Syariatisasi Bandara: Ide Brilian Bupati Aceh Besar

Bert Kaldermans dalam salah satu bukunya menulis bahwa perhatian publik terhadap sebuah isu dapat mencapai titik kebosanan ketika muncul isu lain yang lebih menarik, sehingga isu pertama kehilangan posisi sentralnya. Secara faktual, apa yang disampaikan si Bert ini dapat kita temui dengan mudah. Sebagai contoh, beberapa waktu lalu kita dihebohkan dengan ulah seorang oknum teungku landoek yang melakukan pelecehan seksual terhadap santri di Lhokseumawe.

Isu ini sempat menggelinding liar dan bahkan viral. Namun tidak lama berselang, seorang kepala desa di Aceh Utara dikabarkan ditangkap pihak kepolisian terkait komersialisasi benih yang tidak tersertifikasi. Seperti kita lihat, informasi baru ini telah sukses memalingkan perhatian publik dari kasus pelecehan seksual yang terjadi sebelumnya.

Demikianlah, isu-isu itu terus saja bermunculan dan kemudian hilang entah ke mana. Ketika yang satu tumbuh, yang lainnya pun tenggelam. Tidak ada isu yang mampu bertahan lama di tengah derasnya arus informasi yang dihanyutkan oleh media sosial. Berbagai isu unik yang sebelumnya tumbuh subur bagai jamur di musim hujan akan segera punah seperti padamnya api. Tentu kita tidak perlu bertanya ke mana api itu pergi setelah ia padam, sebab api-api baru akan terus muncul. 

Baru-baru ini kita kembali dikejutkan oleh imbauan Bupati Aceh Besar yang melarang Bandara Sultan Iskandar Muda beroperasi pada Idul Adha. Meskipun belum mendapat predikat viral sebagai label paling otoritatif dalam peradaban media sosial, namun isu ini tampaknya akan segera menarik perhatian orang-orang, khususnya mereka yang selalu naik turun pesawat. Dan, seperti biasa, isu penangkapan kepala desa di Aceh Utara akan segera kehilangan panggung.

Seperti diriwayatkan AceHTrend, Bupati Aceh Besar mengeluarkan surat imbauan kepada seluruh maskapai yang melakukan lepas landas dan mendarat di Bandara Sultan Iskandar Muda agar menghentikan seluruh aktivitas pada saat hari pertama Idul Fitri dan Idul Adha dari pukul 00.00 sampai 12.00 WIB. Bupati juga mengimbau agar seluruh komunitas bandara dan kru pesawat untuk melaksanakan Salat Ied di tempat masing-masing. Kononnya, imbauan ini sebagai upaya mendukung pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Besar.

Bagi sebagian kita yang selama ini hanya melihat pesawat terbang dari layar televisi, mungkin akan segera menerima amaran Bapak Bupati tanpa reserve. Bukan karena dalih syariat yang ia gunakan, tapi hanya sebatas medium penyaluran ego: “Geutanyo tan, gop pih bek na.” Dengan demikian kita pun akan melakukan berbagai bentuk apologi bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati sudah “sesuai syariat,” sebuah frasa ambigu yang terus membiak.

Lantas, bagaimana dengan mereka yang setiap waktu naik-turun pesawat? Tanpa harus ditanya, tentunya imbauan Bupati ini akan dirasakan sebagai sebuah “lelucon” tak bermutu. Disebut tak bermutu karena lelucon ini sama sekali tidak membahagiakan, tapi justru mengecewakan. Imbauan ini juga dapat dianggap sebagai tindakan “diskriminatif” terhadap para musafir, di mana para musafir ini kehilangan hak-haknya di hari raya.

Pertanyaannya kemudian, apa yang menjadi alasan Bupati mengeluarkan imbauan begini rupa? Siapa pula yang membisikkan ke telinga Pak Bupati bahwa naik-turun pesawat di hari raya tidak sesuai syariat? Pertanyaan-pertanyaan ini tentu tidak perlu dijawab. Biarkan saja ia tetap menjadi misteri.

Hardiman (2015) mengatakan bahwa orang-orang bisa saja memiliki banyak pengetahuan, tapi sedikit pemahaman. Memahami tidak bertujuan memperoleh data, tapi menangkap makna. Ada banyak sekali contoh untuk membuktikan pernyataan ini. Namun begitu, kita tidak bisa dengan secara gegabah menyebut Bapak Bupati sebagai “banyak mengetahui syariat, tapi tidak paham substansi.” Tuduhan semisal ini sama sekali tidak bisa diterima – dan dengan demikian harus ditolak. Kita semua yakin bahwa Bapak Bupati paham betul makna dari syariat – sehingga wajar saja jika pemahaman beliau terkadang melampaui makna yang seharusnya.

Cuma saja imbauan Bupati ini terlihat kurang lengkap sehingga terkesan kurang adil. Seharusnya imbauan “penutupan” bandara di hari raya juga diikuti oleh imbauan lainnya agar penerapan Syariat Islam, sebagaimana maksud Bupati – dapat terlaksana secara kaffah. Di hari raya, rumah sakit juga harus ditutup dan sebisa mungkin diusahakan agar tidak ada yang sakit. Demikian pula dengan jalan-jalan negara juga harus diblokade agar tidak ada satu pun kendaraan yang meluncur sejak pukul 00.00 sampai 12.00 WIB. Kondisi lengang tentunya akan menambah kesyahduan dan dengan sendirinya akan “sesuai syariat.” Dan yang terpenting, Pak Bupati juga harus berjalan kaki menuju tempat salat demi menghormati hari raya.

Dan yang lebih penting lagi, armada pemadam kebakaran juga harus diistirahatkan, sebab suaranya yang tiba-tiba menyalak ketika melihat api menyala dapat menghadirkan kegaduhan yang tentunya tak diharapkan. Satu lagi, SPBU sebagai biang keladi pergerakan alat transportasi juga harus dilarang beraktivitas sejak pukul 00.00 WIB. Dengan demikian tanah kita akan benar-benar “tersyariatkan” karena di hari raya tidak ada lagi orang sakit, tidak ada lagi musafir, tidak ada mobil lalu-langlang, tidak ada pesawat di udara dan tidak ada lagi kebakaran.

Oleh sebab itu, gagasan “syariatisasi bandara” yang dilakukan Bupati Aceh besar mesti mendapat dukungan dari semua pihak. Menutup bandara di hari raya adalah gagasan brilian yang hanya mampu dicerna oleh mereka yang “sok tahu” tapi “tak paham.” Sementara bagi kita yang awam hanya mampu mengucap: Amin.[]

KOMENTAR FACEBOOK