Kadistanbun Tak Laporkan Munirwan, Nova Dukung Penangguhan Penahanan

Saifullah Abdulgani (aceHtrend)

ACEHTREND.COM, Banda Aceh- Kasus penahanan Teungku Munirwan, warga sekaligus Keuchik Gampong Meunasah rayeuk, Kecamatan Nisam, Aceh Utara, yang memperjualkan bibit padi IF8 –belum bersertifikasi– akhirnya sampai ke telinga Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, yang sedang melakukan kunjung kerja di Amerika Serikat.

Mendapat kabar penahanan Geuchik Munirwan seolah-olah akibat laporan Kadis Pertanian dan Perkebunan (Kadistanbun) Aceh, A Hanan SP. MM, Nova Iriansyah langsung mengarahkan Juru Bicara Pemerintah Aceh Saifullah Abdulgani, untuk berkoordinasi dan menjelaskan duduk perkaranya kepada masyarakat luas.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Juru bicara dan Kadistanbun Aceh melaporkan kepada Plh Sekda Aceh Taqwallah. Selanjutnya Tim Pemerintah Aceh yang terdiri dari Kadis Tanbun Aceh Hanan, Jubir Saifullah Abdulgani, Wiratmadinata, dan Tim Komunikasi Pemerintah Aceh, berkoordinasi dengan pihak kepolisian di Mapolda Aceh, sebelum memberikan penjelasan kepada awak media massa.

“Saya bersama Tim Komunikasi Pemerintah Aceh dan Kepala Distanbun Aceh datang ke Mapolda menjenguk Teungku Munirwan. Kami sampaikan kepada Tgk Munirwan bahwa Pak Nova mendukung penangguhan penahanan Tgk Munirwan yang sedang diupayakan pihak keluarga melalui kuasa hukumnya,” ujar Saifullah, Kamis (25/7/2019).

Pada kesempatan itu, Saifullah juga mengatakan, Pemerintah Aceh tentu saja tidak boleh mengintervensi proses hukum yang sedang berlangsung, namun dukungan atas upaya penangguhan penahanannya mudah-mudahan menjadi pertimbangan kepolisian. Apabila pihak kepolisian mengabulkan penangguhan penahanan Tgk Munirwan, Pemerintah Aceh melalui Distanbun akan melakukan pembinaan lebih lanjut agar proses kreatifitas dan inovasi Tgk Munirwan terus berkembang.

Selanjutnya Jubir Saifullah Abdulgani menjelaskan, Pemerintah Aceh memberikan dukungan kepada siapa saja yang memiliki kreativitas untuk mengembangkan bakatnya, apalagi Teungku Munirwan yang telah berhasil mengembangkan unit usaha di desanya. Pembinaan Distanbun Aceh, lanjutnya, sangat penting supaya kreativitas dan inovasi yang dikembangkan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menggapi pertanyaan, apakah dukungan penundaan penahanan Tgk Munirwan dimaksud untuk meringankan hukumannya, Saifullah Abdulgani menegaskan bahwa Plt Gubernur Aceh, meski mendukung penangguhan penahanan Tgk Munirwan, bukan berarti mengintervensi proses penegakan hukum oleh kepolisian. “Pak Plt Gubernur Aceh tidak pada posisi mengintervensi proses penagakan hukum. Beliau menghormati upaya hukum yang sedang dilakukan oleh Polda Aceh,” ujarnya lagi.

Bukan Pelapor

Lebih lanjut Saifullah menjelaskan, Kadistambun A. Hanan bukan pelapor dalam kasus ini dan tidak pernah melaporkan Tgk Munirwan ke polisi. Hal ini telah dijelaskan Kadistanbun Hanan kepada Tim Penasehat Hukummya, dan dibenarkan oleh Kasubdit I Reskrimsus Kompol M Isharyadi F,SIK.

“Jadi Kadistambun tidak pernah melaporkan Tgk Munirwan kepala polisi, dan hal ini dibenarkan Pak Isharyadi di depan Tim Pengacaranya tadi,” tegas Saifullah usai menghadap Kompol M Isharyadi di Mapolda.

Disinggung soal surat Kadistanbun Aceh tertanggal 28 Januari 2019 yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Aceh, Saifullah menjelaskan, surat tersebut bukan untuk melaporkan seseorang, tidak juga melaporkan Tgk Munirwan, melaikan tentang penyaluran benih tanpa label di tengah-tengah masyarakat.

Distanbun Aceh, lanjut SAG, tidak memiliki kemampuan melakukan penertiban terhadap benih tanpa label yang dilaporkan beredar di Aceh Utara, Aceh Timur, dan juga di Aceh Jaya, karena itu dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk menindaklanjutinya, sesuai peraturan perundang-undangan.

“Silahkan baca dengan cermat suratnya. Distanbun Aceh tidak melaporkan seseorang, juga Tgk Munirwan, melainkan tentang penertiban benih padi tanpa label beredar di madyarakat” tegasnya.

Pun demikian, sesuai dengan arahan Plt Gubernur Aceh, tambah Saifullah, Kepala Dinas Pertanian akan melakukan pembinaan terhadap Munirwan dan seluruh penangkar di Aceh, agar mampu menghasilkan benih unggul. Bila perlu Pembinaan itu dilakukan sampai terbitnya sertifikasi terhadap karya-karya inovatif yang dikembangkan sesuai ketentuan, tutup Jubir Pemerintah Aceh itu [*].

KOMENTAR FACEBOOK