Muhajir Juli*
Munirwan tiba-tiba terkenal ke se antero negeri. Warganet membincangkan namanya. Banyak yang bersimpati. Ia ditahan karena menyebarkan IF8, benih padi hasil pengakaran petani di Pulau Jawa, yang hingga kini belum tersertifikasi.
Banyak pihak meradang. kalangan akar rumput bergeliat menunjukkan perlawanan. Politisi muncul dengan statemen dukungan. Bak air bah, kini semuanya seakan bersiap menjadi oposisi Pemerintah Aceh. Kadis Pertanian Aceh A. Hanan, didesak mundur. Ia dituduh sebagai biang kerok yang mematikan semangat desa membangun. IF8 diperjual belikan oleh BUMDES Gampong Meunasah Rayeuk, Kecamatan Nisam, Aceh Utara.
Di tangan Munirwan, IF8 bukan semata benih unggul. Tapi komoditi bisnis yang telah menampakkan keuntungan berarti. Peredarannya pun bukan semata dikembangkan untuk komunitas terbatas. Tapi sudah menjadi sumber pendapatan yang katanya keuntungan mencapai satu miliar lebih. Sebuah angka besar untuk ukuran BUMDES di Aceh.
Lalu, benarkah Hanan anti terhadap kreativitas? Atau benarkah dugaan bila Hanan sedang memberikan bumper untuk kelompok bisnis benih, yang sebagian lahan mereka telah dikudeta oleh Munirwan?
Setidaknya, dalam surat bernomor: 520/937/IX, yang ditujukan kepada Kepolisian Aceh, Hanan menjelaskan beberapa hal. Pertama: Ditemukan peredaran benih di Kecamatan Jambo Aye, Seuneuddon dan Langkahan serta telah beredar juga di Kabupaten Aceh Jaya dan Aceh Timur dengan perkiraan 60 ton. Kedua: Dalam tahap prosesing benih ditemukan di Desa Meunasah rayeuk, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara dengan perkiraan calon benih sebesar 150 ton.
Benih sebanyak itu, disebutkan oleh Tim Pengawas Benih (UPTD) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, IF8 tanpa label.
Hanan, dalam surat bertanggal 28 Juni 2019, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Pembenihan Tanaman, melarang peredaran benih tanpa label.
***
Hanan dan Munirwan berada pada dua sisi yang berbeda. Munirwan ingin gampongnya maju dan BUMDES-nya menghasilkan banyak keuntungan. Juga bercita-cita petani mampu mendapatkan hasil panen yang melimpah. Menurut cerita, IF8 sudah terbukti di lapangan. Petani panen dengan jumlah yang memuaskan. Mereka percaya bila IF8 adalah jawaban atas doa yang selama ini dipanjatkan. Sayangnya, ada yang satu diabaikan oleh Munirwan: sertifikasi benih.
Mungkin ia tak paham tentang aturan itu. Apalagi pada tahun 2017 Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Dinas Pertanian Aceh telah menerima IF8.
Menurut Prof Dwi Andreas Santosa, dosen pada Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Alam, Institut Pertanian Bogor (IPB) membenarkan benih IF8 yang dilarang oleh Dinas Pertanian Aceh Utara, masuk ke Aceh tahun 2017 dan diterima oleh Gubernur Aceh Irwandi Yusuf bersama jajaran dinas pertanian. “Saat itu tahun 2017. Ada 400 hekatar lahan mau ditanami padi. AB2TI Aceh mengontak saya tanya apa benih yang bagus. Saya bilang 200 hektar coba IF8 dan sisanya Ciherang. Waktu terima bibit itu ada Gubernur Aceh lo, Pak Irwandi saat itu,” katanya, Jumat (28/6/2019), seperti dilansir oleh Kompas.com.
Hanan pun tidak serta merta boleh disalahkan. Mungkin ia keliru telah “memberitahukan” itu ke polisi. Tapi, sebagai pemerintah, ia juga harus menjaga aturan yang berlaku. Bahwa siapapun itu, harus tetap berkreativitas sejauh tidak melanggar undang-undang.
Apakah Munirwan akan terbebas dari jeratan hukum? Hanya waktu yang menjawab. Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, telah memberikan dukungan untuk penangguhan penahanan.
*Penulis adalah CEO aceHTrend.
