Distanbun Kurang Upgrade, Geusyik Hebat!

Oleh Tgk. Muhammad Razi SH.I, MCL*

Ini tidak berlebihan jika dibandingkan dengan perlakuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh (DISTANBUN) lewat laporannya terhadap seorang Geusyik Gampong Meunasah Rayeuk, Kecamatan Nisam, Aceh Utara atas tuduhan menjual bibit Padi IF8 (Indonesian Farmer No 8) tanpa sertifikasi atau lebel. Atas laporan tersebut ke Polda Aceh, Geusyik Tgk Munirwan harus bermalam di Polda Aceh.

Ini sungguh sangat disayangkan atas sikap yang diambil oleh dinas terkait dan tindakannya akan memupuskan inovasi dan kreatifitas masyarakat khususnya di bidang Pertanian dan Perkebunan.

Untuk Dinas tersebut bukannya saja telah menghambat inovasi dari anak bangsa, juga Telah melawan fungsinya sebagai pemberi izin bagi petani atau masyarakat bawah atas prestasinya. Fungsi Ini adalah salah satu fungsi yang dapat dibaca langsung dari situs resmi Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dan juga terdapat dalam Pergub.

Perlu diketahui juga oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan bahwa Anda itu sebagai petugas Administrasi pemerintah Aceh dan wewenang sepenuhnya berada di bawah Gubernur Aceh. Hal ini tertulis di dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 126 Tahun 2016 pasal 4, Dinas Pertanian dan perkebunan sebagai perangkat daerah yang bertugas membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Aceh. Seterusnya dinyatakan dalam point berikut bahwa dinas tersebut yang dipimpin oleh seorang kepala berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Aceh melalui Sekretasis Daerah (Sekda).

Kasus menimpa Geuysik Tgk Munirwan, terlihat aneh dan nampak kesalahan yang dicari. Kenapa demikian? Realitanya begini,Tgk Munirwan dengan inovasi dan keseriusannya perihal pengelolaan Dana desa pernah mendapat penghargaan dari Menteri serta juara 1 desa se-Aceh. Kemudian sangat tidak masuk akal, bibit yang diperoleh dari Gubernur Aceh Irwandi Yusuf pada tahun 2017 tersebut menjadi bahan dakwaan atas beliau dengan alasan belum ada sertifikasi hak pendisbutrisian kepada Masyarakat.

Dari sekian Pasal yang tertera di dalam Pergub Nomor 126 tahun 2016 tidak ada satu pasalpun yang oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan dapat memberi peluang baginya untuk menjerat geusyik atas usaha nyata. Bahkan semua pasal itu memberi tugas dan wewenangnya untuk membina, menjaga, memberi izin, membangun dan mengembangkan sektor perrtanian ke arah lebih unggul. Sangat disayangkan Distanbun semestinya berperan sebagai pemberi bimbingan rakyat kecil supaya terwujudnya Aceh Hebat sepertimana visi Gubernur Aceh serta perwujudan Proyek Strategis Nasional pada bidang ketahanan pangan, dan bukan mengambil langkah hukum untuk memenjarakan dan menghambat masyarakat dalam berinovasi.

Ada pasal 23 huruf c yang mengarah ke perseolan sertifikasi, Dinas berfungsi sebagai “pengawasan peredaran dan sertifikasi bidang perbenihan, produksi dan perlindungan tanaman perkebunan”.

Menurut saya ini tidak tepat untuk dijadikan alasan hukum menjerat Tgk Munirwan, karena kalau melihat fungsi dan tugas dari dinas tersebut justru seharusnya mampu memfasilitasi bagi Guesyik Tgk Munirwan untuk memperoleh sertifikasi itu, bagaimanapun caranya harus ditempuh. Ini juga dapat menjadikan Tgk Munirwan sebagai mitra kerja dinas dalam memproduksi dan mesdistribusikan bibit Padi IF8 yang lebih unggul kedepan.

Dari sini nampak jelas Distanbun dengan Plt. Gubernur terdapat disintegrasi dalam mengambil kebijakan. Apalagi perbuataan yang terjerat Keusyik Gampong Nisam mengarah kepada memperbaiki ekonomi masyarakat bawah dengan cara memaksimalkan hasil panen padi. Kerana bibit padi yang berhasil dikembangkan itu dipercaya dapat meningkatkan hasil panen hampir 2 Kali lipat.

Lalu bagaimana dengan surat yang bernomor 520/937/IX tersebar luas di media sosial? Aduan Distanbun seperti yang tertera dalam surat tersebut mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan tanaman yang melarang peredaran benih tanpa lebel. Ia penjelasan ini terdapat dalam PP Republik Indonesia No 44 tahun 1995 tepatnya pada pasal 38 yang menyebutkan bahwa benih bina yang akan diedarkan wajib memberi label. Nah, ketentuan ini akan tertolak sendiri dengan lahirnya keputusan MK atas penerimaan sebagian uji materi Undang-undang No 39 Tahun 2014, MK memutuskan bahwa petani kecil dapat melakukan pemuliaan tanaman untuk mendapatkan varietas unggul. Jadi menjerat Geusyik Tgk Munirwan atas tuduhan telah mengedarkan benih padi IF8 itu sungguh tidak mendasar dan memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Oleh karena itu, saya mengajak seluruh masayakat Aceh khususnya Aceh Utara untuk terus mendukung dan membela ide brilian seorang geuchik ini yang telah mampu berpikir out of the box. Beliau ini berpikir bagaimana cara memakmurkan masyarakatnya dan beliau telah lakukan degan mengembangkan bibit padi tersebut di Kampung Meunasah Rayeuk, Kec. Nisam.

Terakhir, untuk dinas dan Pemerintah Aceh harus sportif, accountable, transparansi dan effisiensi dalam menjalankan roda Pemerintahan Aceh agar terwujudnya Aceh Hebat sepertimana yang diharapkan dan merupakan program kerja pemerintah Aceh sampai sekarang. Jangan sampai ada lagi kasus seperti ini dikemudian hari, kalau emang inovasi dan kreatifitas anak bangsa belum mendapat payung hukum dalam system hukum Nasional, maka pemerintah Aceh bersama badan legislative Aceh lah yang berperan mengisi kekosongan hukum itu lewat taqnin. Inilah ciri khas daerah otonom yang telah mendapatkan berbagai pelimpahan wewenang dari Pemerintah pusat.

*)PhD candidate in Ahmad Ibrahim Kulliyyah of Laws IIUM, desertation is a constitutional and legal aspects of devolution in Aceh.

KOMENTAR FACEBOOK