ACEHTREND.COM, Banda Aceh- Advokat Aceh H. Zaini Djalil mengatakan kasus yang menimpa Teungku Munirwan Keuchik Meunasah Rayeuk, Kecamatan Nisam, Aceh Utara, yang ditangkap karena mengembangkan bibit padi IF8 hasil AB2TI Pusat, merupakan tindakan abuse of power. Pemerintah Aceh dinilai terlalu progresif terhadap keuchik yang telah mengharumkan nama Aceh di tingkat Nasional.
Kepada aceHTrend, Kamis (25/7/2019) Zaini Djalil mengatakan suatu tindak pidana itu terlepas dari dua alat bukti, yang harus diperhatikan adalah niat dari terduga pelaku. Karena niat adalah awal dari perbuatan tindak pidana.
Baca: Wakil Ketua DPRK Aceh Utara Minta Dewan Asal Pasee Advokasi Geuchik Munirwan
Bila Keuchik Meunasah Rayeuk berpotensi melakukan pemalsuan benih, atau penipuan dari penggunaan benih untuk menguntungkan kepentingannya, baru ada indikasi yang berpotensi tindak pidana.
“Tapi kami melihat dari pemberitaan media, malah Keuchik Munirwan adalah pejabat level akar rumput yang berprestasi. Tidak ada korban dari penggunaan benih tersebut. Justru menguntungkan petani. Dari awalnya hanya mampu panen 7 ton, kini menjadi 11 ton,” kata Zaini.
Menurut Zaini, capaian yang didapat oleh Munirwan merupakan bukti dukungan nyata dari pejabat kecil di Aceh dalam rangka menyukseskan program Aceh Hebat yang sedang digaungkan oleh Pemerintah Aceh. Tugas pemerintah justru memberikan pendampingan dan fasilitasi atas kerja keras Munirwan.
Baca: Benih Padi IF8 Dongkrak Hasil Panen Petani di Nisam
Zaini menyesalkan penangkapan terhadap keuchik berprestasi itu. Seharusnya Munirwan tidak langsung dihadapkan dengan aparat hukum. Artinya tidak boleh ditangkap. Harus ada klarifikasi dari Balai Benih. Perlu diuji kualitas dan potensi kesuksesan panen.
“Bila ditangkap seperti ini justru telah dengan sengaja membunuh kreativitas untuk mencari dan menemukan solusi atas berbagai persoalan yang terus menerus dihadapi oleh petani Aceh. Padahal Munirwan membuktikan bila IF8 yang ia kembangkan di kawasannya, sukses menaikkan jumlah panen. Bukankah petani ingin panen sebanyak-banyaknya?,” kata Zaini.
Preseden Buruk
Dalam kesempatan itu Zaini Djalil juga mengatakan, penangkapan Munirwan merupakan preseden buruk bagi dunia pertanian di Aceh. Selama ini petani tidak dilindungi oleh Pemerintah Aceh. Banyak benih yang bersertifikat justru dikeluhkan tingkat produktifitasnya oleh petani.
“Apakah selama ini Pemerintah Aceh menghukum pemasok benih bersertifikat yang nyatanya justru hasil panennya jauh di bawah eksepektasi petani? Berapa banyak petani kita yang merugi tiap musim panen tiba. Biaya produksi dan hasilnya, jangankan seimbang, malah membuat buntung? Di mana Pemerintah Aceh ketika petani merugi? Di mana Dinas Pertanian Aceh kala petani mengeluh? Padahal mereka selama ini menggunakan bibit bersertifikasi,” gugatnya.
Baca: Belum Ada Label dan Sertifikasi, Ini Asal-usul Benih Padi IF8 yang Dilarang Distan Aceh Utara
Zaini meminta persoalan ini harus diselesaikan secepat mungkin. Munirwan tidak boleh dikorbankan atas kreativitasnya memajukan pertanian di Aceh. Kehadiran hukum tidak bertujuan untuk menindak semata, tapi lebih kepada semangat untuk melindungi.
“Kami meminta pihak hukum lebih arif dalam menindak lanjuti persoalan ini. Karena prinsip dasar hukum adalah perlindungan terhadap masyarakat, bukan malah sebaliknya, perlulah konsep restorative justice yang dikedepankan di era polisi promoter,” imbuhnya.
