Ombudsman Sarankan Pengelolaan RS di Aceh Lepas dari Intervensi Politik

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh Taqwaddin @ist

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Ombudsman RI Perwakilan Aceh menilai turunnya kelas 21 rumah sakit di Aceh merupakan konsekuensi penerapan optimal Pasal 13 Permenkes No 56 Tahun 2015 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa penetapan klasifikasi RS didasarkan pada empat indikator, yaitu: 1. Pelayanan, 2. SDM, 3. Peralatan, dan 4. Bangunan / prasaranan.

“Mengacu pada ketentuan di atas, hemat kami tentulah saat ini ada yang kurang terpenuhi dari keempat indikator tersebut sehingga mengakibatkan hasil review kemenkes direkomendasikan menjadi turun kelas, kata Ketua Ombudsman RI Perakilan Aceh, Taqwaddin, kepada aceHTrend melalui siaran pers, Senin malam (23/7/2019).

Taqwaddin mengatakan, bisa saja saat diberikan predikat status yang lalu, penerapan ketentuan tersebut belum optimal dan diharapkan dalam lima tahun ini semua indikator di atas harus lebih ditingkatkan dan dioptimalkan. Misalnya mengenai jumlah dan kualitas SDM yang masih kurang memadai dan minimnya dokter spesialis.

“Belum lagi kualitas pelayanan, kelengkapan prasarana, dan peralatan yang masih belum selengkap yang diharapkan,” katanya.

Ombudsman RI Aceh menyarankan kepada para pengelola RS yang turun kelas tersebut agar sesegera mungkin berbenah melengkapi semua tolok ukur yang sesuai dengan permenkes tersebut.

Ombudsman Aceh mengharapkan agar pihak rumah sakit lebih mengoptimalkan kualitas pelayanan, kecukupan rasio SDM dokter spesialis serta paramedis lainnya, kelengkapan infrastruktur, serta peralatan.

“Hal ini penting agar kualitas pelayanan semakin ditingkatkan meskipun rumah sakit turun kelas. Jangan sampai terjadi gara-gara penurunan kelas pihak rumah sakit membatasi jenis pelayanan atau menurunkan kualitas layanan,” katanya.

Adanya warning dari Kemenkes terkait rekomendasi turun kelas ini, menurutnya harus disikapi dengan positif untuk melakukan upaya korektif, rehabilitatif, dan konstruktif. Tidak perlu kecewa berlebihan terhadap penurunan kelas ini, masih ada waktu dan kesempatan untuk melakukan perbaikan.

Namun, Ombudsman RI Aceh prihatin atas banyaknya rumah sakit di Aceh yang direkomendasikan turun kelas. Ini mengindikasikan masih lemahnya kinerja tata kelola rumah sakit yang good governanve.

“Kami menyarankan agar pengelolaan rumah sakit dikelola secara lebih baik dan diserahkan kepada ahlinya dan dilepaskan dari urusan-urusan politik,” kata Taqwaddin.

Ada pun rumah sakit yang direkomendasikan turun kelas tersebut masing-masing RSUD Simeulue, Kabupaten Simeulue (dari C ke D), RSUD Aceh Singkil (dari C ke D), RSUD Yulidin Away Aceh Selatan (dari B ke C), RSU Nurul Hasanah Kutacane Aceh Tenggara (dari C ke D), RSU Pertamina Rantau Kabupaten Aceh Tamiang (dari ke D ke D*), RSUD dr Zubir Mahmud Aceh Timur dr (dari C ke D), RSUD Alaidin Said Maulana Abdul Aceh Timur (dari C ke D), serta RSU Graha Bunda Aceh Timur (dari C ke D).

Kemudian RSUD Fandika Aceh Tengah (dari D ke D), RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh Aceh Barat (dari B ke C), RSU Montella Meulaboh (dari D ke D), RSU Harapan Sehat (dari D ke D), RSUD Mufid Pidie (dari D ke D), RSU Citra Husada (dari D ke D*), RSUD dr Fauziah Bireuen (dari B ke C), RSU Bunda Kota Lhokseumawe (dari C ke D), RSU PMI Cabang Aceh Utara (dari C ke D), RSUD Sultan Iskandar Muda Nagan Raya (dari C ke D), RSU Tk II Iskandar Muda Banda Aceh (dari B ke C), RS Jiwa Banda Aceh (dari A ke B), serta Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh (dari C ke D).[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK