Geuchik Tidak Boleh Menjabat Direktur BUMG

Muksalmina MTA (Ist)

Oleh Muksalmina MTA*

Badan Usaha Milik Desa/Gampong atau disingkat BUMG merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat gampong. Salah satu tujuannya meningkatkan perekonomian gampong dan meningkatkan pendapatan asli gampong.

Pendirian BUMGampong didasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Dalam mendirikan BUMGampong tentu adanya suatu struktur organisasi pengelola atau susunan pengurus BUMGampong. Sesuai Pasal 10 ayat (1) Permendes tersebut di atas, bahwa Susunan kepengurusannya BUMGampong terdiri dari penasehat, pelaksana operasional, dan pengawas.

Geuchik dalam hal ini secara ex officio menjabat sebagai penasehat dalam struktur organisasi pengelola BUMGampong sesuai Pasal 11 ayat (1), yang salah satu kewajibannya adalah memberikan, saran dan pendapat kepada pelaksana operasional dalam mengelola BUMGampong.

Sedangkan untuk pelaksana operasional dapat dibentuk susunan kepengurusannya sesuai AD dan ART BUMGampong tersebut yang syarat-syaratnya tidak bertentangan dengan Pasal 14 ayat (1) Permendes dimaksud.

Perlu kita ketahui kembali bahwa geuchik hanya boleh menjabat sebagai penasehat dalam kepengurusan BUMGampong. Apabila ada geuchik yang menjabat sebagai direktur atau Ketua atau sebutan lainnya, maka sebaiknya segera mengubah susunan kepengurusan BUMGampong karena bertentangan dengan Permendes Nomor 4 Tahun 2015.

Kita mengharapkan agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong kabupaten/kota di Aceh untuk melakukan fasilitasi dan pembinaan kembali terhadap seluruh gampong supaya BUMGampong yang sudah terbentuk atau yang akan terbentuk tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mudah-mudahan tidak ada BUMGampong yang susunan kepengurusannya bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, karena dapat bermasalah dikemudian hari bila ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian.

*)Pengamat politik dan hukum.

KOMENTAR FACEBOOK