ACEHTREND.COM, Blangpidie – Tokoh masyarakat Abdya, Suprijal Yusuf, menilai pembelian mobil dinas baru Bupati Abdya, Akmal Ibrahim, seharga Rp1,018 miliar dengan uang rakyat dari ABPK tahun anggaran 2019 perlu diusut karena tidak melalui proses lelang, tetapi melalui penunjukan langsung (PL).
Menurut Suprijal, pembelian mobil itu bukan hanya keinginan dari pemerintah daerah sebagai eksekutif. Namun, dewan selaku lembaga legislatif juga ikut andil dalam meloloskan anggaran pembelian mobil itu. Karena itu, ia meminta DPRK Abdya menjelaskan dan bertanggung jawab terkait pengesahan anggarannya. Sementara mobil dinas lama yang dibeli tahun 2014 dinilai masih layak pakai.
“Apa dewan sudah cek mobil dinas dulu, sehingga bisa dikatakan sudah tidak layak pakai,“ ungkap Suprijal Yusuf kepada aceHTrend, Senin (22/7/2019).
Mantan sekretaris pemekaran Kabupaten Abdya itu menduga telah terjadi “perselingkuhan” antara legislatif dan eksekutif di Abdya. Hal itu ditandai dengan diloloskannya anggaran pembelian mobil dinas baru bupati di akhir masa jabatan DPRK. Padahal, pembelian mobil itu dinilai tidak terlalu mendesak.
“Saya menduga ada ‘perselingkuhan’ antara legislatif dengan eksekutif, sehingga anggaran yang tidak mendesak seperti ini bisa diloloskan. Kita patut curigai, dan ada apa di balik semua ini,” ujarnya.
Ia menjelaskan, anggaran yang tidak terlalu mendesak seperti itu seharusnya bisa ditunda, karena masih diperlukan untuk program dan kegiatan yang lain seperti pengentasan kemiskinan, pembangunan irigasi, dan untuk keperluan masyarakat secara umum. Di samping itu, dirinya juga mempertanyakan proses pengadaan mobil tersebut.
“Harga mobil yang mencapai Rp1,018 miliar pembeliannya dilakukan tanpa melalui proses tender dan hanya lewat penunjukan langsung. PPK harus menjelaskan kenapa memilih PL, bukan lelang,” tegas Suprijal.
Menurutnya, dengan nilai pengadaan sebesar itu tidak bisa dilakukan PL dan harus melalui proses tender. Hal ini dikarenakan pengadaannya bukan merupakan barang yang spesifik dengan spesifikasi khusus seperti alat persenjataan untuk kebutuhan TNI atau Polri.
“Saya kira masalah ini perlu diusut oleh pihak kejaksaan atau kepolisian. Bisa jadi diduga ada penggelembungan harga dalam pembelian atau permainan lain yang melanggar hukum. Maka ini tugas aparat hukum mengusutnya, demi penyelamatan uang negara dan tegaknya aturan di negeri ini,” pintanya.
Suprijal juga menduga, dalam pembelian mobil tersebut adanya penyimpangan. Sebab, menurut informasi yang ia dapat, Sekda Abdya mengakui kalau mobil tersebut pengadaannya melalui proses lelang, sementara PPK sendiri menyebutkan dengan cara penunjukan langsung.
“Sekda bilang mobil itu dilelang, sedangkan PPK sendiri mengatakan penunjukan langsung. Maka saya menduga, ada yang tidak beres di sini. Atau memang penunjukan langsung ini tanpa sepengetahuan Sekda. Artinya Sekda dibohongi oleh PPK, tapi ini hanya sebatas dugaan saya. Namun demikian, pengadaan mobil ini patut kiranya diusut oleh pihak penegak hukum,” paparnya.
Selain mobil dinas baru bupati, Suprijal juga mempertanyakan terkait wacana pembelian mobil dinas baru untuk pimpinan DPRK, SKPK, dan para camat yang sedang digodok dalam APBK Perubahan tahun 2019 senilai Rp7,5 miliar.
“Pemkab jangan pongahlah, masih banyak kepentingan lain yang harus diselesaikan. Coba kita bayangkan jika uang itu digunakan untuk pembangunan irigasi, berapa meter saluran yang bisa diselesaikan, dan berapa banyak petani kita di Abdya mendapatkan manfaatnya dari pembangunan tersebut. Kalau seperti ini kesannya pemerintah daerah sudah bermewah-mewahan dengan uang rakyat,” sebut Suprijal.
Selain itu, tambah Suprijal, ia juga mendapatkan kabar bahwa tahun ini Pemkab Abdya tidak menganggarkan beasiswa untuk mahasiswa Abdya yang menimba ilmu di daerah. Kebijakan tersebut menurutnya sangat tidak patut, sementara untuk membeli mobil dinas baru tersedia anggaran yang cukup besar.
“Coba bayangkan berapa banyak generasi Abdya yang akan mendapatkan manfaat jika uang itu dijadikan beasiswa. Dan masih banyak anak-anak kita yang kuliah membutuhkan uluran tangan pemerintah karena mereka tidak mampu. Saya minta Pak Bupati pekalah terhadap rakyat, sebab masih banyak rakyat Abdya yang membutuhkan pembangunan dan lain sebagainya,” pungkas Suprijal.[]
Editor : Ihan Nurdin
