MaTA Nilai Pemerintah Aceh Belum Miliki Roadmap Antikorupsi

Alfian MaTA (Foto : acehterkini)

ACEHTREND.COM, Banda Aceh-Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai Pemerintah Aceh belum mampu membangun sistem sebagai upaya pencegahan korupsi. Walau banyak pihak terus mendorong percepatan, tapi sepertinya tetap berjalan lamban, bila tak elok disebut berjalan di tempat.

Koordinator MaTA Alfian, SE., kepada aceHTrend pada Sabtu (6/7/2019) menyebutkan, yang paling rentan terjadinya korupsi di lingkungan Pemerintah Aceh adalah di pengadaan barang dan jasa serta dana hibah dan bansos. “Dua sektor ini memiliki banyak kelemahan mendasar. Belum terlihat itikad serius untuk memperbaikinya,” ujar Alfian.

Alfian mengatakan, bila Pemerintah Aceh serius ingin membersihkan anasir-anasir busuk pelaku korupsi di dua sektor itu, hanya perlu menyurati Komisi Pemberantasan Korupsi, untuk mendapatkan pendampingan sejak perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan.

“Bila serius ingin mereduksi korupsi, seharusnya Pemerintah Aceh bisa saja meminta secara resmi kepada KPK untuk memberikan pedampingan secara terukur. Misalnya KPK diminta mendampingi sejak perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan dan ini di evaluasi sehingga kemajuan antikorupsi pemerintah dapat dicapai, Tapi saat ini kan Pemerintah Aceh belum mau,” ujar Alfian.

Semakin hari, tren korupsi makin meningkat dan terus terjadi evolusi mulai modus dan motif. Kasus penindakan KPK terhadap Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahmadi, merupakan pesan yang jelas bahwa pelaku korupsi ada di hulu sampai hilir.

Hasil monitoring MaTA terhadap peradilan di Propinsi Aceh, per tahun 500 sampai 700 milyar potensi kebocoran keuangan rakyat di Aceh. Ini tidak masuk yang belum disentuh oleh hukum.

Sampai saat ini MaTA belum melihat dibangunnya roadmap oleh Pemerintah Aceh menuju pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintah. Untuk itu, Alfian masih belum yakin dalam dua tahun ke depan, kesejahteraan rakyat Aceh akan memiliki kenaikan yang berarti. Pemerintah Aceh justru akan mengulang kegagalan lama yang berupa anggaran Aceh termasuk dana otonomi khusus, terbuang sia-sia.

“Sudah 73,3 triliun dana otsus dihabiskan, tapi Aceh belum bangkit dari kemiskinan. Ini sebagai bukti bila pengelolaan pemerintahan salah urus. Serta terlihat adanya kesengajaan oleh para pihak,” ujar Alfian.

KOMENTAR FACEBOOK