DPRK Banda Aceh Gelar Paripurna Penyerahan R-KUA-PPAS 2020

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh menggelar rapat paripurna penyampaian, penjelasan, dan penyerahan secara resmi Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (R-KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBK Banda Aceh tahun anggaran 2020.

Rapat paripurna yang berlansung di lantai empat Gedung DPRK Banda Aceh tersebut dipimpin langsung Ketua DPRK Banda Aceh, Arif Fadillah. Rapat dimulai pada pukul 10.00 WIB dan dihadiri Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman.

Dalam sambutannya Arif Fadillah menuturkan, menjelang akhir tahun anggaran legislatif telah diamanahkan untuk membahas R-KUA-PPAS Banda Aceh untuk tahun anggaran 2020.

Menurutnya paripurna tersebut dilaksanakan sesuai dengan amanat peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 tahun 2007, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBK 2020, selain itu juga didasarkan pada ketentuan Qanun Kota Banda Aceh, Nomor 1 tahun 2017, pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana telah diubah dengan Qanun kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2012,” kata Arif Fadillah saat memimpin rapat.

Pada kesempatan itu Arif Fadillah juga menyampaikan bahwa pembahasan R-KUA dan R-PPAS tahun anggaran 2020 ini merupakan momen atau kesempatan terakhir yang dapat dilakukan oleh anggota DPRK Banda Aceh masa jabatan 2014-2019, dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya di Bidang Penganggaran khususnya terkait dengan pembahasahan R-KUA dan R-PPAS.

“Kami semua berharap semoga hal tersebut menjadi karya terbaik yang dapat dipersembahkan oleh anggota DPRK Banda Aceh masa jabatan 2014-2019,” tutur Arif Fadillah.

Sementara Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman pada kesempatan itu menyampaikan, Rancangan Kebijakan Umum APBK dan PPAS disusun melalui beberapa pendekatan perencanaan yaitu teknokratis, partisipatif, politis, atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up) melalui Musrenbang Kota Banda Aceh.

Dengan demikian diharapkan terdapat keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan yang telah ditetapkan dengan penganggaran.

Rancangan Kebijakan Umum APBK dan PPAS Tahun 2020 ini, sebelumnya telah dilakukan pembahasan awal di tingkat TAPD. Pembahasan awal ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan anggaran yang tersedia, sehingga dalam menetapkan program pembangunan didasarkan kepada program pembangunan yang menjadi skala prioritas dan punya dampak kepada masyarakat.

“Berkenaan dengan hal tersebut, kami sangat mengharapkan partisipasi aktif pimpinan dan anggota dewan yang terhormat untuk dapat menelaah, membahas, dan memberikan koreksi serta kontribusi dalam rangka kesempurnaan Rancangan Kebijakan Umum APBK dan PPAS Kota Banda Aceh TA. 2020,” kata Aminullah Usman saat menyampaikan sambutanya.

Aminullah menambahkan, rancangan KUA dan PPAS Tahun 2020 memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi-asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun.

Asumsi-asumsi yang digunakan dalam Rancangan Kebijakan Umum APBK dan PPAS Kota Banda Aceh Tahun 2020 berdasarkan pada alokasi Tahun 2019, dengan memperhatikan kondisi dan prestasi realisasi tahun 2018 serta mempertimbangkan prediksi perkembangan kondisi ekonomi makro daerah yang akan terjadi pada tahun 2020. Atas dasar tersebut, KUA dan PPAS tahun 2020

Dalam rapat paripurna tersebut turut dihadiri segenap anggota DPRK Banda Aceh, unsur SKPK Banda Aceh, forkopimda, tokoh masyarakat, dan para tamu undangan lainya.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK