegritas. Karena pers yang demikianlah yang menjadi cermin bagi pemimpin untuk mengukur diri, mengukur kinerja bawahan.

Mafioso adverto adalah penyakit. Terlihat seperti madu, tapi sesungguhnya HIV/AIDS yang mematikan.

*)Penulis adalah CEO aceHTrend.

KOMENTAR FACEBOOK