Gelar & BPMA

Azhari Idris, Kepala BPMA. (Muhajir Juli/aceHTrend)

Oleh Muhajir Juli*

Azhari Idris “digugat”, bukan karena kualitas personal. Tapi karena gelar, yang dinilai tak tepat memimpin Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), sebuah lembaga yang lahir akibat adanya MoU Helsinki, Findlandia, pada 15 Agustus 2005.

Azhari adalah produk lokal dan secara kependidikan awal, memang tak punya hubungan dengan industri migas. Ia alumnus Bahasa Inggris IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh. Kemudian melanjutkan kuliah ke University of Sidney, Australia. Selanjutnya mendapat beasiswa dari Soros Foundation untuk kuliah di University of York, Inggris.

Tapi, ia bisa memimpin BPMA sebagai Plt Ketua, bukan suatu kebetulan. Azhari bekerja di Chevron hingga kemudian direkrut ke BP Migas –kini SKK Migas, yang mengurus soal perminyakan dan gas di Indonesia. Untuk menyesuaikan diri dan pantas berada di Chevron kemudian di BP Migas, Azhari memperkuat diri. Ia mengikuti berbagai sertifikasi tentang ragam keahlian di dunia pertambangan migas. Ia memegang banyak sertifikat internasional. Tentu bukan sertifikat-sertifikatan hasil seminar-seminaran yang lazim digelar di negeri ini.

Di Indonesia dan mungkin juga di dunia, profesionalitas kerap tidak ada hubungannya dengan riwayat pendidikan awal. Seseorang yang punya belakang sarjana kelautan bisa menjadi ahli statistik. Bahkan lulusan SMA bisa menjadi ahli kehutanan. Demikian juga di dunia jurnalistik. Banyak sekali wartawan hebat bukan berasal dari alumnus komunikasi dan jurnalistik.

Banyak orang “tersesat” pada dunia yang tidak pernah direncanakan sejak awal. Garis nasib memang tidak pernah bisa ditebak. Pergaulan, integritas dan juga rezeki, menghantarkan seseorang pada sesuatu yang di luar ekspektasi awal. Inilah yang disebut misteri kehidupan.

Di dunia manajemen perminyakan, Azhari tentu bukan satu-satunya sarjana non teknik pertambangan, juga bukan lulusan jurusan perminyakan yang bisa mencapai level pimpinan. Di SKK Migas, Amin Sunaryadi yang pernah duduk sebagai komisioner KPK, adalah alumnus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara dan College of Business Administration, Georgia State University, Atlanta. Awal kariernya adalah menjadi PNS di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Tahun 1996 ia bergabung menjadi anggota Ikatan Akuntan Indonesia. Tahun 2003, Taufiqurrahman Ruki dan Amien Sunaryadi berhasil terpilih sebagai pasangan ketua dan wakil ketua KPK periode 2003-2007.

Pengganti Amin Sunaryadi juga demikian. Dwi Soetjipto yang pernah duduk di posisi basah di berbagai BUMN adalah alumnus Teknik Kimia. Memang ada berbau teknik, tapi bukan teknik pertambangan, konon lagi teknik perminyakan. []

*)Penulis adalah CEO aceHTrend.

KOMENTAR FACEBOOK