Ini Penjelasan Kadis Pertanian Aceh Mengenai Penahanan Geuchik Munirwan

Kadis Pertanian dan Perkebunan Aceh A. Hanan @Modus Aceh

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Geuchik Gampong Meunasah Rayek, Kecamatan Nisam, Aceh Utara, Munirwan, saat ini ditahan di Mapolda Aceh atas kasus komersialisasi benih padi IF8 yang belum tersertifikasi.

Mengenai hal ini, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh A. Hanan mengatakan, benih padi IF8 merupakan hasil karya Asosiasi Bank dan Benih Tani Indonesia (AB2TI) pusat yang dikirim dan dikembangkan di Kabupaten Aceh Utara sejak November 2017. Peredaran benih tersebut menurutnya sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum sejauh tidak diperdagangkan dan hanya dikembangkan dalam kelompok sendiri.

Namun kata dia, peredaran dan pemasaran benih padi IF8 yang begitu masif membuat kelompok penangkar benih padi Kabupaten Aceh Utara resah dan melapor melalui Koordinator Pengawas Benih Tanamah (PBT) Aceh Utara ke UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPHP Aceh. Laporan itu agar ada penertiban terkait peredaran benih padi IF8 yang telah menimbulkan keresahan dan kerugian bagi penangkar yang benihnya telah melalui proses sertifikasi yang benar. Menurutnya kepada yang bersangkutan dalam hal ini Munirwan telah dilakukan pembinaan, tetapi tidak diindahkan.

“Kasus ini juga sedang didalami oleh Polres Kota Lhoksemawe dengan pengambilan keterangan dari kepala desa, mantri tani, dan PBT Kota Lhoksemawe dan Aceh Utara,” kata Hanan saat dihubungi aceHTrend, Kamis (25/7/2019).

Ia menjelaskan, pada 7 Mei 2019, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Aceh bersama Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara melakukan pemeriksaan dan pembinaan ke lapangan.

Baca juga: Geuchik Meunasah Rayek Nilai Aneh Benih Padi IF8 Baru Dilarang Sekarang

Terkait tuduhan dirinya selaku Kadis Pertanian dan Perkebunan Aceh telah melaporkan Munirwan sebagai Ketua AB2TI Aceh Utara ke polisi, Hanan mengatakan itu tidak benar.

“Kondisi yang sebenarnya Menteri Pertanian RI menelepon Kapolda Aceh dan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh untuk melakukan penertiban peredaran benih IF8. Pada tanggal 29 Juni 2019 tim gabungan Polda Aceh dengan Distanbun Aceh melakukan pengecekan lapangan. Tim menemukan barang bukti berupa benih IF8 yang telah dikemas dalam kemasan 5 kg dengan mencantumkan merk IF8 dengan harga jual ke BUMG Rp145.000/sak atau Rp29.000/kg. Harga ini jauh lebih tinggi dengan harga benih bersertifikat yang diperbanyak oleh penangkar Kabupaten Aceh Utara lainnya, dengan harga jual Rp10.000–Rp 12.000/Kg,” katanya.

Benih yang sudah dikemas dalam kemasan 5 kg sebanyak 2.200 kg dan yang sedang diproses untuk dijadikan benih sebanyak 9.600 kg. Pihaknya juga menemukan benih yang telah beredar di kios-kios dan diperdagangkan secara bebas.

“Menurut Polda Aceh sitaan benih yang dijadikan barang bukti sebesar 11.800 kg, bahkan menurut pengakuan yang bersangkutan benih tersebut juga sudah dipasarkan ke kabupaten lainnya,” kata Hanan.

Baca juga: Belum Ada Label dan Sertifikasi, Ini Asal-usul Benih Padi IF8 yang Dilarang Distan Aceh Utara

Masih menurut Hanan, hasil pengecekan lapangan juga ditemukan petani menerima bantuan benih gratis bantuan dari BUMG tidak ditanam dan dijual kembali ke kios-kios penjualan saprodi, petugas Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh lalu membeli benih padi IF8 di kios saprodi Panton Labu dan Simpang Ulim seharga Rp 50.000/sak. Harga ini jauh lebih tinggi dengan harga yang dijual ke BUMG Rp145.000/sak.

Selaku Ketua AB2TI Aceh Utara, Munirwan dinilai telah memperbanyak benih ilegal dan memasarkannya secara masif melalui PT. Bumades Nisami. Hasil investigasi tim Distanbun Aceh, omset yang diraup mencapai Rp1,2 miliar lebih. Jadi, kata Hanan, Munirwan bukan ditahan dalam kapasitasnya sebagai kepala desa atau petani kecil, tetapi karena melakukan komersialisasi benih tersebut.

Baca juga: Benih Padi IF8 Dongkrak Hasil Panen Petani di Nisam

“Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh melalui petugas pengawas dan sertifikasi benih kabupaten terus melakukan pembinaan kepada penangkar yang ada di Provinsi Aceh, namun yang bersangkutan menganggap ketentuan sertifikasi diabaikan. Kondisi ini juga telah menimbulkan kesenjangan sesama penangkar dan mengistimewakan benih padi IF8 yang ditampung dengan menggunakan Dana Desa,” katanya.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK