DPRA Belum Terima Dokumen Rencana APBA-P

Teungku Anwar (kiri). Foto: aceHtrend/Ahmad MS.

ACEHTREND.COM, Banda Aceh- Anggota Badan Anggaran DPRA Teungku Anwar menyebutkan, sampai saat ini, Selasa (30/7/2019) belum menerima dokumen perubahan APBA 2019. Sehingga janji TAPA untuk memasukkan sebagian program hibah dan bansos ke APBA-P belum bisa dibuktikan.

Anwar menjelaskan, bila berlarut-larut, bisa saja apa yang menjadi komitmen Pemerintah Aceh yang disampaikan oleh sejumlah anggota TAPA beberapa waktu lalu, hanya akan menjadi angin lalu. Karena waktu yang tersisa semakin sedikit.

“Inilah masalahnya, komitmen itu belum direalisasikan. Sejauh ini saya belum menerima dokumen perubahan APBA 2019,” ujarnya, saat menggelar konferensi pers di ruang Banggar DPRA.

Pentingkah dilakukan APBA-P? Anwar mengatakan, tentu sangat penting bila mengingat banyaknya program yang harus dilaksanakan. “Tapi lagi-lagi ini soal komitmen saja. Kami DPRA tidak boleh meminta terjadinya APBA-P, karena sifatnya sunat, bila tidak ada hal substansial. Tapi ini kan banyak yang substansial,” katanya.

Sementara itu, Pemerintah Aceh akan merealisasikan dana hibah dan bansos yang tercantum dalam APBA 2019. Total dana hibah dan bansos tersebut 1,857 triliun yang ditempatkan pada 18 Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) plus BPKA.

Hal ini ditegaskan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Aceh (BPKA) Bustami Hamzah, Rabu (24/7/2019) ketika menggelar konferensi pers di Biro Humas dan Protokoler Aceh.

Bustami menjelaskan, sebaran hibah dan bansos APBA 2019 ditempatkan antara lain pada Dinas Perkim Rp 970 miliar, Dinas Pendidikan Dayah sekitar Rp 481 miliar, Dinas Pengairan Rp 128 miliar, Dispora sekitar Rp 39 miliar, Dinas Perikanan dan Kelautan Rp 17,8 miliar dan Dinas PUPR Rp 15 miliar.

Selanjutnya Bustami juga menjelaskan, sebaran alokasi hibah tersebut merupakan hasil kesepakatan Pemerintah Aceh dengan Pimpinan DPRA dan sudah dituangkan dalam Berita Acara pada 28 November 2018.

Bustami Hamzah melanjutkan, sedangkan sisanya sekitar Rp 1,244 triliun akan dilengkapi persyaratan dokumennya dan diusulkan kembali dalam rancangan APBA Perubahan 2019.

“Jadi tidak semua alokasi dana hibah dan bansos yang sebesar Rp 1,857 triliun itu tidak dapat direalisasikan. Sebagaimana sangkaan banyak pihak dalam pemberitaan di berbagai media massa belakangan ini. Contohnya untuk pembangunan sebanyak 5.969 unit rumah layak huni di Dinas Perkim sudah pada tahap penetapan hasil pemilihan penyedia melalui mekanisme e-katalog yang kemudian akan dilanjutkan dengan ikatan kontrak fisik pekerjaan,” ujar Bustami Hamzah.

KOMENTAR FACEBOOK