Oleh Muhajir Al-Fairusy*
Dari sederet provinsi di Indonesia, Aceh memang salah satu provinsi paling anomali dengan beragam wacananya yang kerap menggempar media di Indonesia. Hampir-hampir wacana sempalan itu menjadi “a state of mind” (keadaan pemikiran), suatu istilah yang pernah digunakan oleh Rosihan Anwar dalam kongres Kebudayaan di Bukittinggi (2003). Mulai dari wacana merdeka dulunya, referendum, dan segudang wacana qanun dengan mengatasnamakan syariat Islam, semuanya menjadi perbincangan luas untuk persoalan kebangsaan Indonesia. Meskipun, seluruh wacana seperti virus influenza yang tiba-tiba datang lalu menghilang begitu saja saat tiba masa pulih.
Orang Aceh sepertinya memang senang dengan wacana-wacana “peukeujot” (mengagetkan) dan “peu-maop” (menakuti) orang lain. Namun, kerap “syooh ujong” (gagal) saat implementasi. Masih terngiang, belum selesai wacana referendum yang justru kemudian terkapar sendiri oleh kondisi politik, perbincangan poligami mencuat, dan tiba-tiba muncul larangan penberbangan di hari raya atas nama syariat menyerupai Nyepi-Hindu. tampaknya wacana-wacana utopis rajin diproduksi di sini dibanding diskursus ke arah peradaban.
Di balik wacana takasir (mubazir, ed) tersebut, Aceh sebenarnya menghadapi persoalan interen yang akut dan seakan tak pernah selesai. Persoalan infrastruktur vital seperti suplai energi listrik yang masih sering macet, air bersih di beberapa titik, angka kemiskinan yang masih rendah sebagaimana yang dipapar oleh IDeAS Aceh, intoleransi inter-umat beragama, hingga segudang persoalan pelik lainnya yang masih kerap menghantui wajah peradaban Aceh. Bahkan, satu-satunya kabupaten di Aceh (Kabupaten Singkil) justru masih bertengger dalam daftar kabupaten tertinggal di Indonesia di tengah limpahan dana Otsus. Padahal, jeritan dan protes untuk keluar dari status tersebut kerap disuarakan oleh masyarakat Singkil.
Aceh memang anomali, untuk menutupi cacat di wajah yang penuh persoalan, justru kerap berdalih dengan imajinasi sejarah yang pernah gemilang, terutama saat muncul kritik dari luar terhadap Aceh. Khusus menghadapi kritikan dari Indonesia, dalil sebagai daerah modal dijadikan tameng jasa diri. Kondisi ini, mendorong Aceh hampir meusumpom dalam pandangan dunia luar terhadap provinsi paling ujung Sumatera ini.
Memang, ada harapan besar saat gong Aceh Hebat digemakan dua tahun lalu dengan muatan lima belas program strategis oleh pemerintahan Aceh yang baru. Setidaknya, Aceh memiliki road map menemukan titik masa depan cerah. Namun, frasa peradaban tersebut harus dibaca ulang dengan sederet pertanyaan, apakah Aceh telah menemukan kehebatannya, atau justru tertunda hebat akibat tergelincir dengan segudang wacana “kocak.”
Aceh Meusumpom dan Tradisi yang Memudar
Aceh sebagai sebuah entitas dan identitas kebudayaan telah mengalami perjalanan panjang hingga berada pada titik landai seperti sekarang. Peristiwa politik (perang) yang berkepanjangan, telah merenggut kultur kehidupan dan budaya Aceh. Kondisi tersebut harus dibayar mahal kemudian hari tentunya, berdampak buruk pada tatanan budaya dan mental. Seperti disebut oleh Pirous, apabila sendi-sendi budaya jumud selama perang dan tidak bergerak selama puluhan tahun, tentu akan menyebabkan masyarakat “lupa” kepada karakteristik budayanya. (Pirous, dkk, 2006 ; 1-6). Karakter budaya dan mental Aceh yang progresif harus terlindas dan tertindas akibat penyempitan dan pengangkangan budaya oleh orang Aceh sendiri. Akibatnya, Aceh tampak semakin menjadi headline objek kocak bagi media luar.
Masih segar dalam ingatan kita, ketika sebuah makalah kritik paling fundamental terhadap memudarnya tradisi besar Aceh yang dipapar oleh guru besar antropologi UGM Prof. Irwan Abdullah dalam seminar PKA ke-7 di Banda Aceh, mengenai kekalahan Aceh dalam catur peradaban dunia. Di antara sorotan paling tajam adalah Aceh telah lama tenggelam dalam persoalan penguasaan pasar dunia dan terjebak dengan polemik internal yang tak berujung. Tradisi-tradisi peradaban Aceh telah lama tenggelam, kini Aceh hanya sebuah provinsi yang didera segudang persoalan kejumudan.
“…Aceh hari ini adalah nanggroe yang infrastrukturnya terhambat, strukturnya tersandera, dan kulturnya tergadaikan. Bahkan, rakyat masih miskin (15%), pertumbuhan ekonomi yang masih rendah, dan tata kelola pemerintahan yang buruk (salah satu provinsi yang terkorup).” Demikian data nasional menurut Prof. Irwan. Artinya, Aceh Meusumpom frasa tepat untuk menggambarkan serangkaian kegelisahan dan bacaan tajam kondisi hari ini. Meusumpom (tergelincir) merupakan potret dari ketidakseimbangan berjalan hingga terjatuh akibat lantai yang dipijak licin dan tidak kasat. Frasa Aceh Meusumpom menunjukkan Aceh sedang terjatuh di atas panggung nasional dengan segudang anomalinya.
Menegakkan Kembali Aceh yang Besar
Aceh memang pernah besar pada abad ke-16 dan 17 M, dengan segudang jejak cerita peradabannya (Suny, 1980.). Cerita yang dinukilkan oleh beberapa pengelana seperti Ibnu Batutah dan Marcopolo menunjukkan Aceh sebagai sebuah negeri berdaulat yang disegani oleh kekuatan luar. Kemampuan diplomasi Aceh ke luar menunjukkan status peradaban Aceh bukan dongeng semata. Terakhir, dari kisah sebuah cuplikan film sejarah Turki Sultan Hamid yang diperankan di negara bekas peradaban Ottoman tersebut, menunjukkan keberadaan Aceh masuk dalam kawasan yang mendapat perhatian luas.
Penting dicatat, sebagai bangsa besar dengan komunitas yang multikultural Aceh tampil sebagai bangsa kuat dulunya. Karena itu, tak perlu memaksakan homogenitas atas kepentingan kelompok seperti peristiwa pincang yang sempat hadir di tengah masyarakat Aceh atas nama kepercayaan dan teologis sepihak. Masih banyak lubang bocor yang harus disumbat oleh elite dan masyarakat Aceh yang dapat mengancam masa depan peradaban Aceh. Selama ini, komponen adat (geuchik, teungku, dan ureung tuha) sebagai pengontrol laju kehidupan sosial seperti tak lagi berjalan beriring dengan agama, akibatnya kearifan Aceh yang multikultural kian terancam oleh hegemoni perilaku premanisme dan sesat pikir. Kondisi ini bukannya mendorong Aceh mencuat ke atas, melainkan membenamkan Aceh ke dasar kejumudan.
Dalam buku Horison Esai Indonesia (Taufik Ismail, dkk, ed, 2004) sebuah tulisan menukik, bagaimana masyarakat Minangkabau merawat kewarasan negerinya yang besar menyinggung ciri kesukaan orang yang suka memajukan bangsanya; sayang tanah air, duduk memikirkan bak mana bertambah keuntungan dan perlabaan bangsanya supaya terlepas dari bahaya kemiskinan, dan kepapaan, paling penting bagaimana bangsanya mulia di mata bangsa lain, tak lantas meusumpom akibat wacana dan konsep pikir yang sesat. Sudahkan elite Aceh beserta seperangkat qanunnya berpikir sesuai horizon peradaban ke depan?[]
Penulis adalah mahasiswa Doktoral Antropologi UGM & Peminat Studi Perbatasan Aceh
Editor : Ihan Nurdin
