ACEHTREND.COM, Blangpidie – Koalisi Rakyat Bersatu (KRB) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) mendesak penegak hukum untuk mengusut pembelian mobil dinas baru bupati Abdya senilai 1,018 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Abdya tahun anggaran 2019.
Jubir KRB Wahyu Candra mengatakan, penjelasan yang diberikan antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Setdakab Abdya dengan penjelasan Sekda terkait pembelian mobil tersebut dinilai berseberangan. PPK mengatakan mobil itu dibeli dengan penunjukan langsung, sementara Sekda Abdya mengatakan sudah melalui proses tender.
“Bagi kami ini aneh dan terkesan saling menutup-nutupi terkait proses pembelian mobil ini. Sehingga kita menduga, pihak PPK dan Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK) yang merupakan Kabag Umum Setdakab Abdya terkesan tidak terbuka kepada Sekda Abdya. Maka dari itu kami mendesak pihak penegak hukum untuk mengusut proses pembelian mobil ini hingga tuntas agar adanya kepastian keadilan hukum,” ungkap Wahyu Candra, Rabu (24/7/2019).
Wahyu menjelaskan, dalam ketentuan PL, hanya dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria tertentu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 pasal 38. Sementara di luar itu dapat dilakukan e-Purchasing, apabila terdapat dalam katalog.
”Pengadaan langsung itu nilainya lebih kecil dari Rp200 juta. Selain itu harus dilakukan secara tender. Dan jika dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka status kontraknya dianggap tidak sah serta cacat hukum. Maka statusnya diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk menilainya,“ pungkas Wahyu.[]
Editor : Ihan Nurdin
