ACEHTREND.COM, Subulussalam – Hak Guna Usaha (HGU) PT. Laot Bangko yang terletak di Kota Subulussalam, tepatnya di Kecamatan Sultan Daulat, akan berakhir izin operasionalnya pada 31 Desember 2019.
Terkait hal itu, pelajar dan mahaiswa Sultan Daulat, Kota Subulussalam, yang tergabung dalam paguyuban Ikatan Pelajar Mahasiswa Sultan Daulat (Ipmasad), meminta supaya Pemerintah Aceh tidak lagi memperpanjang izin HGU PT Laot Bangko.
Karena kehadiran perusahaan kelapa sawit itu sejak berdiri tahun 1989, kata Ketua Ipmasad Akmalul Wahdi, Rabu (24/7/2019), nyaris tidak bermanfaat bagi masyarakat.
Seperti, upah yang tidak sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh sebagaimana yang tertuang dalam Pergub Nomor 98 Tahun 2018 tentang Penetapan UMP Aceh tahun 2019, yakni sebesar Rp 2.916.810.
Akmalul Wahdi menambahkan, sampai saat ini, telah 31 tahun kehadiran HGU, masyarakat belum menerima kebun plasma yang pernah dijanjikan.
Padahal semestinya, kata Akmalul, plasma itu sudah diberikan perusahaan setelah tiga tahun izin HGU keluar.
“Dalam pasal 58 UU Perkebunan tentang Kemitraan Usaha Perkebunan ayat 1 menegaskan: perusahaan perkebunan yang memiliki izin usaha perkebunan wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat paling rendah seluas 20 persen dari total luas areal kebun yang diusahakan perusahaan perkebunan,” ulas Akmalul Wahdi.
Akmalul Wahdi juga mengungkapkan, pihaknya baru-baru ini mendapatkan informasi bahwa dalam waktu dekat, Panitia Pemeriksaan Tanah (Panitia B) dari provinsi akan turun ke Subulussalam menyangkut permohonan perpanjangan HGU PT Laot Bangko.
Berkaitan dengan itu, pelajar dan mahasiswa Sultan Daulat, berharap agar panitia tidak gegabah dalam mengeluarkan rekomendasi.
“Selesaikan dulu hak hak masyarakat, kemudian boleh perpanjangan izin HGU,” kata Akmalul Wahdi.
Selama HGU ini ada di Subulusalam, lanjut Akmalul, sering sekali terjadi konflik dengan masyarakat sekitar akibat sengketa lahan. Kemudian sungai yang yang berada di areal perkebunan, kini tidak lagi jernih.
“Kami berharap pemerintah Aceh memperdulikan nasib rakyat. Jika memang tidak layak diperpanjang maka kembalikan HGU tersebut kepada masyarakat sekitar, biarlah masyarakat yang mengelolanya,” pungkas Akmalul Wahdi.[]
Editor : Ihan Nurdin
