Ombudsman: Tindakan Distanbun Kontraproduktif dengan Semangat DPMG

Dr. Taqwaddin Husin

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Ombudsman RI Perwakilan Aceh menyatakan keprihatinannya atas ditahannya Geuchik Gampong Meunasah Rayeuk, Munirwan, terkait laporan komersialisasi benih padi IF8.

“Kami heran dan terasa aneh atas ditahannya geuchik tersebut,” kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Taqwaddin, kepada aceHTrend, Kamis malam (25/7/2019).

Dalam perspektif pelayanan publik kata Taqwaddin, seharusnya seorang geuchik berprestasi dan inovatif perlu dibina oleh Pemerintah Aceh. Dengan demikian produk yang mereka hasilkan memperoleh legalitas perijinan sesuai dengan peraturan perundangan, bukan justru dibinasakan dengan melaporkannya ke pihak kepolisian.

Dalam Pasal 8 ayat (2) UU Pelayanan Publik, tegas disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik juga meliputi pelayanan konsultasi.

“Mencermati ketentuan ini, maka idealnya pemerintah setelah memberikan penghargaan yang juga dihadiri langsung oleh Plt Gubernur, memberikan pelayanan konsultasi, edukasi, dan advokasi agar terhadap temuan yang diproduksi tersebut perlu diurus legalitasnya, baik perijinan maupun Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), bukan malah dilaporkannya ke polisi,” ujarnya.

Taqwaddin mengatakan, patut dicurigai ada sesuatu yang melatarbelakangi munculnya kasus ini. Kasus ini menurutnya juga perlu dilaporkan ke Ombudsman RI Aceh agar mereka bisa melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang berkepentingan di belakang kasus ini. Dan juga untuk mengetahui pihak siapa yang merasa dirugikan dengan inovasi dan kreasi ketua pemerintah gampong.

“Bagi kami ini kasus yang mengherankan, karena geuchik adalah juga bahagian dari pemerintah, apalagi jika perbuatan memproduksi dan menjual tersebut bukan untuk memperkaya diri, melainkan untuk kemajuan desanya. Seharusnya pemerintah tingkat atasan membina pemerintah level bawahannya sehingga ada kemajuan yang sinergis dan harmonis. Jika benar geuchik tersebut dihukum karena masalah ini, itu artinya percuma saja penghargaan tersebut,” katanya.

Menurut Taqwaddin, apa yang dilakukan oleh Kadis Pertanian Aceh adalah kontraproduktif dan disharmoni dengan upaya memajukan gampong yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong.

“Saya minta atensi dari Plt Gubernur Aceh dan Bapak Kapolda untuk menyelesaikan kasus ini secara arif bijaksana dan cepat. Apalagi gKeuchik adalah juga ketua pemerintah terendah yang merupakan ujung tombak pelayanan publik di gampong,” katanya.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK