Peredaran IF8 Melanggar Hukum

Fazzan, MA. (Ist)

Oleh Fazzan, M.A., Ph.D.*

Dalam Konfrensi Pers Jum’at, 26/07/2019, Polda Aceh melalui Direktur Kriminal Khusus, Kombes Pol T Saladin menegaskan penetapan Munirwan sebagai tersangka bukan atas kapasitasnya sebagai petani atau kepala desa, melainkan statusnya sebagai Direktur PT. Bumades Nisami Indonesia (BMI) yang disebut perusahaan pribadinya. Tersangka, yang kini telah ditangguhkan penahanannya oleh Kepolisian, melakukan jual beli atau memperdagangkan bibit ini bukan atas nama Badan Usaha Milik Desa (BUMD), tapi atas nama perusahaan, yang sahamnya dari beberapa temannya, bukan berasal dari Dana Desa dan sudah mulai bagi hasil.

Kronologi Kasus

Sebagaimana dilansir Aceh Trend, 26/07/2019, penangkapan tersangka berawal dari pengembangan informasi yang diterima Polda Aceh dari kementerian terkait bahwa di Aceh Utara telah beredar benih padi IF-8 yang belum bersertifikasi. Kemudian Polda Aceh berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, mengadakan rapat, dan diturunkan tim gabungan ke Aceh Utara dan Lhokseumawe.

Setelah dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan beberapa telaah aturan yang jumlahnya banyak, dan menemukan barang bukti yang cukup banyak. Kemudian Polda Aceh melakukan gelar perkara, hasilnya gelar perkara, kasus dinaikkan ke proses penyidikan. Hingga akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus memperjual belikan benih yang tidak berlebel. Bukan karena beliau keuchik atau petani.

Pelanggaran Undang-Undang

Banyak sekali isu yang beredar di media sosial dan bahkan media massa, dengan narasi bahwa Pemerintah (Distanbun Aceh) telah mengkriminalisasi petani, telah mengkriminalisasi keuchik yang berprestasi dan inovatif.

Menurut saya, itu penggiringan opini dan narasi yang berlebihan. Karena tidak melihat persoalan secara jernih dan tenang. Tuduhan-tuduhan itu nampaknya sangat emosional. Karena apa yang menimpa tersangka murni persoalan hukum. Karena hukum berbicara barang siapa, bukan berbicara siapa. Barangsiapa yang melanggar ketentuan hukum yang ada dalam undang-undang, maka dia telah melakukan pelanggaran hukum dan akan diproses menurut aturan hukum yang ada.

Nanti pada akhirnya hakim yang akan memutuskan, tersangka menjadi terpidana karena terbukti apa yang didakwakan kepadanya atau malah diputuskan bebas, karena dakwaan tidak bisa dibuktikan atau tidak terbukti.

Jadi, pembelaan harus dilakukan di jalurnya, yaitu mengadvokasi tersangka di Pengadilan. Bukannya dengan narasi-narasi yang provokatif, yang dapat memprovokasi masyarakat awam yang tidak mengetahui duduk persoalan secara jelas yang sebenarnya.

Persoalan ini menimpa tersangka karena telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Republik Indonesia, No. 12 Tahun 1992, tentang Sistem Budidaya Tanaman. Dari Undang-undang tersebut dapat diambil kesimpulan, setiap orang dapat dipidana penjara, yaitu apabila mencari dan mengumpulkan plasma nutfah tidak berdasarkan izin; mengedarkan hasil pemuliaan atau introduksi yang belum dilepas; benih bina yang tidak sesuai dengan label.

Menurut aturan tersebut, perbuatan tersangka diancam pidana maksimal lima tahun dan denda Rp. 250 juta.

Terkait dengan adanya Judicial review di Mahkamah Konstitusi, yang memberikan amaran putusan mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014. Mahkamah memutuskan, petani kecil dapat melakukan pemuliaan tanaman untuk menemukan varietas unggul. Pada intinya Mahkamah mengakui hak per orangan petani kecil untuk pemuliaan tanaman tanpa harus meminta izin (CNN Indonesia, 28/10/2016). Putusan Mahkamah ini dijadikan salah satu argumen hukum oleh para pihak yang menuntut tersangka dibebaskan, karena dianggap apa yang diperbuat tersangka sudah diizinkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Menurut Penulis, putusan tersebut dijadikan alasan menuntut bebas tersangka dalam kasus ini tidaklah tepat. Karena dari amaran Mahkamah Konstitusi dengan jelas menerangkan tidak perlu izin bagi petani dalam kapasitas pengembangan benih, bukan dalam mengedarkannya secara luas. Adapun apa yang dilakukan tersangka, berdasarkan penjelasan Kepolisian, sudah masuk ranah bisnis, dengan mengkomersilkan benih yang belum berlebel tersebut melalui PT. Bumades Nisami Indonesia yang dirintis tersangka bersama sejumlah kawannya dan omsetnya sudah mencapai miliaran Rupiah. Tentunya benih yang diedarkan harus berlebel setelah melalui proses sertifikasi.

Sejatinya, kasus ini bukanlah upaya untuk menghambat kreatifitas dan inovasi yang dilakukan masyarakat. Karena kreatifitas dan inovasi tidak pernah dihambat. Pun begitu, kreatifitas dan inovasi itu tetap harus menempuh prosedur yang ada. Karena untuk menjaga kemaslahatan yang lebih besar.

Pentingnya Sertifikasi Benih

Undang-undang tentang Sistem Budidaya Tanaman menyebutkan, sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat benih tanaman setelah melalui pemeriksaan, pengujian dan pengawasan serta memenuhi persyaratan untuk diedarkan. Proses sertifikasi harus melalui tahapan-tahapan yang telah ditetapkan.

Mulai dari pelepasan oleh pemerintah terhadap varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebelum diedarkan. Kemudian, benih dari varietas unggul yang telah dilepas sebagaimana dimaksud menjadi benih bina. Benih bina yang akan diedarkan harus melalui sertifikasi dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh pemerintah. Benih bina yang lulus sertifikasi apabila akan diedarkan diberi label. Aturan lainnya diatur melalui peraturan pemerintah.

Sertifikasi benih sangat penting dilakukan, karena benih unggul dapat dihasilkan hanya oleh penangkar benih yang sudah cukup memenuhi syarat sebagai penangkar benih seperti memiliki pengetahuan yang luas tentang benih dan cara memproduksinya. Dalam proses sertifikasi akan diuji dari segi kelayakan areal tanam dan tanamannya. Arealnya harus subur, sedangkan tanamannya akan diuji mutu fisik, fisiologis dan genetik.
Menurut Surat Keputusan yang dikeluarkan Menteri Pertaniah No. 803/Kpts/OT.210/7/97, sertifikasi benih bertujuan untuk menjamin kemurnian dan kebenaran varietas, menjamin keteserdian benih bermutu secara berkesinambungan kepada petani.

Jadi, sertifikasi benih untuk bentuk peran negara dalam memastikan ketersediaan benih bermutu secara berkesinambungan kepada para petani. Selain itu, sertifikasi membawa dampak yang baik kepada para penangkar benih, karena label akan jelas tertera nama produsen benih yang menghasilkan benih unggul tersebut.
Wallahu ‘Alam Bissawab.

*)Penulis adalah Pengamat Hukum dan Sosial, Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Abulyatama. Email: fazzan.ma@yahoo.com

KOMENTAR FACEBOOK